Dr. Handi Risza Idris, Wakil Rektor Universitas Paramadina, membuka diskusi dengan mengingatkan fenomena ini sebagai bagian dari siklus sejarah ekonomi dunia.
Ia menyinggung peristiwa Great Depression 1929 di Amerika Serikat yang dimulai dengan kehancuran besar di New York Stock Exchange, hingga puluhan juta saham kehilangan nilainya.
"Ini bukan kali pertama dunia diguncang gejolak. Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley tahun 1930, misalnya, alih-alih melindungi industri dalam negeri AS, malah memicu krisis global hampir satu dekade," ujar Handipada, Jumat (11/4/2025).
Ketegangan dagang global yang dipicu kebijakan tarif tinggi dari Presiden AS Donald Trump kembali menguji daya tahan pasar modal Indonesia. Dalam sepekan terakhir, IHSG sempat anjlok hingga -8%, memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan trading halt pada 18 Maret dan 8 April 2025.
Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengungkap serangkaian langkah sigap yang telah ditempuh: dari penundaan short selling, kebijakan buyback saham tanpa RUPS, hingga pelonggaran batas Auto Rejection Bawah (ARB) menjadi 15% untuk meredam volatilitas pasar. BEI juga memperbarui mekanisme trading halt dan terus memperkuat pengawasan pasar.
"Stabilitas dan kepercayaan pasar adalah prioritas utama kami. BEI berkomitmen menjaga integritas pasar dan melindungi investor," tegas Iman.
BEI pun mengusung strategi jangka panjang yang mencakup diversifikasi produk seperti Single Stock Future, ETF berbasis emas, dan Structured Warrant, serta peningkatan efisiensi IPO, likuiditas, dan modernisasi infrastruktur perdagangan.
Ekonom senior INDEF, Dr. Aviliani, menilai bahwa respons cepat terhadap perubahan global adalah keniscayaan. Ia menyebut ketidakpastian sebagai "the new normal" dan mengkritik sistem pengambilan kebijakan di Indonesia yang masih terlalu rule-based.
"Dalam kondisi dinamis seperti sekarang, kita butuh pendekatan yang lebih adaptif. Ketika Trump mengubah kebijakan tarif dalam hitungan hari, Indonesia tidak bisa hanya menunggu. Respons harus cepat," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha, serta realokasi subsidi yang lebih adil untuk kelas menengah bawah. Menurutnya, daya beli kelas atas yang menyumbang 65% konsumsi nasional harus dimaksimalkan guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi.
Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas, Dr. Oki Ramdhana, menggarisbawahi resiliensi ekonomi Indonesia yang relatif lebih tahan terhadap gejolak eksternal. Ia mencatat bahwa ekspor Indonesia ke AS hanya mencakup 1,9% dari PDB—jauh lebih kecil dibandingkan Vietnam (30%) atau Singapura (100%).
"Struktur ekonomi Indonesia yang lebih tertutup menjadi kekuatan tersendiri. Namun, kita tetap harus waspada terhadap dampak tidak langsung, terutama dari China sebagai mitra dagang utama," jelas Oki.
Ia menambahkan bahwa peningkatan likuiditas pasar, pendalaman keuangan domestik, dan kolaborasi lintas negara ASEAN adalah kunci menghadapi tekanan global. "Kami optimistis, dengan strategi terarah dan sinergi publik-swasta, pasar modal kita akan tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan."
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, turut mengingatkan tentang kompleksitas tantangan saat ini, baik dari luar maupun dalam negeri. Ia menyoroti kekhawatiran Elon Musk terhadap risiko kebangkrutan fiskal AS, serta janji Donald Trump untuk menyeimbangkan anggaran negara dengan pemangkasan belanja dan kenaikan tarif impor.
"Dengan utang AS mencapai USD 36 triliun dan defisit anggaran 6,2% dari PDB, dunia menghadapi ancaman krisis seperti 2008 atau bahkan 1998. Jika tidak diantisipasi, Indonesia bisa terdampak, meski bukan sebagai episentrum," ungkap Wijayanto.
Ia juga mengkritisi belum adanya rencana ekonomi konkret dari pemerintahan Prabowo, yang dinilai belum membentuk tim kabinet yang solid. Dalam pandangannya, pasar modal Indonesia perlu direformasi besar-besaran agar tak terus-terusan dianaktirikan, sebagaimana sektor perbankan yang telah lebih dahulu berbenah.
"Transformasi pasar modal harus dilakukan sekarang. Bukan hanya untuk menghadapi krisis, tetapi juga demi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan," pungkasnya.
Dengan gejolak global yang kian dinamis, suara-suara dari para ahli dan pemangku kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia tak boleh berpuas diri. Dibutuhkan langkah cepat, kebijakan fleksibel, dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga ekonomi nasional tetap kokoh di tengah gelombang ketidakpastian dunia. (*)
Editor : Hendra Efison