Persetujuan ini diambil dalam Rapat Kerja bersama Kemdiktisaintek yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7), setelah melalui pembahasan intensif termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) Konsinyasi pada 8 Juli 2025.
Tema besar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, yakni “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera”, menjadi acuan utama dalam penetapan arah kebijakan dan program Kemdiktisaintek.
Komisi X DPR RI menegaskan pentingnya agar tema tersebut diterjemahkan secara konkret ke dalam berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Komisi X juga meminta Kemdiktisaintek untuk memastikan bahwa alokasi anggaran berdampak langsung bagi masyarakat luas, termasuk melalui peningkatan kualitas beasiswa, keberlanjutan program KIP Kuliah, serta penguatan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan menyampaikan bahwa kementerian telah menyusun ulang strategi program agar lebih berdampak.
Ia menekankan bahwa prinsip utama ke depan adalah “Diktisaintek Berdampak”, yaitu mendekatkan perguruan tinggi kepada kebutuhan nyata masyarakat.
“Harapan besarnya, perguruan tinggi mampu menjadi problem solver persoalan-persoalan di masyarakat,” ujar Wamen Fauzan.
Salah satu program unggulan yang akan diperkuat pada 2026 adalah pembentukan ekosistem problem solver di wilayah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam program ini, konsorsium perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia industri, dan media akan bersinergi untuk mencari solusi konkret terhadap permasalahan daerah. Inisiatif tersebut akan diperluas melalui program perguruan tinggi dengan penugasan khusus, dirancang berbasis regulasi agar mampu mengintervensi isu-isu seperti pengangguran.
Selain itu, Wamen Fauzan juga menyampaikan bahwa kementerian sedang mengevaluasi pelaksanaan sertifikasi dosen agar lebih sesuai dengan keragaman kondisi daerah.
Di sisi lain, kementerian juga berupaya memperbaiki tata kelola penerimaan mahasiswa jalur mandiri agar lebih adil bagi semua pihak, termasuk bagi perguruan tinggi swasta.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christie menjelaskan arah kebijakan program Sekolah Garuda, yang merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sumber daya manusia Indonesia di bidang STEM sejak pra-kampus.
“Pertama, kami mempertimbangkan asas tujuan untuk Sekolah Garuda. Kedua, memberikan kesempatan agar publik dan Pemda bisa mengajukan usulan. Ketiga, menggunakan angka kuantitatif agar keputusan bisa berdasarkan data yang jelas,” jelas Wamen Stella.
Menurutnya, Sekolah Garuda akan dijalankan melalui dua skema, yaitu Sekolah Garuda Baru untuk menjangkau wilayah pelosok, dan Sekolah Garuda Transformasi untuk mengoptimalkan sekolah potensial yang telah ada.
Sekolah-sekolah ini dirancang tidak hanya sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai inkubator kepemimpinan dan pengabdian masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar M. Simatupang, memaparkan secara rinci sejumlah program prioritas kementerian. Ia menyampaikan bahwa dukungan DPR RI akan menjadi fondasi kuat bagi pelaksanaan program-program strategis Kemdiktisaintek ke depan.
Dengan sinergi antara pemerintah dan legislatif, diharapkan program-program Kemdiktisaintek dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi, pengembangan sains, dan inovasi teknologi di Indonesia. (*)
Editor : Heri Sugiarto