Dalam pertemuan bersama mitra BUMN dan kementerian terkait, ia mendesak langkah konkret untuk mempercepat pemerataan akses ekonomi kerakyatan, energi listrik, dan infrastruktur telekomunikasi.
“Papua Barat Daya adalah bagian tak terpisahkan dari Republik ini. Namun hingga hari ini, kita masih melihat biaya logistik yang sangat tinggi, harga BBM yang belum sepenuhnya merata meskipun ada program satu harga, dan hasil pertanian serta perikanan yang sulit dijual karena tidak tersedianya fasilitas penyimpanan dan distribusi,” jelas Nevi.
Ia menyatakan keprihatinan atas rendahnya rasio elektrifikasi di kampung-kampung sekitar Sorong yang masih berada di bawah angka 80 persen.
Padahal, lanjutnya, pemerintah telah mengalokasikan dana penyertaan modal negara (PMN) hingga Rp10 triliun untuk perluasan jaringan listrik nasional.
“PLN harus mempercepat pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan seperti PLTS dan PLTA. Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk pembangkit berbasis waduk buatan juga bisa menjadi solusi,” tegasnya.
Nevi juga menyoroti persoalan infrastruktur digital, terutama gangguan konektivitas yang disebabkan pemutusan jaringan tower di Sorong Selatan dan pencurian kabel tembaga yang mengakibatkan hilangnya akses komunikasi di puluhan kampung.
“Kejahatan ini bukan hanya mengganggu komunikasi, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial. Telkom dan Telkomsel perlu meningkatkan patroli dan pengamanan serta mempercepat pemulihan jaringan saat terjadi gangguan,” ucap legislator asal Sumatera Barat II itu.
Ia menambahkan, sinergi lintas BUMN sangat diperlukan agar program pembangunan tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami di Fraksi PKS ingin melihat perubahan nyata—di mana masyarakat Papua Barat Daya bisa merasakan kehadiran negara dalam wujud layanan dasar yang adil dan merata,” pungkas Nevi Zuairina.(*)
Editor : Heri Sugiarto