PADEK.,JAWAPOS.COM—Konsep Ekonomi Pancasila menjadi sorotan dalam Diskusi Panel dan Peluncuran Buku The Pancasila Market Economy yang digelar Universitas Paramadina bersama Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) di Jakarta, Senin (11/5/2026), dengan menghadirkan akademisi, Bank Indonesia, pelaku usaha, hingga pemerintah.
Direktur KAS untuk Indonesia dan Timor-Leste, Dr. Denis Suarsana, mengatakan buku tersebut merupakan hasil lebih dari satu dekade kerja sama antara KAS dan Universitas Paramadina dalam mengembangkan gagasan ekonomi berbasis nilai Pancasila.
“Buku ini bukan sekadar karya para penulis, tetapi representasi dari perjalanan panjang kolaborasi dan kemitraan produktif antara KAS dan Universitas Paramadina,” ujar Denis.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyebut peluncuran buku itu menjadi bagian dari upaya mencari model ekonomi Indonesia yang semakin matang dan sesuai dengan amanat konstitusi.
“Buku ini adalah bagian dari upaya kita untuk terus mencari jalan bagaimana ekonomi Indonesia semakin baik dan semakin sempurna,” katanya.
Dalam keynote speech, Senior Director and Head International Policy Group Bank Indonesia, Haris Munandar, Ph.D, menegaskan pentingnya sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjunjung keadilan sosial.
“Yang dibutuhkan Indonesia adalah keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara kompetisi dan solidaritas, serta antara efisiensi dan keadilan,” ujarnya.
Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kementerian UMKM, Dr. Ali, menilai konsep Pancasila Market Economy relevan untuk memperkuat kebijakan berbasis data dan keberpihakan terhadap UMKM.
Baca Juga: 9 Perusahaan Sumbar Raih Penghargaan Menaker, Komitmen Cegah HIV/AIDS di Tempat Kerja
Menurutnya, pembangunan ekonomi nasional harus tetap mendorong pemerataan dan memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta W. Kamdani, mengatakan pasar tetap penting dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi harus diarahkan negara melalui regulasi yang kuat dan berlandaskan nilai moral.
“Pasar tetap bekerja, tetapi tidak dibiarkan sepenuhnya tanpa arah dan koreksi,” kata Shinta.
Sementara itu, akademisi Kennesaw State University, Prof. Marcus Marktanner, mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi di tengah meningkatnya risiko terhadap demokrasi di berbagai negara.
Senior Fellow The Habibie Center, Umar Juoro, menambahkan ketimpangan ekonomi dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan nasional.
“Kalau ekonomi timpang, kita tidak bisa mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Diskusi dan peluncuran buku ini menunjukkan semakin kuatnya dorongan berbagai pihak agar pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan sesuai nilai-nilai Pancasila.(*)
Editor : Hendra Efison