CIPAYUNG, PADEK.JAWAPOS.COM—Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, H. M. Jusuf Kalla, menegaskan bahwa krisis ekonomi dan krisis politik dalam sejarah Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan.
Hal itu disampaikan dalam Seminar Publik Hybrid bertajuk “Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis” yang diselenggarakan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Jusuf Kalla, berbagai peristiwa besar dalam sejarah bangsa menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dapat berkembang menjadi krisis politik yang berdampak luas terhadap stabilitas nasional.
Nilai Tukar Rupiah dan Kepercayaan Menjadi Kunci Stabilitas
Dalam pemaparannya, Jusuf Kalla menekankan bahwa salah satu indikator utama dalam membaca potensi krisis adalah nilai tukar rupiah yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi nasional.
Baca Juga: Tottenham Resmi Rekrut Marcos Senesi, Bek Argentina Kenakan Nomor Punggung 5
Ia menjelaskan, semakin tinggi ketidakpercayaan terhadap rupiah, maka kecenderungan masyarakat menyimpan dolar Amerika Serikat akan meningkat, yang pada akhirnya menekan nilai mata uang nasional.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya memahami dinamika ekonomi secara lebih menyeluruh, tidak hanya berdasarkan indikator visual seperti ramainya pusat perbelanjaan, melainkan kondisi riil pasar dan daya beli masyarakat.
Pasar Modal, Daya Beli, dan Dampak Sosial Ekonomi
Jusuf Kalla juga menyoroti kondisi pasar modal yang menurutnya sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan investor terhadap prospek keuntungan perusahaan.
Ketika kepercayaan menurun, investor cenderung melepas saham, sehingga berdampak pada pelemahan indeks pasar, termasuk sektor perbankan dan pertambangan.
Baca Juga: Inggris vs Kosta Rika Terancam Tertunda Akibat Badai Petir, Tuchel Pantau Bukayo Saka
Ia menegaskan bahwa pelemahan ekonomi juga berpotensi memicu masalah sosial, termasuk meningkatnya angka kriminalitas akibat tekanan ekonomi dan pengangguran.
Peran Kampus dan Tantangan Krisis ke Depan
Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pusat riset dan solusi kebijakan publik, bukan hanya institusi pendidikan.
Ia juga mengingatkan perlunya efisiensi fiskal dengan mengurangi belanja negara yang tidak produktif agar kondisi keuangan tetap sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, ia menyoroti sejumlah tantangan besar ke depan, mulai dari ancaman El Nino terhadap produksi pangan, potensi krisis energi, hingga beban subsidi yang terus meningkat.
Menutup pemaparannya, ia menegaskan bahwa manajemen krisis nasional harus dilakukan melalui pengendalian defisit dan peningkatan efisiensi anggaran agar ekonomi tetap stabil di tengah tekanan global.(*)