PADEK.JAWAPOS.COM—Wacana obligasi daerah Indonesia kembali menguat seiring menyusutnya dana transfer ke daerah (TKD) dalam beberapa tahun terakhir, yang mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Kondisi ini mendorong daerah mencari sumber pembiayaan baru untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat.
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, menilai momentum pembentukan regulasi obligasi daerah semakin relevan di tengah tekanan fiskal yang terus meningkat. Ia menyebut ketergantungan daerah terhadap transfer pusat menjadi persoalan mendasar dalam struktur keuangan daerah.
Menurut Djohermansyah, pemangkasan transfer langsung berdampak pada kemampuan daerah membiayai pembangunan. Karena itu, daerah perlu mengembangkan sumber pembiayaan alternatif yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Alternatif Pembiayaan di Tengah Keterbatasan
Djohermansyah menjelaskan konsep obligasi daerah sebenarnya sudah diatur secara prinsip dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Namun, implementasinya belum berkembang luas karena belum ada regulasi teknis yang rinci.
Selain itu, daerah selama ini lebih mengandalkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan kerja sama dengan sektor swasta. Namun, kedua opsi tersebut memiliki keterbatasan dan tidak mudah direalisasikan dalam waktu singkat.
“Menaikkan pajak dan retribusi sering mendapat resistensi masyarakat, sementara kerja sama swasta membutuhkan proses panjang,” ujarnya.
Dalam konteks itu, obligasi daerah dan sukuk daerah dinilai menjadi alternatif realistis untuk menghimpun dana masyarakat. Skema ini memungkinkan pemerintah daerah membiayai proyek tertentu dengan imbal hasil yang kompetitif bagi investor.
Penggunaan Harus Tepat Sasaran
Meski menjanjikan, penggunaan dana obligasi daerah tidak boleh sembarangan. Djohermansyah menekankan proyek yang dibiayai harus bersifat produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia menolak penggunaan dana untuk proyek mercusuar atau pembangunan gedung pemerintahan yang tidak berdampak signifikan. Infrastruktur seperti rumah sakit, transportasi, jalan, dan layanan air bersih dinilai lebih tepat menjadi prioritas.
Selain itu, regulasi yang disiapkan perlu mengatur secara ketat kriteria daerah penerbit obligasi. Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban juga harus diperjelas agar tidak menimbulkan risiko baru.
Risiko Gagal Bayar dan Ketimpangan Daerah
Salah satu tantangan utama dalam penerapan obligasi daerah adalah risiko gagal bayar. Kapasitas fiskal daerah di Indonesia sangat beragam, sehingga tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama.
Djohermansyah mengingatkan kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara seragam. Pemerintah perlu menetapkan batasan berdasarkan kemampuan fiskal masing-masing daerah agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Ia memperkirakan hanya daerah tertentu yang siap menjadi pelopor penerbit obligasi, seperti DKI Jakarta dan Sumatera Barat. Sumatera Barat bahkan disebut mulai menjajaki penerbitan sukuk daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
Ujian Besar Otonomi Fiskal Daerah
Lebih jauh, Djohermansyah menilai menguatnya wacana obligasi daerah mencerminkan persoalan struktural dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Lebih dari dua dekade setelah desentralisasi, ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.
Ia menilai persoalan ini bukan semata soal kapasitas daerah, tetapi juga terkait distribusi sumber pendapatan yang masih terpusat. Daerah yang memiliki kewenangan luas belum sepenuhnya didukung oleh sumber fiskal yang memadai.
Selanjutnya, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain desentralisasi fiskal. Pembahasan Undang-Undang Obligasi Daerah harus menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian daerah.
Menurutnya, keberhasilan obligasi daerah sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, transparansi, serta integritas kepala daerah. Tanpa itu, instrumen ini justru berpotensi menimbulkan risiko baru bagi keuangan daerah.
Pada akhirnya, obligasi daerah bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan cerminan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem fiskal nasional. Jika dikelola dengan baik, skema ini dapat membuka ruang baru bagi pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.(*)
Editor : Hendra Efison