MAKASSAR, PADEK.JAWAPOS.COM – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengingatkan dunia usaha dan sektor pendidikan untuk segera mengejar kesenjangan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang masih mencapai sekitar 36 persen di tengah perubahan besar dunia kerja akibat kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, dan transformasi industri.
Hal itu disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) XXXV APINDO 2026 di Makassar, Selasa (4/8/2026).
Menurut Yassierli, tantangan ketenagakerjaan Indonesia tidak lagi sebatas menciptakan lapangan kerja. Pemerintah juga harus memastikan kompetensi pekerja sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah.
“Kita masih menghadapi mismatch tenaga kerja sekitar 36 persen. Ada pekerja yang memiliki kualifikasi lebih tinggi dari pekerjaannya, tetapi ada juga yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya,” ujar Yassierli.
Ia mengatakan perkembangan teknologi akan mengubah struktur pasar kerja. Sejumlah pekerjaan berpotensi hilang, tetapi pada saat yang sama akan muncul profesi baru yang membutuhkan keterampilan berbeda.
AI Ubah Kebutuhan Kompetensi
Yassierli mempertanyakan kesiapan sumber daya manusia dan dunia pendidikan dalam menghadapi perubahan tersebut. Menurutnya, persoalan itu menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha.
Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan link and match antara lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan industri. Langkah tersebut diarahkan agar lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Pemerintah juga memperkuat produktivitas tenaga kerja melalui berbagai program pendampingan bagi perusahaan, khususnya sektor industri menengah.
Di sisi lain, Yassierli mengingatkan perusahaan mengenai kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit satu persen dari total tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin teman-teman penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan memberikan kontribusi kepada perusahaan,” katanya.
Magang dan Pelatihan Jadi Strategi
Untuk mempercepat kesiapan tenaga kerja, pemerintah meluncurkan Program Magang Nasional yang menargetkan 150 ribu peserta pada 2026 dengan dukungan anggaran sekitar Rp4,2 triliun.
Peserta program akan memperoleh pengalaman kerja langsung di perusahaan selama enam bulan dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.
“Ini bukan sekadar program magang, tetapi investasi pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap masuk ke industri,” ujar Yassierli.
Selain magang, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan Program Pelatihan Vokasi Nasional dengan target 340 ribu peserta dan dukungan anggaran hampir Rp2 triliun.
Pelatihan tersebut dilaksanakan melalui 34 Balai Pelatihan Vokasi yang tersebar di Indonesia. Materi pelatihan kini diarahkan mengikuti kebutuhan industri modern, termasuk smart manufacturing, smart farming, smart building, teknologi digital, dan kecerdasan buatan.
Yassierli mengatakan balai pelatihan vokasi ke depan tidak hanya menjadi tempat belajar keterampilan. Lembaga tersebut juga diarahkan menjadi pusat peningkatan produktivitas, inovasi, inkubasi industri, sertifikasi kompetensi, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.
Ia berharap kolaborasi dengan APINDO semakin kuat sehingga Indonesia mampu menghasilkan tenaga kerja dengan kompetensi, produktivitas, dan daya saing yang lebih tinggi.
“Kita ingin ketika masa jabatan ini berakhir, pembahasan ketenagakerjaan tidak lagi hanya berkutat pada konflik hubungan industrial,” tegasnya.
Menurut Yassierli, fokus kebijakan ketenagakerjaan perlu bergeser pada peningkatan kompetensi dan keterampilan masa depan agar tenaga kerja Indonesia mampu mengikuti perubahan dunia kerja dan bersaing di tingkat global.(mnf)
Editor : Hendra Efison