JAKARTA, PADEK.JAWAPOS.COM— Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memanggil sejumlah pemerintah daerah terdampak bencana untuk mempercepat kelengkapan dokumen usulan bantuan rumah bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tim dari daerah yang dipanggil bahkan diminta berkantor di BNPB hingga seluruh dokumen usulan tahapan bantuan dinyatakan lengkap. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses bantuan sekaligus memastikan administrasi tidak menghambat pemulihan hunian masyarakat.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah mengatakan percepatan kelengkapan dokumen menjadi bagian dari upaya Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.
Ia menyebut arahan Kepala BNPB menjadi dasar bagi tim daerah untuk menyelesaikan dokumen sebelum meninggalkan BNPB.
Dokumen Bantuan Rumah Dikebut
Percepatan pemulihan hunian dilakukan melalui penyaluran bantuan stimulan bagi rumah rusak ringan dan sedang serta dukungan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk rumah rusak berat.
Seluruh dokumen usulan bantuan rumah ditargetkan selesai paling lambat Agustus 2026. Kelengkapan data dan dokumen diperlukan agar tahapan bantuan dapat diproses lebih cepat dan tepat sasaran.
BNPB juga mengoptimalkan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung percepatan pemulihan hunian masyarakat terdampak.
Menurut Jarwansah, alokasi stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang dioptimalkan agar dapat digunakan untuk mendukung huntap bagi rumah rusak berat.
BNPB Salurkan Rp748,94 Miliar
Berdasarkan laporan per 10 Agustus 2026, BNPB telah menyalurkan Rp748,94 miliar kepada BPBD di tiga provinsi terdampak.
Dari jumlah tersebut, Rp676,60 miliar telah ditransfer kepada masyarakat. Sementara realisasi belanja yang dilaporkan pemerintah daerah mencapai Rp387,14 miliar.
Aceh menerima transfer BNPB kepada BPBD sebesar Rp653,70 miliar. Dari jumlah itu, Rp595,22 miliar telah disalurkan kepada masyarakat dengan realisasi belanja Rp358,86 miliar.
Di Sumatera Utara, transfer BNPB kepada BPBD mencapai Rp71,82 miliar. Penyaluran kepada masyarakat tercatat Rp61,62 miliar, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp19,44 miliar.
Sementara di Sumatera Barat, BNPB telah menyalurkan Rp23,42 miliar kepada BPBD. Sebanyak Rp19,77 miliar telah ditransfer kepada masyarakat, dengan realisasi belanja Rp8,84 miliar.
Data realisasi belanja tersebut masih berdasarkan laporan pemerintah daerah. BNPB terus melengkapi dokumen pertanggungjawaban sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas program.
Kebutuhan Huntap Capai 27.809 Unit
Selain bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang, BNPB mencatat kebutuhan hunian tetap di tiga provinsi terdampak mencapai 27.809 unit.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 938 unit masih dalam proses pembangunan, sedangkan 117 unit telah selesai.
Aceh menjadi provinsi dengan kebutuhan huntap terbesar, yakni 24.405 unit. Sebanyak 925 unit masih dalam proses pembangunan dan 106 unit telah selesai.
Sumatera Utara membutuhkan 1.531 unit huntap, dengan 12 unit masih dalam proses dan dua unit telah selesai.
Sementara Sumatera Barat membutuhkan 1.873 unit huntap. Dari jumlah tersebut, satu unit masih dalam proses pembangunan dan sembilan unit telah selesai.
BNPB menyebut data pembangunan huntap akan terus disempurnakan bersama penyedia dan pemerintah daerah dengan dukungan dokumen pendukung.
Jarwansah menegaskan dokumen usulan rumah rusak harus lengkap dan dikunci paling lambat Agustus 2026 agar proses pemulihan dapat dilakukan lebih fokus, terencana, dan terarah.(*)
Editor : Hendra Efison