PADEK.JAWAPOS.COM – Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini mengingatkan bahaya shadow politics atau politik bayangan terhadap demokrasi Indonesia. Menurut dia, pengaruh politik dari luar pemerintahan dapat menciptakan dualisme antara kekuasaan formal dan informal.
Pandangan tersebut disampaikan Didik melalui catatan bertajuk “Drama Sidang MK dan ‘Shadow Politics’ Jokowi”. Ia menilai dinamika sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Gibran Rakabuming Raka kembali membuka persoalan personalisasi kekuasaan dalam sistem politik Indonesia.
“Sidang MK dan pembuktian kebohongan ini membuka tabir manipulasi dan perangai politik Jokowi selama ini. Kita cendekiawan perlu membuat analisa tentang perilaku politik Jokowi di dalam sistem politik,” ujar Didik.
Pengaruh Informal Dinilai Berisiko
Didik menyebut shadow politics sebagai bentuk kekuasaan informal yang bekerja melalui jejaring politik dan figur yang memiliki loyalitas kepada penguasa sebelumnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menciptakan dua sumber pengaruh dalam pemerintahan, yakni kekuasaan legal dan formal serta pengaruh politik dari luar struktur pemerintahan.
“Pemerintahan sekarang juga tidak luput dari praktek shadow politics Jokowi sehingga selama dua tahun terakhir ini terjadi dualisme kekuasaan, yang satu legal dan formal dan yang satu lagi lewat makhluk halus dari luar,” katanya.
Menurut Didik, persoalan tersebut berkaitan dengan personalisasi politik ketika pengaruh seorang mantan penguasa tetap bekerja setelah tidak lagi memegang jabatan formal.
“Apa yang dilakukan Jokowi? Personalisasi politik. Dengan pengaruh pribadinya sebagai mantan penguasa yang berada di luar kekuasaan tetap bisa cawe-cawe dan berpengaruh terhadap sistem formal. Ini membahayakan masa depan demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Didik menilai reshuffle sejumlah menteri dan pejabat menjadi momentum untuk mengakhiri pengaruh informal tersebut.
“Jadi sudah benar presiden Prabowo melenyapkan shadow politics Jokowi dan menghilangkan keraguan masyarakat akan adanya dualisme kekuasaan. Kini kekuasaan yang formal tidak lagi menjadi bayang-bayang kekuasaan Jokowi,” katanya.
Jangan Menjadi Preseden Politik
Didik mengingatkan agar praktik pengaruh informal tersebut tidak berubah menjadi preseden bagi pemerintahan berikutnya. Ia mendorong masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa ikut mengawasi agar mantan presiden tidak menggunakan pengaruh personal untuk mengendalikan pemerintahan dari luar sistem formal.
“Praktek seperti ini bisa menjadi preseden, karena itu civil society, kaum intelektual, mahasiswa harus mencegah agar presiden berikutnya tidak meniru perilaku seperti ini. Jika preseden ini terus terjadi, maka jangan harap demokrasi menjadi sehat,” ujarnya.
Didik juga menyoroti perubahan aturan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden melalui putusan MK yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden.
Ia menyebut perubahan tersebut sebagai contoh democratic backsliding atau kemunduran demokrasi.
“Ketika hukum atau konstitusi dapat disesuaikan demi kepentingan politik jangka pendek, kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan politik akan merosot, membuat sistem menjadi rapuh,” kata Didik.
Ia menilai penguatan sistem presidensial penting agar akuntabilitas publik tetap berada pada pemegang kekuasaan formal.
“Sekarang setelah reshuffle, sistem presidensial menjadi lebih sehat, kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden yang menjabat,” pungkasnya.
Editor : Hendra Efison