PADEK.JAWAPOS.COM — Pemerintah Kabupaten Agam mengusulkan dukungan anggaran Rp411,57 miliar kepada pemerintah pusat untuk penanganan jalan, pembangunan jembatan, dan perbaikan 228 daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Agam, Benni Warlis, kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU), Joko Anggodo, di Kementerian PU, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Dari total usulan tersebut, Rp194,75 miliar dialokasikan untuk penanganan jalan, Rp49,82 miliar untuk pembangunan jembatan, dan Rp167 miliar untuk penanganan daerah irigasi.
Pemkab Agam berharap kebutuhan itu mendapat dukungan pemerintah pusat agar penanganan infrastruktur, terutama yang terdampak bencana, dapat berjalan sesuai prioritas.
Tiga Sektor Infrastruktur Jadi Prioritas
Pada sektor jalan, Pemkab Agam mengusulkan anggaran Rp194,75 miliar untuk pelebaran jalan menuju standar, rekonstruksi, pelapisan ulang atau overlay, serta pekerjaan Rear Collsion Warninh (RWC), sesuai istilah dalam bahan usulan.
Penanganan jalan diarahkan untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, termasuk hasil pertanian. Infrastruktur jalan yang memadai juga dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat hingga nagari dan jorong.
Sementara itu, usulan Rp49,82 miliar untuk pembangunan jembatan ditujukan untuk memperkuat akses antarnagari dan antarjorong.
Jembatan yang layak dan aman diperlukan untuk mendukung akses masyarakat menuju pusat pelayanan publik, fasilitas pendidikan, kawasan pertanian, serta pusat kegiatan ekonomi.
Di sektor pertanian, Pemkab Agam mengusulkan Rp167 miliar untuk menangani 228 daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.
Perbaikan jaringan tersebut diharapkan menjaga kelancaran distribusi air ke lahan pertanian, mendukung keberlanjutan musim tanam, dan meningkatkan produktivitas petani.
Pemkab Agam Apresiasi Penanganan Pascabencana
Dalam pertemuan tersebut, Benni Warlis juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri PU beserta jajaran atas dukungan penanganan infrastruktur di Kabupaten Agam.
Dukungan itu mencakup pemulihan akses jalan Koto Mambang–Balingka dan penanganan sejumlah sungai terdampak bencana.
Apresiasi turut disampaikan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang yang berperan dalam pemulihan infrastruktur, termasuk penanganan sungai dan pembangunan sejumlah sabo dam untuk mengurangi risiko bencana.
Selain memperjuangkan jalan kabupaten, Benni juga mendorong keberlanjutan perbaikan sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, termasuk ruas Manggopoh–Padang Lua.
Pemkab Agam akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kondisi di lapangan.
Menteri PU Upayakan Tindak Lanjut pada 2027
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PU Joko Anggodo menyatakan akan mengakomodasi kebutuhan penanganan infrastruktur Kabupaten Agam berdasarkan skala prioritas. Usulan itu akan diupayakan untuk ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2027.
Meski demikian, realisasi anggaran masih menunggu proses tindak lanjut sesuai prioritas dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
Pemkab Agam berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana, memperkuat konektivitas wilayah, menjaga kelancaran pengairan pertanian, serta meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.(*)