Penulis : Ronny P Sasmita - Analis Senior ISEAI dan Peneliti Senior Tamu CIDS University of the Philippines
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I-2026 sebesar 5,02 persen secara tahunan (year-on-year) sepintas tampak sebagai pencapaian yang solid.
Angka ini seolah memberikan napas lega setelah periode perlambatan yang dipicu oleh berbagai bencana pada penghujung tahun 2025. Namun dalam perspektif kritis, angka ini ibarat kosmetik statistik yang menutupi luka struktural yang kian menganga. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang melaju di angka 5,61 persen pada periode yang sama, Sumatera Barat sejatinya sedang mengalami retrogresi relatif, sebuah kondisi di mana daerah ini tertinggal semakin jauh dari lokomotif pertumbuhan pusat.
Ketergantungan ekonomi Ranah Minang pada momentum musiman mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Lonjakan pertumbuhan kuartal pertama ini sangat didikte oleh perayaan Idul Fitri yang jatuh pada periode tersebut, yang memicu kenaikan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 7,76 persen secara kuartalan. Ekonomi yang sangat bergantung pada “bonus hari raya” dan remitansi perantau adalah ekonomi yang rapuh karena tidak berpijak pada peningkatan pendapatan riil yang berkelanjutan. Ketika gempita lebaran usai, mesin ekonomi ini berisiko kembali mendingin tanpa ada penyangga yang kuat dari sektor produktif.
Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola momentum terlihat dari kontraksi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang anjlok 20,83 persen secara kuartalan. Pola klasik penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun dan kering di awal tahun masih terus berulang, ditambah dengan efisiensi besar-besaran dari pusat, menghambat peran belanja publik sebagai stimulus kontra-siklus yang efektif. Tanpa adanya akselerasi fiskal yang merata sejak awal tahun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat akan terus terjebak dalam siklus “hidup segan mati tak mau” yang sangat dipengaruhi oleh kalender perayaan.
Paradoks Konsumsi dan Inefisiensi Kapital
Kualitas pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat saat ini menghadapi tantangan besar terkait efisiensi investasi yang tercermin dalam angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Secara nasional, efisiensi ekonomi Indonesia sedang menurun, yang berarti dibutuhkan tambahan modal yang semakin besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan. Di Sumatera Barat, kondisi ini terasa lebih getir. Meskipun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 7,64 persen secara tahunan, dampaknya terhadap PDRB total hanya mampu mengerek angka 5,02 persen. Hal ini mengindikasikan inefisiensi kapital yang serius di tingkat lokal.
Investasi yang masuk ke Sumatera Barat, seperti proyek energi panas bumi (EBT) di Solok Selatan dan Pasaman, memang mencatatkan angka nominal yang fantastis hingga mencapai belasan triliun rupiah. Namun, investasi ini bersifat sangat padat modal dan minim penyerapan tenaga kerja langsung dalam operasional harian. Inilah yang menjelaskan mengapa lonjakan investasi dari Rp2,66 triliun pada 2022 menjadi Rp17,13 triliun pada 2025 tidak diikuti oleh penurunan angka pengangguran yang proporsional. Sektor konstruksi pun sempat melambat akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah yang tidak tepat waktu.
Lebih memprihatinkan lagi adalah kebocoran ekonomi yang terjadi melalui komponen impor. Di saat ekspor tumbuh 15,24 persen, impor justru melesat hingga 20,14 persen sebagai faktor pengurang PDRB. Fenomena ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat gagal membangun kemandirian produksi, kenaikan konsumsi masyarakat saat lebaran justru lebih banyak dinikmati oleh produsen dari luar daerah atau luar negeri. Setiap rupiah yang berputar di pasar-pasar lokal sebagian besar langsung “terbang” kembali keluar, meninggalkan sedikit nilai tambah bagi penguatan ekonomi domestik.
Tragedi Sektor Primer dan Kualitas Tenaga Kerja
Sektor pertanian, yang masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi 22,03 persen terhadap PDRB, kini berada dalam kondisi darurat. Pertumbuhan sektor ini hanya berada di angka 3,14 persen, jauh di bawah potensi maksimalnya. Tragedi paling nyata terlihat pada komoditas gambir, di mana Sumatera Barat menguasai 90 persen pasar dunia namun gagal melindungi petaninya. Harga gambir di tingkat petani anjlok hingga kisaran Rp18.000 per kilogram, padahal biaya produksi mencapai Rp50.000 per kilogram. Ketidakmampuan petani memenuhi standar kandungan katekin 90 persen yang diminta pasar internasional menunjukkan lemahnya pembinaan teknologi dan standarisasi dari pemerintah daerah.
Anjloknya harga komoditas ini berdampak langsung pada Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Barat yang mengalami penurunan sebesar 1,30 persen pada Maret 2026. Petani kian terjepit, harga hasil panen mereka jatuh, sementara biaya produksi dan konsumsi rumah tangga terus merangkak naik. Kondisi ini berbanding lurus dengan rendahnya kualitas penyerapan tenaga kerja. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun tipis menjadi 5,51 persen pada Februari 2026, mayoritas penduduk yang bekerja (64,04 persen) masih terperangkap di sektor informal. Sektor ini tidak menawarkan jaminan sosial maupun kepastian pendapatan, sehingga angka kemiskinan yang tercatat menurun menjadi 312 ribu orang tetap menyisakan kerentanan besar bagi mereka yang berada di atas garis kemiskinan tipis.
Sektor tersier seperti penyediaan akomodasi dan makan minum memang tumbuh meledak sebesar 17,77 persen. Namun, pertumbuhan ini bersifat “permukaan” karena hanya didorong oleh lonjakan mobilitas wisatawan nusantara saat libur panjang. Tanpa adanya peningkatan rata-rata lama menginap secara signifikan, sektor ini tidak akan mampu menjadi mesin pertumbuhan permanen. Sumatera Barat perlu belajar dari daerah tetangga seperti Riau atau Kepulauan Riau yang memiliki struktur ekonomi lebih terdiversifikasi dengan basis industri pengolahan yang kuat, sehingga pertumbuhan mereka tidak hanya bergantung pada “sedekah” momentum kalender.
Ujian Efektivitas Pusat di Tangan Rezim Lokal
Di tengah inersia pembangunan daerah, kebijakan nasional mulai masuk sebagai instrumen penyelamat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp335 triliun pada tahun 2026 menjadi harapan baru bagi sektor riil di daerah. Di Pasaman Barat, misalnya, program ini diperkirakan mampu menyerap 900 kg ikan dan 4,5 ton beras per dapur setiap bulannya. Jika dikelola dengan benar melalui kolaborasi BUMNag dan Koperasi, MBG bisa menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu memotong rantai distribusi panjang yang selama ini merugikan petani dan nelayan.
Namun, implementasi program nasional ini bukan tanpa kritik. Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang telah mencapai 1.265 unit di Sumatera Barat, dikhawatirkan akan membebani keuangan desa jika pembiayaannya dipaksakan melalui Dana Desa tanpa tata kelola yang transparan. Tanpa manajer koperasi yang kompeten dan jujur, program ini berisiko hanya menjadi proyek fisik bangunan gerai tanpa aktivitas ekonomi yang berarti. Begitu pula dengan program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan keluarga miskin ekstrem. Meskipun Pasaman Barat telah menjadi prioritas pembangunan tahap III, misalnya, efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan birokrasi lokal untuk menyediakan lahan dan dukungan operasional yang bebas dari praktik manipulasi.
Pendek kata, Gubernur Sumatera Barat memang mematok target pertumbuhan ekonomi yang ambisius sebesar 6,9 persen untuk periode 2026-2027. Namun, tanpa perombakan radikal pada kebijakan hilirisasi sektor pertanian dan perbaikan iklim investasi yang lebih padat karya, target tersebut berpotensi menjadi ilusi. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak boleh lagi hanya berpangku tangan menunggu stimulus dari pusat atau berharap pada keajaiban musim mudik.
Dibutuhkan keberanian untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor industri pengolahan agar Sumatera Barat tidak terus-menerus menjadi sekadar pasar bagi produk luar, melainkan menjadi basis produksi yang kuat bagi rakyatnya sendiri. Pertumbuhan 5,02 persen ini adalah peringatan bahwa ekonomi Ranah Minang sedang di persimpangan, antara melompat maju atau perlahan tenggelam dalam ketidakrelevanan regional. (*)
Editor : Adriyanto Syafril