Penulis : Yuni Candra - Sekretaris Prospektif Riset Indonesia & Dosen FEB Universitas Tamansiswa Padang
Sumatera Barat dianugerahi lanskap yang mempesona: danau yang tenang, lembah yang memikat, pantai yang indah, serta budaya yang kokoh. Namun pesona alam tidak selalu menghadirkan kenyamanan. Di balik pujian yang ramai, tersimpan kegelisahan: pariwisata Sumbar menawan, tetapi belum sepenuhnya ramah bagi wisatawan. Kita kaya dengan panorama yang ada, namun masih lemah dalam pengelolaan destinasi. Kita piawai membangun citra destinasi, namun kerap gagal menjaga pengalaman wisatawan yang berkesan. Dalam pariwisata modern, yang dijual bukan hanya pemandangan, melainkan rasa aman, dihargai, dan rasa nyaman (Rahman, 2025). Tanpa itu, Sumbar mudah dilupakan.
Di sejumlah destinasi wisata di Sumbar, persoalan paling dasar justru menjadi masalah yang terus terjadi secara berulang: parkir semrawut, tarif tak pasti, pungli, fasilitas minim, layanan tak seragam. Semuanya itu tampak sepele, tetapi dapat merusak citra destinasi. Pariwisata bukan hanya soal destinasi, tetapi soal kepercayaan. Sekali wisatawan kecewa, kabar buruk menyebar lebih cepat dari yang perhitungkan.
Viral Lebih Kuat dari Promosi
Dulu, citra pariwisata dibangun lewat brosur dan kampanye oleh pemerintah. Kini, citra destinasi dibentuk oleh kamera wisatawan. Media sosial telah mengubah promosi menjadi ruang penghakiman yang paling keras sekaligus paling jujur (Arhab dkk., 2022). Satu video tentang pungli atau tarif parkir yang mencekik bisa meruntuhkan reputasi daerah dalam hitungan jam. Viral menjadi promosi sekaligus hukuman.
Karena itu, keluhan wisatawan tidak boleh dianggap sepele atau sekadar ulah oknum (Zorlu & Erkus, 2018). Jika terus berulang, keluhan itu akan menjadi pola dan akhirnya membentuk stigma. Sumbar bisa dikenal sebagai destinasi yang indah, tetapi dikelola dengan buruk. Dampaknya tidak hanya dirasakan satu objek wisata, melainkan seluruh ekosistem pariwisata: hotel, restoran, UMKM, transportasi, hingga citra daerah di mata publik nasional. Yang lebih menyakitkan, pelayanan buruk tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga menggerus martabat budaya. Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung sopan santun dan penghormatan kepada tamu. Dalam ungkapan Minang, “Tamu datang disambuik, tamu pai dianta.” Namun, ketika wisatawan merasa diperas, dipaksa membayar tanpa kepastian, atau diperlakukan seperti ATM berjalan, yang tercoreng bukan hanya pengelola destinasi, tetapi identitas sosial Sumbar itu sendiri.
Mentalitas: Mencari Untung Cepat, Namun Rugi Panjang
Akar persoalan pariwisata Sumbar bukan terletak pada kurangnya daya tarik, melainkan pada mentalitas pengelolaan yang belum matang. Masih ada pola pikir yang memandang wisatawan sebagai “peluang untung sekarang”, bukan sebagai investasi jangka panjang. Dari pola pikir inilah muncul praktik instan: tarif yang tidak transparan, retribusi tanpa standar, pelayanan yang bergantung situasi, serta ketidakteraturan dibiarkan menjadi kebiasaan. Pariwisata merupakan industri yang hidup dari kepercayaan. Wisatawan yang kecewa tidak hanya enggan kembali, tetapi juga menyebarkan pengalaman buruknya. Dalam ekonomi pariwisata, cerita adalah mata uang. Sayangnya, cerita negatif sering tidak tercatat dalam laporan resmi pemerintah, namun dia mampu merusak citra destinasi dan melemahkan potensi pariwisata dalam jangka panjang (Seraphin & Gowreesunkar, 2017).
Ramainya kunjungan wisatawan belum tentu menandakan destinasi semakin maju. Objek wisata bisa dipadati pengunjung, tetapi kualitasnya tidak ikut diperbaiki. Kondisi ini akhirnya memicu keluhan wisatawan dan merusak pengalaman berkunjung. Jika pariwisata dibiarkan tumbuh tanpa aturan, Sumbar akan terjebak dalam paradoks: terkenal di mana-mana, tetapi tidak membuat orang ingin kembali.
Pariwisata Sumbar Harus Naik Kelas
Jika Sumatera Barat ingin bersaing dengan Bali, Yogyakarta, Lombok, atau Labuan Bajo, maka perbaikan tata kelola harus menjadi prioritas, bukan sekadar tambahan. Pertama, transparansi tarif harus dijalankan. Parkir, tiket masuk, retribusi, hingga harga jasa wisata harus memiliki standar yang jelas dan dipasang secara terbuka. Destinasi tidak boleh berjalan seperti pasar tanpa aturan. Kepastian harga merupakan bentuk penghormatan kepada wisatawan.
Kedua, digitalisasi sistem pembayaran harus dipercepat. Selama transaksi masih dominan tunai, ruang penyimpangan akan selalu terbuka. Pembayaran non-tunai bukan hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi langkah nyata yang menutup celah pungli dan meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah.
Ketiga, pemberdayaan masyarakat sadar wisata harus dilakukan dengan pendekatan yang serius. Pariwisata bukan sekadar membangun spot foto, melainkan membangun etika layanan. Keramahan bukan aksesori budaya, melainkan strategi ekonomi. Pelatihan harus berkelanjutan, terukur, dan dievaluasi agar masyarakat memahami bahwa wisatawan yang puas adalah promosi paling efektif.
Namun semua itu tidak akan berarti tanpa ketegasan pemerintah daerah. Penertiban pungli tidak cukup dengan spanduk imbauan atau razia sesaat. Dibutuhkan regulasi yang jelas, pengawasan rutin, dan sanksi yang tegas dan konsisten. Jika tidak tegas, pariwisata akan terus tumbuh liar, tidak profesional, dan hanya mengandalkan keberuntungan.
Sumatera Barat memang dianugerahi alam yang luar biasa. Tetapi alam bukan jaminan daya saing. Dalam persaingan pariwisata antardaerah, destinasi yang menang bukan yang paling indah, melainkan yang paling tertib dan paling menghargai tamunya.
Pada akhirnya, wisatawan tidak pulang membawa Danau Maninjau atau Lembah Harau. Mereka pulang membawa rasa. Jika yang dibawa adalah rasa nyaman, Sumbar akan dicintai dan dirindukan. Namun jika yang dibawa adalah rasa kecewa, Sumbar akan tetap menawan—tetapi cukup sekali dikunjungi. (*)
Editor : Adriyanto Syafril