Penulis: Yogi Yolanda - Ketua DPD PA GMNI Sumatera Barat/Ketua DPC PDIP Kabupaten Agam
Dalam praktik keilmuan sejarah, terdapat istilah dari tradisi manuskrip kuno yang disebut palimpsest, yaitu lembaran perkamen atau papirus yang pernah ditulis, kemudian dihapus, lalu ditulisi kembali dengan teks baru. Praktik ini lazim dilakukan pada abad pertengahan karena bahan tulis sangat mahal dan langka.
Namun, penghapusan itu tidak pernah benar-benar sempurna. Tulisan lama selalu meninggalkan jejak samar yang masih dapat terbaca di balik tulisan baru yang menimpanya.
Secara filosofis, proses ini menjadi cermin bagaimana sebagian sejarah bekerja. Narasi resmi sering kali ditulis di atas narasi yang lebih tua, propaganda dan prasangka tak jarang menimpa fakta, sementara luka kolektif perlahan mengendap menjadi kebenaran yang diterima begitu saja.
Jejak hubungan Sukarno dan Minangkabau tampaknya mengalami nasib yang serupa. Karena itu, bulan Juni menjadi momentum untuk melakukan hermeneutika sejarah, menggali lapisan demi lapisan narasi yang mengendap dan menegaskan kembali apa yang mulai redup. Kebenaran tentang eratnya hubungan Sukarno dan Minangkabau terlalu berharga untuk dibiarkan tertimpa oleh narasi yang tidak lahir dari fakta.
Kedatangan Sukarno ke Sumatera Barat berlangsung di tengah salah satu periode paling genting dalam sejarah Hindia Belanda. Pergolakan perang yang sedang mengubah peta kekuasaan Asia membawanya tiba di Padang pada awal 1942 dari Bengkulu.
Namun, sejarah sering bekerja dengan cara yang tidak terduga. Peristiwa yang lahir dari dinamika politik itu justru mempertemukan Sukarno dengan salah satu lingkungan intelektual paling hidup di Nusantara.
Di tanah Minangkabau, ia tidak sekadar menjalani arus sejarah, melainkan memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas dialog dengan para ulama, cendekiawan, dan tokoh pergerakan. Pada masa itu, Sumatera Barat menjadi salah satu pusat perdebatan paling dinamis mengenai agama, modernitas, kebangsaan, dan masa depan Indonesia.
Lingkungan intelektual tersebut memberi ruang bagi Sukarno untuk menguji, mempertajam, sekaligus mematangkan pergulatan ideologis yang telah lama menyertai perjalanan politiknya.
Salah satu manifestasi paling konkret dari dialog intelektual Sukarno dengan dunia pemikiran Minangkabau dapat ditemukan dalam pertemuannya dengan Syeikh Abbas Abdullah di Padang Japang, tepatnya di Perguruan Darul Funun el Abbasiyah (DFA), Limapuluh Kota.
Dalam berbagai catatan sejarah disebutkan bahwa Sukarno sengaja menemui Buya Abbas Padang Japang atau Syeikh Abbas Abdullah untuk meminta pandangan mengenai landasan yang sebaiknya digunakan bagi negara Indonesia apabila kemerdekaan benar-benar tercapai.
Dalam pertemuan tersebut, Syeikh Abbas menyarankan agar negara yang akan didirikan kelak berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, seraya mengingatkan bahwa revolusi tidak akan mencapai hasil yang diharapkan apabila prinsip tersebut diabaikan.
Menurut kesaksian yang kemudian disampaikan Syeikh Abbas kepada para guru dan murid DFA, pembicaraan dengan Sukarno memang berfokus pada konsep dasar dan penyelenggaraan negara (Syam, 1981).
Lebih lanjut, hubungan Sukarno dan Minangkabau tidak berhenti pada ranah gagasan semata. Jika dunia intelektual Minangkabau turut memberi ruang bagi pematangan pemikiran kebangsaannya, maka sejumlah tokoh Minangkabau juga menempati posisi istimewa dalam kehidupan personal Sukarno.
Di antara mereka, tidak ada sosok yang lebih sering diselimuti prasangka sejarah selain Buya Hamka. Hubungan keduanya kerap direduksi menjadi kisah pertentangan politik semata, padahal jejak sejarah menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks, hangat, dan penuh kekeluargaan.
Sukarno dan Hamka bukanlah dua tokoh yang berdiri pada kutub yang saling bermusuhan sebagaimana kerap dibayangkan dalam berbagai narasi populer. Hubungan mereka justru dibangun di atas ikatan persaudaraan yang erat.
Ayah Hamka, Syekh Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, memperlakukan Sukarno layaknya anak sendiri dan bahkan mengangkatnya sebagai anak angkat. Ketika berkunjung ke Maninjau pada 1948, Sukarno secara terbuka menyebut dirinya sebagai "anak kehormatan orang Maninjau" dan anak angkat Haji Rasul (Hamka, 1967).
Bahkan, dikisahkan bahwa ketika Hamka hendak berangkat ke Medan pada 1944, Sukarno datang ke Stasiun Tanah Abang untuk melepas keberangkatan sahabatnya itu. Dalam pertemuan singkat tersebut, Hamka menitipkan ayahnya yang tinggal di Jakarta kepada Sukarno, sebuah amanah yang hanya mungkin diberikan kepada seseorang yang dipercaya sebagai keluarga sendiri (Hamka, 1979).
Karena itu, penahanan Hamka pada Januari 1964 tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai kisah permusuhan pribadi antara Sukarno dan Hamka.
Sejumlah kajian menunjukkan bahwa penangkapan tokoh-tokoh Islam pada masa itu lebih berkaitan dengan dinamika politik dan permainan aparatur kekuasaan, seperti peran Soebandrio melalui BPI dan A.H. Nasution yang namanya banyak disebut dalam berbagai kajian, dibandingkan sebagai keputusan personal Sukarno semata (Mukti, 2015).
Kesaksian paling penting justru datang dari Hamka sendiri. Ketika Sukarno wafat pada 21 Juni 1970 dan berpesan agar Hamka menjadi imam salat jenazahnya, Hamka memenuhi permintaan itu tanpa keraguan.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa di balik badai politik yang pernah memisahkan mereka, Hamka tetap memandang Sukarno sebagai sahabat dan keluarga, bukan sebagai musuh yang harus diwarisi kebenciannya (Irfan Hamka; Rusydi Hamka, 1981).
Sejarah rupanya belum selesai bercerita tentang Sukarno dan Minangkabau. Setelah hadir dalam pergulatan gagasan dan lingkaran persaudaraan, Minangkabau kemudian mengambil tempat dalam kehidupan Sukarno sebagai urang sumando.
Fatmawati, perempuan yang kelak menjadi Ibu Negara pertama Republik Indonesia, adalah anak kandung Hasan Din dan Siti Chadijah, yang keduanya berasal dari Indropuro, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Hasan Din merupakan tokoh Muhammadiyah sekaligus kerabat dekat Kerajaan Mukomuko dari Kesultanan Indropuro. Sementara itu, Siti Chadijah juga berasal dari lingkaran kerabat kesultanan yang sama.
Pernikahan Hasan Din dan Siti Chadijah dilaksanakan di Indropuro dengan tata cara adat Minangkabau sebelum keduanya merantau ke Bengkulu.
Hasan Din adalah tokoh Islam yang tidak memandang Sukarno sebagai ancaman, melainkan sebagai pemimpin yang layak dipercaya. Dari kepercayaan itulah Fatmawati dipertemukan dengan Sukarno.
Dari tangan perempuan Minangkabau itu pula Sang Saka Merah Putih dijahit untuk kemudian berkibar pada 17 Agustus 1945 sebagai bendera sebuah bangsa yang baru lahir.
Dari pernikahan Sukarno dan Fatmawati lahirlah Megawati Sukarnoputri, perempuan keturunan Minangkabau pertama yang menjadi Presiden Republik Indonesia.
Darah Minangkabau yang mengalir dalam dirinya semakin tersambung ketika ia menikah dengan Taufiq Kiemas, yang juga memiliki akar keluarga dari Sumatera Barat.
Untuk menyambung kembali mata rantai kekerabatan dengan nagari leluhurnya, Taufiq Kiemas diangkat menjadi penghulu kaum Sikumbang di Nagari Sabu, Tanahdatar, dengan gelar Datuak Basa Batuah. Sementara itu, Megawati dianugerahi gelar Puti Reno Nilam dalam sebuah upacara adat yang berlangsung di Istana Pagaruyung, Batusangkar.
Dari pernikahan keduanya lahirlah Puan Maharani, perempuan keturunan Minangkabau pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR Republik Indonesia.
Ini bukan kebetulan yang perlu dirayakan secara berlebihan, melainkan fakta sejarah yang patut dibaca dengan jernih. Minangkabau tidak hanya pernah mengangkat Sukarno sebagai anak dan menyambutnya sebagai urang sumando, tetapi juga menitipkan darahnya untuk terus mengalir dari generasi ke generasi di nadi kepemimpinan republik ini.
Fakta-fakta sejarah seperti ini penting untuk terus diperbincangkan guna membingkai ulang relasi antara Sumatera Barat dan Sukarno secara lebih utuh.
Dalam kerumitan sejarah, jarak emosional tidak seharusnya diwariskan sebagai warisan beku antargenerasi. Sebaliknya, yang perlu kita bangun adalah semangat untuk membaca sejarah secara adil, bahwa dalam banyak hal Sukarno tetap menaruh kasih dan hormat yang mendalam kepada ranah Minang.
Hubungan Sukarno dan Sumatera Barat tidak hanya bersifat kultural dan emosional, tetapi juga ideologis serta intelektual.
Karena itu, bulan Juni sebagai bulan urang sumando Minang bukan sekadar agenda kenegaraan, melainkan juga momentum reflektif untuk kembali membaca jejak relasi yang pernah hangat, penuh dialog, dan saling membentuk antara Bung Karno dan Minangkabau.
Sebab sejarah tidak hanya untuk diingat, tetapi juga untuk dirawat, agar luka tidak menjadi sekat dan warisan semangat perjuangan dapat terus melekat.
Selamat memperingati Bulan Bung Karno. Dari 1 Juni ketika Pancasila diperkenalkan, 6 Juni 1901 saat Sang Proklamator dilahirkan, hingga 21 Juni 1970 ketika bangsa ini mengantar kepergiannya.
Pada akhirnya, bulan Juni hendaknya dimaknai sebagai undangan untuk membaca sejarah dengan lebih adil dan lebih bijaksana tentang seorang bapak bangsa bernama Sukarno. (*)
Editor : Adriyanto Syafril