Penulis : Dr Fidel Miro, SE MT - Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta
Ruas Jalan Nasional Padang-Painan kembali menghadapi ujian. Putusnya akses di kawasan Jembatan Jeruai, Bukit Putus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, menyebabkan arus kendaraan harus dialihkan melalui Jembatan Bailey yang bersifat sementara. Pemerintah melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat bergerak cepat membangun jembatan darurat sehingga konektivitas tidak terputus total. Langkah tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan respons cepat terhadap kondisi darurat. Namun demikian, kejadian ini kembali membuka mata kita bahwa infrastruktur transportasi di Sumatera Barat masih memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana alam. Jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan urat nadi mobilitas masyarakat sekaligus jalur distribusi logistik menuju wilayah selatan provinsi. Ketika satu titik saja mengalami gangguan, dampaknya langsung dirasakan oleh ribuan pengguna jalan setiap hari.
Jembatan Bailey memang menjadi solusi teknis yang telah lama digunakan di berbagai negara. Konstruksinya dapat dipasang dalam waktu relatif singkat sehingga sangat efektif sebagai jembatan darurat. Akan tetapi, jembatan ini bukanlah solusi permanen. Kapasitasnya terbatas, baik dari sisi beban kendaraan maupun volume lalu lintas yang dapat dilayani. Pembatasan kendaraan maksimal 25 ton merupakan bentuk kehati-hatian agar struktur jembatan tetap aman. Artinya, selama masa penggunaan jembatan darurat, akan terjadi penurunan tingkat pelayanan jalan. Waktu tempuh menjadi lebih lama, antrean kendaraan meningkat, biaya operasional kendaraan bertambah, sementara aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdampak. Yang lebih mengkhawatirkan adalah fakta bahwa kejadian serupa bukanlah yang pertama. Jalur Padang–Painan berada pada kawasan dengan topografi perbukitan, lereng curam, serta curah hujan tinggi.
Longsor, ambles, banjir, hingga kerusakan jembatan merupakan ancaman yang berulang hampir setiap tahun. Dengan kata lain, persoalan yang dihadapi bukan sekadar kerusakan infrastruktur, melainkan rendahnya ketahanan jaringan transportasi terhadap risiko bencana.
Dalam ilmu transportasi dikenal prinsip network resilience, yaitu kemampuan suatu sistem transportasi tetap berfungsi meskipun sebagian jaringannya mengalami gangguan. Sistem transportasi yang tangguh tidak bergantung hanya pada satu koridor atau satu moda. Sebaliknya, ia memiliki alternatif jalur dan alternatif moda yang dapat mengambil alih fungsi ketika terjadi gangguan.
Sayangnya, kondisi tersebut belum dimiliki secara optimal di Sumatera Barat. Jalur Padang menuju Pesisir Selatan masih sangat bergantung pada transportasi jalan raya. Ketika jalan terganggu, praktis hampir seluruh aktivitas masyarakat ikut terhambat. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk memikirkan kembali pembangunan sistem transportasi yang lebih terintegrasi. Selama ini perhatian pembangunan lebih banyak diarahkan pada pelebaran jalan dan pembangunan jembatan. Padahal ketergantungan pada satu moda justru meningkatkan risiko ketika terjadi bencana. Sudah saatnya pembangunan transportasi dipandang sebagai sebuah jaringan multimoda.
Kehadiran moda alternatif seperti kereta api dapat menjadi tulang punggung mobilitas ketika jalan raya mengalami gangguan. Jalur rel yang dirancang dengan standar keselamatan tinggi bahkan mampu beroperasi dalam kondisi tertentu ketika sebagian ruas jalan tidak lagi dapat dilalui kendaraan.
Tidak berlebihan apabila wacana pengembangan kembali jalur kereta api menuju Pesisir Selatan memperoleh perhatian yang lebih serius. Selain mengurangi beban jalan raya, moda kereta api juga mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar dengan tingkat keselamatan yang lebih baik serta emisi karbon yang lebih rendah. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, investasi pada transportasi rel bukan sekadar membangun moda baru, tetapi membangun ketahanan wilayah.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat aspek mitigasi bencana pada seluruh infrastruktur jalan nasional. Teknologi pemantauan lereng secara real time, sistem peringatan dini, penguatan struktur tanah, serta inspeksi berkala terhadap jembatan harus menjadi bagian dari manajemen aset jalan.
Pendekatan reaktif yang hanya memperbaiki setelah kerusakan terjadi perlu bergeser menuju pendekatan preventif. Masyarakat pun memiliki peran penting selama masa penggunaan jembatan Bailey.
Kepatuhan terhadap pembatasan tonase kendaraan bukan sekadar memenuhi aturan, melainkan menjaga keselamatan bersama. Memaksakan kendaraan dengan muatan berlebih dapat memperpendek umur jembatan darurat dan justru memperbesar risiko terputusnya akses secara total.
Kita tentu berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera diselesaikan sehingga arus lalu lintas kembali normal. Namun, yang lebih penting dari itu adalah mengambil pelajaran dari setiap bencana. Jangan sampai setiap kali jalan putus, kita hanya sibuk memperbaiki kerusakan tanpa memperbaiki sistem transportasi secara keseluruhan.
Sumatera Barat membutuhkan jaringan transportasi yang tidak hanya cepat dan nyaman, tetapi juga tangguh menghadapi perubahan iklim dan bencana alam. Ketahanan infrastruktur tidak dibangun ketika bencana datang, melainkan jauh sebelum bencana itu terjadi melalui perencanaan yang matang, investasi yang berkelanjutan, dan keberanian untuk mengembangkan sistem transportasi multimoda.
Peristiwa di Jembatan Jeruai seharusnya menjadi pengingat bahwa membangun jalan saja belum cukup. Yang sesungguhnya harus dibangun adalah ketahanan konektivitas. Sebab ketika satu ruas jalan putus, yang terancam bukan hanya perjalanan masyarakat, tetapi juga denyut ekonomi, pelayanan publik, dan masa depan pembangunan daerah. (*)
Editor : Adriyanto Syafril