Anggota BAN SM Sumbar/Praktisi Pendidikan)
Persoalan pemakaian jilbab bagi siswi non muslim di SMKN 2 Padang, ternyata belum berakhir. Bahkan, Mendikbud Nadiem Makarim terpancing angkat bicara, dan terakhir mengeluarkan SKB 3 Menteri meliputi Mendikbud, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
Menurut Mendikbud Nadiem Makarim dikutip dari Kompas.com, penerbitan SKB 3 Menteri ini terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam SKB 3 Menteri itu, terdapat enam keputusan utama penggunaan seragam di sekolah negeri. Bila tidak dipatuhi, maka ada beberapa sanksi diberikan.
Namun, keluarnya SKB 3 Menteri itu menimbulkan berbagai analisa, bahkan beberapa daerah menolak menerapkannya. Dewan Pendidikan Riau menyerukan pembatalan SKB 3 Menteri, karena bertentangan dengan Pancasila dan UU Pendidikan. Kemudian, Ketua MUI KH Cholil Nafis dalam meminta SKB 3 Menteri itu dicabut, karena pelarangan dan tidak mewajibkan seragam keagamaan tersebut sudah tidak lagi mencerminkan pendidikan.
Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dikutip dari Tribunnews.com mengemukakkan bahwa negara atau sekolah harus mewajibkan anak-anak didiknya agar berpakaian sesuai ajaran agama dan kayakinanmya masing masing, sehingga tujuan dari sistem pendidikan nasional yang kita canangkan yaitu membuat peserta didik bisa menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia dan seterusnya, dapat tercapai.
Usai membaca dari berbagai komentar dan dampak dari SKB 3 menteri itu, ditinjau dari berbagai segi perlu menjadi bahan kajian untuk ditinjau ulang. Terlebih, saat pandemi sekarang ini masih banyak hal yang harus menjadi prioritas salah satunya peningkatan mutu pendidikan di tanah air. Kalau memang SKB 3 Menteri diterapkan, berarti budaya lokal tidak bisa diterapkan di sekolah.
Padahal, budaya yang jadi kearifan lokal menjadi menjadi anjuran yang harus dikembangkan di mana sekolah itu berada. Misalkan untuk Sumbar yang berada di alam Minangkabau dikenal dengan falsafah ”Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Di sini, sudah menjadi kearifan lokal budaya menggunakan ”baju kuruang dan selendang” bagi wanita Minang. Begitu pula Riau dengan pakaian adat Melayunya.
Sementara di SKB 3 Menteri itu ditegaskan bahwa peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memilih, antara seragam dan atribut tanpa kekhususan agama dan seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Kemudian, pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Poin ke-4, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam atribut dengan kekhususan agama, paling lama 30 hari kerja sejak SKB 3 Menteri ini ditetapkan.
Terlepas ada atau tidaknya SKB 3 Menteri ini, sebetulnya peraturan tata cara berpakaian dan seragam yang diberlakukan di sekolah adalah hak otonomi sekolah mengaturnya. Terlebih, budaya cara berpakaian bagi peserta didik dan guru itu termasuk salah satu pembinaan karakter anak didik, karena cerminan dari akhlak dan pribadi seseorang.
Soal ada tidaknya pemaksaan, jelas sudah diakui pihak sekolah tidak ada pemaksaan memakai jilbab bagi siswi non muslim. Hanya anjuran. Jadi, sebenarnya tidak ada lagi persolan yang harus diperpanjang. Kemudian dalam kompetensi inti (KI) satu pada RPP masing masing guru, pada rumusan kompetensi sikap sipritual dijelaskan siswa harus menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Makanya khusus bagi siswi muslim, harus bisa mengamalkan ajaran agamanya, misalnya dalam berpakaian harus mencerminkan seorang muslim.
Di sisi lain, wanita pun juga harus mendapat perlindungan. Menurut data yang dikutip dari CNN Indonesia, kasus kekerasan seksual di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya, termasuk pemerkosaan. Bahkan, Komnas Perempuan Indonesia mememukan bahwa setiap hari ada dugaan 8 orang perempuan diperkosa di Indonesia.
Sedangkan Komnas HAM Perempuan mencatat ada 17.088 kasus kekerasan seksual terjadi selama priode tahun 2016-2018, terdiri dari 8.797 kasus perkosaan atau 52 persen. Berdasarkan data ini, perempuan harus dapat hak perlindungan diri salah satunya menertibkan tata cara berpakaian.
Mengutip UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Ditujukan, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis, serta bertanggung jawab. Makanya, keberadaan SKB 3 Menteri itu perlu ditinjau kembali.
Kini persolan mutu pendidikan yang diduga cenderung menurun akibat pandemi Covid-19, mestilah jadi pemikiran bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Banyak keluhan yang muncul di mana-mana persoalan soal proses belajar mengajar atau PBM. Intinya, belajar tatap muka sulit dilakukan secara serentak di seluruh daerah.
Inilah agaknya yang perlu menjadi sorotan utama secara bersama. Persoalan penertiban pakaian bagi anak didik dan guru, serta tenaga kependidikan yang berujung terbitnya SKB 3 Menteri, ternyata banyak menguras pemikiran. Padahal, hal itu sudah bisa diselesaikan secara bijak dan tidak harus berujung pada SKB 3 Menteri.
Kalau memang kita fokus pada peningkatan mutu pendidikan saat pandemi Covid-19, bisa saja SKB 3 Menteri itu ditinjau ulang dan mari kita pusatkan pemikiran bagaimana mencarikan solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memecahkan persoalan yang timbul akibat dampak pandemi Covid-19 yang kini masih mewabah. (*) Editor : Novitri Selvia