Wartawati Padang Ekspres
Pandemi Covid-19 yang hampir genap setahun melanda Indonesia, memukul hampir semua sendi kehidupan. Ekonomi terpuruk. Hampir semua bisnis terdampak dan mengalami kelesuan. Termasuk bisnis properti.
Real Estate Indonesia (REI) mencatat, segmen mal anjlok hingga 85 persen, okupansi hotel turun sampai 90 persen, perkantoran turun 74,6 persen, dan rumah komersial turun 50 persen sampai 80 persen. Hanya rumah bersubsidi yang mampu bertahan saat pandemi Covid-19.
Rumah subsidi mampu bertahan di tengah badai korona karena minat konsumen yang tetap ada, terutama di daerah-daerah. Selain itu, adanya realisasi anggaran stimulus Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) mencapai Rp 1,5 triliun mampu membuat segmen rumah subsidi bertahan.
Rumah bersubsidi diperuntukkan bagi kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Presiden Joko Widodo menargetkan 1 juta rumah bersubsidi terealisasi sampai akhir masa jabatannya pada periode kedua ini.
Agar target satu juta rumah bisa tercapai, para pengembang perumahan jumlahnya mencapai tiga ribu lebih harus bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebagai bagian dari gotong royong antara swasta dengan pemerintah dalam menyiapkan hunian layak bagi masyarakat.
Menteri (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, kualitas bangunan perumahan, terutama rumah subsidi, tidak bisa ditawar. Setiap rumah subsidi yang dibangun harus memenuhi ketentuan teknis bangunan, yaitu persyaratan kelaikan hunian yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, yang merupakan syarat dalam mewujudkan perumahan sehat dan berkelanjutan.
Untuk memastikan kualitas hunian yang dibangun pengembang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, PPDPP Kementerian PUPR meluncurkan aplikasi SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi) yang bertujuan untuk memastikan kelayakan bangunan yang dibangun oleh para pengembang telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang salah satunya di dalam mengatur tentang standar kualitas rumah subsidi.
Menutup tahun 2020, Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR menyalurkan dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 106,59%, seperti diwartakan kontan.co.id.
Realisasi FLPP yang tercatat hingga 28 Desember 2020 itu setara dengan Rp 11,23 triliun dengan jumlah unit 109.253. Sehingga total capaian penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga per 28 Desember 2020 adalah sebesar Rp 55,59 triliun untuk 764.855 unit rumah.
Adapun kelompok penerima FLPP berdasarkan jenis pekerjaan dari tahun 2010 hingga per 28 Desember 2020 antara lain: Swasta 72,55%, PNS 12,08%, Wiraswasta 8,30%, TNI/Polri 3,95%, dan lainnya 3,12%. Tahun 2021, pemerintah kembali mengalokasikan dana FLPP melalui PPDPP PUPR dengan target sebesar Rp 19,1 triliun untuk 157.500 unit rumah. Rumah bersubsidi ini memiliki harga jual mulai Rp 150 juta dengan angsuran per bulan berkisar Rp 1 jutaan. Relatif terjangkau kalangan masyarakat berpenghasilan rendah bergaji Rp 5 jutaan sebulan. Apalagi bunga ringan 5 persen.
Rumah Bersubsidi di Sumbar
Permintaan rumah bersubsidi di Sumatera Barat (Sumbar) masih terbilang tinggi. Ini diakui oleh seorang pengembang di Padang, Syafrial Kani. Developer yang punya merek perumahan “Wahana” ini saat ini sedang mengembangkan rumah bersubsidi di tiga daerah yakni, Padang, Pesisir Selatan dan Pasaman. Menurutnya, meski bisnis properti selama pandemi Covid-19 anjlok, namun masih banyak pengembang membangun perumahan. Baik rumah mewah, menengah maupun rumah bersubsidi. Ia melihat prospek bisnis properti tetap cerah ke depannya. Bisnis yang bergengsi. Apalagi rumah bersubsidi, tetap seksi meski di tengah pandemi. Itulah sebabnya, ia tetap optimistis dan eksis melebarkan sayap meski belum tahu kapan pandemi akan berakhir.
Guna menarik konsumen, beberapa trik dilakukan. Seperti jeli membaca situasi, piawai memilih lokasi yang strategis dan tentunya memberikan pelayanan terbaik kepada calon konsumen. Baginya, berbisnis properti tak ada kata rugi. Jualan yang tak pernah basi. Sebaliknya semakin legit ke depannya. Soal ekonomi yang lesu mungkin menunggu waktu. Cuma ia mengeluhkan satu masalah yakni, kuota perumahan subsidi baginya yang dikurangi tahun 2021 ini. Ia berharap kuota ditambah, melihat antusias konsumen saat ini dan ke depannya.
Sementara REI Sumbar menargetkan bisa membangun perumahan subsidi sebanyak 10 ribu unit tahun ini. Target tersebut meningkat hingga 300 persen dari tahun 2020 lalu yang mampu dibangun sekitar 3.000 unit. REI berani memasang target tersebut juga mencermati minat konsumen rumah bersubsidi di Sumbar yang terus meningkat.
Bank Penyalur FLPP
Saat ini tercatat ada 38 bank penyalur dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah bersubsidi di Indonesia. Bank Tabungan Negara (BTN) berada di urutan pertama.
Memasuki awal tahun 2021, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) kembali meraih kepercayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 8,73 triliun untuk 81.000 unit rumah.
Dana tersebut akan disalurkan perseroan melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi konvensional senilai Rp 7,76 triliun dan KPR subsidi syariah senilai Rp 965 miliar.
Plt Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu optimistis, tahun 2021 pertumbuhan KPR subsidi tetap positif. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor, di antaranya adanya stimulus kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang didorong pemerintah seperti subsidi bunga KPR dan penyaluran dana PEN tahun lalu yang akan dirasakan dampaknya tahun ini.
Sebagai bank pelaksana, kata Nixon, Bank BTN akan menyesuaikan dengan amanah yang diberikan Kementerian PUPR yakni memastikan pengembang menjaga kualitas rumah subsidi yang layak difasilitasi KPR subsidi.
Harapan untuk BTN
Harga tanah tiap taun terus naik. Begitu pun harga bahan bangunan dan upah tukang. Penghasilan MBR selalu tergerus untuk memenuhi kebutuhan pokok otomatis tak bisa menabung untuk beli rumah ratusan juta. Mereka kesulitan memiliki rumah kalau harus beli tanah dan membangun sendiri. Bisa-bisa seumur hidup jadi pengontrak atau numpang di rumah mertua. BTN menjawab jeritan kalangan masyarakat ini dengan program KPR BTN sejak lama. Bahkan BTN sudah 71 tahun bergerak dalam pembiayaan perumahan. BTN memang identik dengan KPR BTN-nya. Menyusul bank-bank lain beberapa tahun kemudian. Boleh dikatakan BTN sudah menjadi salah satu penggerak ekonomi lewat pembiayaan properti. Dengan adanya KPR BTN pertumbuhan properti berkembang pesat sejak tahun 90-an. Ekonomi pun melesat. Bisnis properti berjaya, BTN pun primadona.
Hadirnya rumah subsidi angin segar bagi MBR. Sudah banyak kalangan berpenghasilan rendah ini punya rumah meski masih kredit. Namun di saat pandemi ini mereka kesulitan keuangan. Karyawan swasta atau yang bekerja di sektor informal ngos-ngosan. Lagi-lagi BTN turun tangan sebagai juru penyelamat. BTN melakukan restrukturisasi bagi MBR rumah bersubsidi selama setahun. Zainal, salah satu konsumen rumah subsidi di Padang mengaku sangat terbantu dengan kebijakan BTN ini. Sebab selama pandemi penghasilannya sebagai pekerja swasta jauh berkurang. Namun karena pandemi masih belum berakhir dan ekonomi masyarakat seperti dirinya belum membaik dia berharap BTN tetap melanjutkan program tersebut.
Ke depan, guna menunjang suksesnya program rumah subsidi sesuai target, BTN diharapkan menyediakan bunga yang lebih murah dengan tenor yang jauh lebih panjang, mempercepat mekanisme ketentuan stimulus pembiayaan, tata kelola yang transparan terhadap dana publik, dan perluasan cakupan berbagai paket subsidi rumah.
Tantangan ke Depan
Kompleks perumahan tumbuh seperti cendawan di kala hujan. Begitu pun di Kota Padang, Sumbar. Ironisnya saking manisnya bisnis ini lahan lahan produktif pun sudah berubah fungsi jadi kompleks perumahan.
Kini lahan dalam kota boleh dikatakan sudah habis. Kalaupun ada harganya mahal sehingga tak bisa dibangun rumah subsidi. Pengembang pun berburu lahan ke pinggiran dengan harga tanah yang masih murah.
Masalahnya demi meraih keutungan pengembang kadang mengabaikan kelayakan lokasi. Seperti rawan banjir, berada di zona merah gempa dan tsunami, likuifaksi dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja tak memberi keuntungan bagi MBR mendapatkan hunian yang layak dan nyaman di masa depan sesuai disyaratkan pemerintah.
Inilah yang mesti diperhatikan pihak bank sebagai pemberi kredit untuk perumahan. Sebelum perumahan dibangun, developer harus memastikan lokasinya layak dan nyaman untuk hunian. Jika rawan banjir harus dibangun dulu pengendalian banjir memadai, dalam artian tidak asal bangun. Jangan sampai ada anggapan harga rumah bisa murah karena kondisi seadanya.
Selain itu pemerintah daerah juga tak asal mengeluarkan izin sebelum memastikan bukan lahan produktif yang akan dibangun perumahan. Faktanya banyak lahan produktif seperti persawahan yang sudah berubah fungsi jadi perumahan.
Ada juga kasus, rumah tak kunjung dibangun meski sudah akad kredit. Biasanya ini terjadi karena belum clear-nya lahan tapi pengembang sudah menjual rumah kepada konsumen.
Di Sumbar status tanah umumnya milik ulayat kaum. Satu bidang tanah dimiliki oleh kaum bukan perorangan. Jika tanah dijual harus persetujuan semua kaum yang ada dalam silsilah atau ranji atau sertifikat tanah. Makanya kalau pengembang membeli tanah untuk dijadikan perumahan harus benar-benar sudah persetujuan semua anggota suatu kaum. Kalau tidak, bisa saja nanti di tengah jalan akan ada yang menggugat. Tak jarang hal semacam ini menjadi sandungan dalam bisnis properti di Sumbar. Karena itu perlu kejelian dan kehati-hatian sedari awal sehingga tidak merugikan pihak mana pun. (*) Editor : Novitri Selvia