Desakan pencabutan dan revisi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 muncul karena penggunaan frasa ”tanpa persetujuan korban” dianggap melegalisasi perzinaan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, setelah melakukan kajian melalui forum ijtimak ulama pada 11 November 2021, meminta pemerintah merevisi aturan baru itu.
Penggunaan frasa ”tanpa persetujuan korban” dinilai bisa menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Definisi kekerasan seksual di pasal 5 ayat (2) yang mencantumkan konsep consent atau voluntary agreement dikhawatirkan melegalisasi praktik hubungan seksual di luar nikah alias perzinaan.
Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek telah membantah tudingan sebagian pihak yang menilai Permendikbudristek PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) melegalkan perzinaan (Jawa Pos, 13 November 2021).
Tujuan dikeluarkannya aturan itu adalah untuk melindungi insan kampus, terutama mahasiswi, yang menjadi korban tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Persoalannya sekarang adalah bagaimana memastikan agar Permendikbudristek PPKS itu efektif penerapannya di lapangan dan tidak menimbulkan efek samping seperti yang dikhawatirkan MUI.
Makin Permisif
Keprihatinan sekaligus kekhawatiran yang dikemukakan MUI terhadap makin maraknya kasus asusila, terutama di kalangan anak muda, sebetulnya bukan tanpa dasar.
Sejak ada indikasi sikap anak muda makin permisif, praktik terjadinya tindak asusila di kalangan remaja ditengarai memang makin meningkat.
Sebuah studi (2019) yang dilakukan Reckitt Benckiser Indonesia menemukan tidak sedikit anak muda yang melakukan hubungan seksual pranikah tanpa menggunakan kondom.
Penelitian yang dilakukan terhadap 500 remaja di lima kota besar di Indonesia itu menemukan 33 persen (%) remaja pernah melakukan hubungan seksual penetrasi.
Dari hasil tersebut diketahui sebanyak 58% remaja melakukan penetrasi seksual di usia 18 sampai 20 tahun. Di tahun-tahun sebelumnya, berbagai studi telah menemukan bahwa perilaku seks bebas sudah berada pada taraf yang benar-benar mencemaskan.
Survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kemenkes pada Oktober 2013 menemukan sebanyak 63% remaja sudah pernah melakukan hubungan seks dengan kekasihnya maupun orang sewaan dan dilakukan dalam hubungan yang belum sah.
Sementara Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) di tahun 2017 menemukan sekitar 2% remaja wanita usia 15–24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Dan 11% di antaranya bahkan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.
Dari data SDKI (2017) tercatat 80% wanita dan 84% pria mengaku pernah berpacaran. Kelompok usia 15–17 tahun merupakan kelompok yang mulai pacaran kali pertama, yakni 45% wanita dan 44% pria.
Kebanyakan wanita dan pria mengaku saat berpacaran telah melakukan berbagai aktivitas yang berisiko. Berbagai aktivitas yang dilakukan seperti berpegangan tangan 64% wanita dan 75% pria, berpelukan 17% wanita dan 33% pria, cium bibir 30% wanita dan 50% pria, serta meraba/diraba 5% wanita dan 22% pria.
Selain itu, dilaporkan pula sebanyak 8% pria dan 2% wanita telah melakukan hubungan seksual. Di antara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual pranikah, 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan seksual kali pertama pada umur 15–19 tahun.
Persentase paling tinggi terjadi pada umur 17 tahun sebanyak 19%. Di antara remaja yang telah melakukan hubungan seksual dilaporkan 12% wanita mengalami kehamilan tidak diinginkan dan 7% pria yang pasangannya mengalami kehamilan tidak diinginkan.
Praktik hubungan seksual pranikah yang dilakukan sebagian remaja di Indonesia seperti ditemukan dalam berbagai studi sudah barang tentu membuat banyak pihak prihatin.
Memasuki era digital, di mana akses terhadap cyberporn menjadi jauh lebih terbuka, kemungkinan remaja terlibat dalam praktik asusila bisa dipastikan makin besar. Sikap permisif remaja ditengarai makin meluas.
Tidak peduli apakah remaja itu memiliki latar belakang orang tua yang agamais maupun tidak, semua berisiko terjerumus melakukan praktik hubungan seksual yang salah sepanjang kesempatan tersedia.
Logika Oposisi Biner
Dalam Permendikbudristek 30/2021, salah satu pasal yang menimbulkan kegaduhan adalah definisi kekerasan seksual yang dikaitkan dengan ada-tidaknya persetujuan korban.
Dalam logika berpikir oposisi biner seperti dibahas filsuf Jacques Derrida, penggunaan satu terminologi memang berkecenderungan untuk dilawankan dengan terminologi lainnya.
Sebuah tindakan seksual disebut kekerasan seksual jika dilakukan ”tanpa persetujuan korban”. Lantas, apakah itu berarti jika dilakukan dengan ”persetujuan korban” dianggap tidak masalah dan karenanya dibenarkan?
Logika berpikir oposisi biner jelas menyimplifikasi masalah dan karena itu harus didekonstruksi. Penggunaan frasa ”tanpa persetujuan korban” tentu tidak harus dipahami bahwa aturan itu bisa ditafsirkan melegalisasi perzinaan.
Dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan seksual, frasa ”tanpa persetujuan korban” digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam relasi yang tidak seimbang atau asimetris, risiko mahasiswa menjadi korban tindak kekerasan seksual dosen, pembimbingnya, seniornya, dan sebagainya sangat tinggi karena di sana hubungan yang terjalin adalah relasi ketertundukan.
Seperti relasi bos dengan sekretaris, anak dengan orang tua, murid dengan guru, dan sebagainya. Relasi yang berkembang di antara mahasiswa dan dosen sering kali terjalin tidak seimbang –yang memungkinkan dosen melakukan tindak pelecehan seksual dengan berbagai kamuflase pembenarnya.
Penggunaan frasa ”tanpa persetujuan korban”, oleh sebab itu, justru harus dinyatakan dengan jelas, terutama ketika korban dihadapkan pada konteks relasi yang tidak seimbang dengan dosen maupun seniornya.
Mencegah agar remaja, terutama mahasiswa, tidak terjerumus dalam tindakan asusila sudah seharusnya menjadi concern semua pihak. Daripada meminta aturan PPKS direvisi, apakah tidak sebaiknya jika dibuat aturan lain tentang larangan terhadap tindakan seksual di luar institusi perkawinan? Kekerasan seksual di kampus terjadi sering kali karena relasi yang tidak seimbang.
Sementara tindak perzinaan sering kali dipicu meruyaknya cyberporn, sikap permisif, dan pengaruh keluarga yang broken home. Keduanya adalah hal yang berbeda dan membutuhkan aturan sendiri-sendiri. (*) Editor : Novitri Selvia