Harian Singgalang pada tanggal 3 Januari 2022 juga memuat berita dengan judul ”Bantuan Ternak Bernada Miring”. Media online juga tidak kalah hebohnya, salah satunya Deliknews tanggal 17 Desember 2021 memberitakan dengan judul yang lebih mengerikan yakni ”Bantuan Sapi Pemprov Sumbar Kurus Kerempeng”.
Banyak berita berita serupa yang membuat hati buncah. Sebetulnya kisruh tentang pengadaan ternak ini sudah sering terjadi di setiap provinsi di Indonesia. Hampir setiap provinsi ingin menambah populasi ternaknya melalui proyek pengadaan, sementara jumlah ternak di Indonesia tidak bertambah.
Akibatnya, ternak hanya berpindah dari satu daerah ke daerah lain dan terjadi perebutan antar suplyer untuk memenuhi kontraknya, sehingga sulit mendapatkan ternak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.
Belajar dari kasus-kasus ini untuk memajukan peternakan, kita mesti memikirkan pola lain, out of the box. Kita tidak boleh terperosok berkali-kali ke dalam lubang yang sama. Proyek pengadaan bukan satu satunya jalan untuk meningkatkan populasi.
Jalan lain adalah dengan meningkatkan intensifikasi pemeliharaan sehingga produktivitas meningkat. Pola ini tentu sangat bergantung kepada peternak sebagai pelaku. Pada saat ini peternak dipandang sebagai objek, padahal merekalah sebetulnya yang berperan menjadi subjek, karena merekalah pelaku yang sesungguhnya.
Sebagai objek, peternak disuguhi dengan ternak bantuan melalui proyek pengadaan. Sebelum mendapat bantuan, peternak tidak dilatih atau tidak dilakukan sosialisasi memadai. Setelah diberi bantuan juga tidak diawasi dan didampingi sebagaimana mestinya. Pada pola ini yang bertindak sebagai subjek adalah pemerintah bersama rekanan pegadaan.
Jika dievaluasi dengan logika sederhana saja, dengan berbagai program pengadaan 10 tahun terakhir mestinya populasi ternak di Sumatera Barat meningkat pesat. Namun, kenyataannya populasi berbagai ternak malah cenderung menurun.
Berdasarkan data statistik 10 tahun terakhir (2009 s/d 2020) populasi ternak sapi potong menurun dari 492 ribu pada tahun 2009 menjadi 417 ribu pada tahun 2020. Sapi perah menurun dari 826 ekor menjadi 695 ekor. Penurunan yang paling drasitis terjadi pada kerbau.
Tahun 2009 populasinya 203 ribu, tetapi tahun 2020 tersisa hanya 86 ribu. Demikian juga ayam kampung menurun dari 5,8 juta ekor tahun 2009 menjadi 4,3 juta tahun 2020. Berdasarkan data tersebut dengan pola yang selama ini diterapkan belum terjadi peningkatan populasi ternak.
Berdasarkan kenyataan ini, perlu kita tinjau pola pembangunan peternakan ke depan. Salah satu yang perlu diubah adalah persepsi bahwa salah satu jalan penambahan populasi adalah melalui pengadaan.
Memang lewat pengadaan bantuan dapat menambah jumlah ternak untuk sementara, namun jika tidak dikelola telaten, ternak bantuan tersebut tidak akan berkembang dengan baik. Bahkan, secara berangsur-angsur hilang tanpa bekas.
Sebetulnya peningkatan populasi dapat juga dilakukan dengan perbaikan manajemen usaha. Untuk sapi misalnya dapat dilakukan dengan mengusahakan frekuensi kelahiran satu kali setahun. Usaha ini dapat dilakukan dengan perbaikan pakan, mengatur jadwal penyapihan anak dan manajemen reproduksi lainnya.
Demikian juga penambahan populasi ternak unggas, dapat dilakukan dengan perbaikan kemampuan manajemen peternak untuk pengembangan usahanya. Semakin berkembang usahanya, otomatis mereka berusaha meningkatkan populasinya.
Peningkatan capacity building peternak secara otomatis dapat meningkatkan populasi ternak salah satu indikator berkembangnya pembangunan peternakan di Sumatera Barat. Ke depan, kita harus memberi peran kepada peternak sebagai subjek pembangunan.
Pemerintah daerah cukuplah menjadi fasilitator. Lalu, bagaimana mempersiapkan SDM peternak supaya mampu menjadi subjek pembangunan? Hal pertama yang perlu disiapkan adalah sikap mental yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, tekun dan ulet, konsisten, pantang menyerah, serta kreatif.
Sikap mental seperti ini dilakukan melalui pelatihan entrepreneurship. Di samping itu, juga perlu pelatihan teknologi praktis terkini. Dengan bekal tersebut peternak mampu mengelola usaha peternakan secara efektif dan efisien.
Pembekalan dalam skill bisnis yang meliputi pemasaran, manajemen produksi, organisasi dan SDM, serta pengelolaan keuangan juga perlu diberikan. Pada akhir pelatihan peternak mampu merencanakan bisnisnya yang dipresentasikan di depan stakeholder terkait.
Berdasarkan rencana bisnis yang telah disusun, pemerintah mendukung dengan dana. Di samping itu, pemerintah juga melakukan pengawasan dan pendampingan. Pengawasan menyangkut kepada penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan supaya sesuai ketentuan berlaku.
Pendampingan berhubungan dengan bimbingan teknis dan bisnis, sehingga keberlanjutan usaha dapat berjalan baik. Bimbingan ini dapat dilakukan tenaga fungsional, baik dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat I, OPD terkait di tingkat II, serta dapat melibatkan perguruan tinggi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Pembangunan peternakan dengan pola berbasis kepada pembangunan sumber daya manusia ini lebih menjamin terhadap keberlanjutan. Di bawah bimbingan pendamping, peternak dapat memanfaatkan sumberdaya lokal secara efektif dan efisien. Dengan demikian, roda pembangunan peternakan akan berputar dengan sendirinya (self driven), sehingga beban pemerintah ke depan semakin ringan. (*) Editor : Novitri Selvia