Kembalikan Liberalisme Minangkabau

Novitri Selvia • Dipublikasikan Senin, 6 Juni 2022 | 10:55 WIB
Endrizal Ridwan Ekonom Universitas Andalas
Endrizal Ridwan Ekonom Universitas Andalas
AKHIR-AKHIR ini mengemuka ketertinggalan Sumbar dibandingkan dengan masa-masa dulu. Baik dalam bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, apalagi politik. Orang Minang selalu terkenang dengan masa lalu ketika banyak tokoh-tokoh nasional berasal dari ranah Minang.

Sebut saja Bung Hatta, Buya Hamka, Agus Salim, Sutan Syahrir, Rasuna Said,dan Tan Malaka. Ketertinggalan Sumbar itu tidak hanya dikritisi oleh tokoh-tokoh Minang sendiri tapi juga dipertanyakan oleh tokoh luar sekaliber Megawati Soekarnoputri.

Profesor Ganefri, Rektor Universitas Negeri Padang, baru-baru ini menggelitik publik Sumbar dengan celetuknya bahwa ”marwah Minangkabau telah hilang, karenanya dicari pemimpin Sumatera Barat yang mampu mengembalikannya.”

Jika dibandingkan kondisi masa ketika ranah Minang mencetak banyak tokoh dengan kondisi sekarang yang katanya hilang marwah, fenomena yang mengemuka adalah bahwa dulu orang Minang lebih liberal-kapitalis sekarang lebih konservatif-sosialis.

Liberalisme-kapitalisme lebih mengutamakan mekanisme pasar dan individualisme, di mana setiap individu dapat mengeksplorasi potensi diri sesuai motif keinginan masing-masing. Konservatifme-sosialisme lebih mengutamakan mekanisme politik dan intervensi pemerintah.

Peranan paternalistik pemerintah sebagai orang tua yang menyuapi anak-anaknya sangat ditonjolkan. Orang Minang hebat ketika menganut paham liberalisme-kapitalisme namun mundur ketika menganut konservatisme-sosialisme.

Dulu sebelum era sekolah pemerintah, nagari-nagari di Minangkabau sudah memiliki surau-surau sendiri yang didirikan dengan swadaya dan bebas bersaing. Anak negeri dengan merdeka memutuskan ke surau mana akan mengaji dan mereka membayar sesuai dengan kualitas yang diinginkan.

Banyak perguruan masa itu yang mencetak para pemikir bangsa, sebut saja Perguruan Sumatera Tawalib, Perguruan Adabiah, Parabek, dan sebagainya. Ijazah tidak penting untuk mendapatkan kerja, yang penting kualitas.

Sekarang, sekolah-sekolah sebahagian besar disubsidi pemerintah. Sekolah gratis, tapi kualitas tidak terjamin. Sekolah pemerintah yang unggul menjadi rebutan, dan siswa yang menikmatinya kebanyakan dari kalangan menengah ke atas.

Mereka tidak bayar. Ijazah menjadi syarat wajib untuk mendapatkan kerja di lembaga-lembaga pemerintah, namun ijazah itu tidak menjamin kualitas. Dulu Sumbar dikenal daerah penghasil kopi, jeruk, tembakau, kulit manis, dan sebagainya.

Pada masa itu petani bebas merdeka menentukan bagaimana mengoptimalkan tanahnya. Tidak ada bantuan bibit, kontrol harga, apalagi asuransi pertanian, tapi petani komoditi-komoditi itu sejahtera jika tidak beralih profesi.

Sekarang, Sumbar sudah memiliki pegawai khusus yang mengurusi masalah pertanian, perdagangan, koperasi, dan sebagainya. Tidak sedikit dana publik dialokasikan ke sektor-sektor ini, tapi belum mampu menyejahterakan rakyat.

Tidak banyak komoditi pertanian unggul saat ini dari Sumbar. Pupuk disubsidi, tapi pupuk hilang. UMKM dibina, tapi jarang yang naik kelas. Pegawai Dinas Koperasi banyak, tapi koperasinya entah di mana.

Banyak sektor yang bisa dibandingkan antara dulu dan sekarang. Simpulannya hanya satu: Orang Minang lebih maju dalam sistim liberalisme-kapitalisme. Budaya merantau dan eksistensi rumah makan Padang di seluruh dunia membuktikan kemampuan bersaing orang Minang.

Mancaliak ka nan sudah, mancontoh ka nan manang, dan alam takambang jadi guru bukti liberalisme pemikiran Minangkabau yang futuristik. Karena itu, kembalikan liberalisme Minangkabau, maka akan kembali marwah orang Minang. (*) Editor : Novitri Selvia
Endrizal Ridwan Kembalikan Liberalisme Minangkabau