Menukil Aswab Mahasin, ideologi penting bagi suatu gerakan sosial dan politik karena dapat berfungsi sebagai perekat yang menyatukan gerak-langkah dan membangun solidaritas antar anggota.
Ideologi dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai basis moral yang bersumber dari keyakinan yang diselaraskan dengan produk intelektual untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang ideal. Biasanya penerapan ideologi dilakukan secara gradual-adaptif dalam batas legalitas yang ditetapkan oleh negara.
Stephan K. Sanderson menyebutnya sebagai gerakan revitalisasi atau millenarian yang bertujuan membumikan suatu norma moralitas dalam tatanan social tertentu. Dalam percaturan politik Indonesia sampai saat ini, PDIP dan PKS masih konsisten mengusung ideologi partai yang dicanangkan sejak awal.
Dalam berbagai komunikasi internal dan eksternal kedua partai tidak pernah luput menyelipkan narasi tentang ideologi yang menjadi identitas partai. Bahkan slogan-slogan heroik tertentu menjadi ciri khas mereka di berbagai event dan momentum. Di samping memunculkan slogan mereka juga sering memunculkan simbol-simbol yang merujuk kepada ideologi tersebut.
PDIP yang berdiri tahun 1999, lanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang didirikan tahun 1973 hasil fusi 5 parpol memilih ajaran Soekarno dalam konsep Marhaenisme sebagai ideologi dan inspirasi perjuangan partai.
Sebagai partai ideologis PDIP bertujuan membentuk kader bangsa yang memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Soekarno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi Soekarno yang dimaksud adalah konsep Pancasila 1 Juni 1945 yang berisikan prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan social dan Ketuhanan.
Marhaenisme sendiri merupakan hasil kontemplasi Soekarno terhadap realitas anak bangsa yang tertindas dan miskin yang dipotret melalui ajaran Marxisme. Soekarno menciptakan sosok imajinatif yang bernama Marhaen sebagai personifikasi wajah rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja keras sebagai buruh dan petani untuk kepentingan pemilik modal dari kalangan penjajah Belanda.
Eksploitasi pemilik modal asing terhadap tenaga dan sumber daya bangsa tanpa welas asih itu telah membuat bangsa Indonesia terpuruk dalam kemiskinan dan ketertinggalan dibanding bangsa-bangsa lain di dunia. Menurut Soekarno, hanya kesadaran dan kesetiakawanan sesama kaum Marhaen yang bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik.
Soekarno berhasil menerjemahkan ajaran Marxisme sesuai watak dan kultur Indonesia yang agraris, sehingga tokoh yang dimunculkan bukan seorang buruh pabrik tetapi seorang petani kecil. Dalam pledoi tahun 1930 yang dibacakan Soekarno di depan majelis hakim Belanda yang berjudul ”Indonesia Menggugat”, Soekarno dengan lantang menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia adalah untuk kesejahteraan kaum Marhaen. Soekarno mengungkapkan perjuangan kebangsaan Indonesia dilakukan ”di dalam masa (Marhaen), dengan masa (Marhaen) dan untuk masa (Marhaen)”.
Sementara itu, PKS yang berdiri pada tahun 2003 juga lanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan tahun 1998. PKS lahir dari rahim gerakan dakwah di berbagai kampus perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Partai ini membesar karena didukung oleh program kaderisasi yang dijalankan dengan baik dan konsisten.
Kaderisasi PKS dilaksanakan melalui berbagai varian program yang khas dan unik seperti kegiatan liqa’, halaqah, usrah, daurah, nadwah, ta’lim, tandzim, takwin, taqwim dan lainnya. Model kaderisasi melalui aktivitas dakwah ini dapat ditemukan pula pada organisasi keislaman lainnya di Mesir dan Turki.
Tertuang dalam AD/ART PKS bahwa asas dan ideologi partai adalah Islam yang disederhanakan dengan sebutan aktualisasi fikrah Islamiah yang menjadi garis pendar pergerakan partai. Pada awal kemerdekaan jargon itu dipakai oleh Partai Masyumi dalam kiprah politiknya. Sehingga tidak salah jika kemudian keberadaan PKS secara ideologis dikaitkan dengan Partai Masyumi.
Sebagaimana Masyumi, PKS juga menciptakan kanal-kanal dakwah untuk sosialisasi ideologinya. Melalui tokoh kharismatis Moh Natsir, Masyumi mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) tahun 1967 dan PKS mendirikan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang menjadi kanal pencerahan pemahaman dan pengamalan keagamaan di kampus-kampus ternama.
Kiprah partai Masyumi di era demokrasi terpimpin cukup signifikan. Tercatat Masyumi sebagai pemenang kedua dalam pemilu 1955 dan meraih 57 kursi di parlemen sama dengan jumlah kursi yang diraih PNI sebagai pemenang pertama. Berdasar posisinya yang tinggi, Masyumi mendapatkan hak dan kesempatan menyusun kabinet parlementer dengan Moh Natsir sebagai Perdana Menteri pertamanya.
Selain dianggap reinkarnasi dari Partai Masyumi, PKS juga terafiliasi dengan Gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hassan al-Banna tahun 1928 di Mesir. Konsep tandzim harakah serta kehidupan asketis Ikhwanul Muslimin diserap dan diaplikasikan oleh warga PKS.
Kombinasi ide lokalitas Masyumi dengan gerakan pemikiran transnasional Ikhwanul Muslimin membuncahkan semangat PKS sebagai lokomotif perubahan sosial berdasarkan konsep dan nilai-nilai Islam di Indonesia.
Baik PKS maupun PDIP merupakan titisan dari dua parpol ideologis terbesar di awal kemerdekaan Indonesia yaitu Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI). PKS dan PDIP secara resmi bertemu di ranah politik pada pemilu tahun 1999 pasca gerakan reformasi.
Dari sisi umur biologis, PDIP lebih tua 25 tahun dari PKS yang pada bulan Mei 2022 baru berusia 20 tahun. PDIP sudah banyak makan asam-garam politik sejak 1973 dibanding anak-anak muda yang baru mendirikan PKS tahun 1998. Namun jika ditilik dari umur arkeologis partai besar Masyumi dan PNI di masa Orde Lama, maka keduanya semestinya teman sebaya.
Pada pemilu tahun 1999, PDIP langsung moncer dan memenangi pemilu raya mengalahkan Golkar sang juara bertahan sejak 1971. Pada pemilu tahun 2004 dan 2009 PDIP berada pada posisi 3 besar. Tapi pada dua pemilu terakhir yaitu tahun 2014 dan 2019 posisi pemuncak kembali digenggam PDIP dan belum tergoyahkan.
Sedangkan PKS (baca: PK) pada pemilu tahun 1999 — belum genap berumur satu tahun — hanya meraih 1 persen suara dan gagal mencapai ambang batas parlemen sebanyak 2 persen. Kegagalan mencapai ambang batas parlemen pada pemilu tahun 1999 mengharuskan PK berganti identitas menjadi PKS.
Berlanjut pada pemilu berikutnya, PKS hanya mampu bertengger pada posisi ke-6 atau 7 di antara parpol peserta pemilu. Melihat statistik perolehan suara pemilu sejak 1999 terlihat perbedaan dan persamaan yang signifikan antara PDIP dengan PKS. Perbedaan terlihat jelas pada ”kasta” masing-masing.
PDIP berada pada kasta the big three dan tiga kali menjadi the number one, sementara PKS berada pada ”kasta” tengah the middle class party. Perbedaan kelas ini sekaligus menahbiskan aspek persamaan antara keduanya, yaitu sama-sama stabil di posisi masing-masing, PDIP stabil sebagai pemuncak dan PKS stabil pada posisi ke-7 dari 9 parpol penghuni parlemen.
Bagi PDIP yang sudah berada di puncak elektabilitas, tentunya akan berupaya mempertahankan dan meningkatkan bargaining position-nya dalam konstalasi perpolitikan di Indonesia. Sejarah dan pengalaman PDIP yang panjang menjadi modal yang berharga untuk menjaga posisinya sebagai the chosen, partai pilihan rakyat.
Dengan mengaktifkan organisasi sayap seperti lembaga Baitul Muslimin, PDIP bahkan punya akses lebih luas untuk menggarap ceruk muslim religius secara leluasa. Upaya ini tidak menutup kemungkinan menjadikan PDIP sebagai rumah besar bagi rakyat dari berbagai strata sosial, etnis dan keyakinan.
Keragaman konstituen ini lebih lanjut mestinya akan berdampak positif terhadap minimalisasi segregasi dan polarisasi sosial yang dapat memecah belah dan menghambat kemajuan bangsa.
Di lain pihak, PKS sebagai partai medioker perlu melakukan evaluasi internal untuk membenahi ketertinggalan elektabilitas dibanding partai pendahulu seperti Masyumi dan partai senyawa kontemporer seperti Partai Kebebasan dan Keadilan besutan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki.
Partai-partai yang senyawa dengan PKS berhasil menjadi pemuncak di negerinya masing-masing. Partai Masyumi di era Orba berhasil menjadi partai terbesar bersama PNI dan memimpin parlemen.
Partai Kebebasan dan Keadilan besutan Ikhwanul Muslimin di Mesir keluar sebagai pemenang pemilu tahun 2012 dengan perolehan suara 51% dan menghantarkan Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir kelima. Partai AKP di Turki juga memenangkan pemilu dan berhasil mendudukkan Recep Tayyip Erdogan di kursi Presiden Turki tahun 2014 sampai sekarang.
Sebelum menjabat Presiden, Erdogan menjabat Perdana Menteri tahun 2003-2014 dari Partai AKP dan menjadi Walikota Istanbul tahun 1994 melalui Partai Refah cikal bakal AKP. Lebih mengejutkan lagi adalah kiprah Partai Keselamatan Islam (Front Islamique du Salut) alias FIS yang berdiri tahun 1989 di al-Jazair.
Hanya berselang 2 tahun sejak didirikan, FIS langsung melesat memenangkan pemilu demokratis tahun 1991 dengan perolehan 81% kursi di parlemen, meskipun setahun kemudian parlemen dibubarkan oleh militer.
Nasib yang dialami oleh Partai Masyumi di Indonesia dan Ikhwanul Muslimin di Mesir serta FIS di Aljazair yang mengalami pembubaran atau pembekuan oleh otoritas masing-masing negara tentu tidak menjadi concern tulisan ini. Ketiga partai politik di atas hanya di-zooming pada ranah keikutsertaan mereka pada pesta demokrasi bernama pemilu dan berhasil keluar sebagai pemenang.
Pembubaran dan penghakiman parpol adalah ranah politik yang berkaitan dengan konsekuensi dari sikap dan strategi yang dijalankan oleh partai politik. Parpol PDI yang dipimpin oleh Megawati pernah mengalami hal yang sama ketika pemerintah orde baru tidak mengakui hasil dua kali kongres PDI tahun 1993. Bahkan PDI pimpinan Megawati dieliminasi dan tidak diperkenankan mengikuti pesta demokrasi pada pemilu tahun 1997.
Perlakuan diskriminatif terhadap Megawati tersebut justru memantik lahirnya PDI Perjuangan di tahun 1999 yang kelak pasca reformasi menjadi kampiun parpol di Indonesia. Keberhasilan partai senyawa PKS dalam memenangkan hati pemilih perlu menjadi bahan kajian akademik strategis partai.
Kalau tidak, PKS akan tetap tercecer sebagai partai pelengkap demokrasi tanpa peran signifikan dan strategis dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa terma sosio-politik seperti relasi antara idealisme dengan pragmatisme, dan kekentalan eksklusifisme berhadapan dengan inklusifisme perlu mendapat perhatian serius di level think tank PKS.
Mengandalkan coattail effect akibat mengusung satu pasangan calon presiden dan diasumsikan memenangi kontestasi, jelas tidak cukup mendongkrak posisi PKS menjadi the big three dalam peta politik seperti halnya AKP di Turki atau PDIP di Indonesia.
PDIP dan PKS sebagai kompatriot? Betul, tulisan ini berpretensi mempersandingkan realitas faktual yang telah dilakoni duo idealis; PDIP dan PKS dan disajikan sebagai kongratulasi atas suksesnya rakernas atau rapimnas kedua partai yang diselenggarakan pada tanggal dan bulan yang sama tahun 2022 ini.
Jika partai-partai berbasis ideologi menjadi kuat, sehat dan bermartabat maka tentu akan berkontribusi terhadap kelanggengan dan ke-ajeg-an Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Alors, tentu saja sebagai sebuah upaya untuk make Indonesia great again. (*) Editor : Novitri Selvia