Jika diamati dari zaman ke zaman, beberapa profesi perlahan mulai ditinggalkan oleh generasi Z, namun masih digandrungi generasi millenial, salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Profesi PNS tetap menjadi dambaan yang banyak diminati masyarakat Indonesia, karena dinilai mampu memberikan kestabilan profesi dan menjamin hari tua, walaupun dengan gaji yang bisa dikatakan relatif kecil.
Animo tinggi untuk menjadi PNS dapat terlihat dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyebutkan, bahwa jumlah pendaftar CPNS tahun 2021 sebanyak 4,5 juta peserta. Walaupun sudah melalui serangkaian tes seleksi hingga sampai tahap pengumuman lolos, namun rupanya banyak peserta yang akhirnya mengundurkan diri.
Data BKN pertanggal 27 Mei 2022, sebanyak 105 orang CPNS memutuskan untuk mengundurkan diri dari total 112.514 peserta yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan tahun 2021.
Beberapa alasan pengunduran diri yang sering ditemui antara lain: gaji yang kecil, bonus dan tunjangan tak sesuai, lokasi penempatan yang jauh dari ekspektasi, kehilangan motivasi, hingga alasan telah mendapatkan pekerjaan lain.
Padahal jika merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, pasal 54 ayat (2) tegas menyebutkan, bahwa pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
Bahkan, di beberapa instansi kementerian seperti kementerian luar negeri, kementerian perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian pertahanan juga menerapkan sanksi berupa denda kepada peserta yang telah ditetapkan lolos seleksi dengan nominal yang beragam.
Sanksi tegas tersebut dirasa perlu, agar memberikan efek jera berupa kedisiplinan dan tanggung jawab profesi kepada para calon PNS yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jika dilihat pada praktek di lapangan, pengunduran diri CPNS berdampak langsung pada negara, diantaranya: pertama, menyebabkan formasi di beberapa bidang menjadi kosong, karena tidak terpenuhinya sumber daya manusia (SDM).
Kedua, secara langsung merugikan negara, karena pengadaan dan pembiayaan ditanggung oleh negara. Dan ketiga, hal ini dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
Guru Desi dalam Trilogi “Guru Aini”
Agaknya Ibu Guru Desi Istiqomah (seorang guru dalam novel pertama trilogi “Guru Aini” karya Andrea Hirata) dapat dijadikan satu diantara banyaknya PNS teladan di negeri ini. Seorang guru muda idealis nan cerdas yang mengabdikan diri di daerah terpencil bernama Desa Ketumbi, di Kepulauan Tanjung Hampar, Bangka Belitung.
Bisa dibayangkan, untuk sampai di Desa Ketumbi, Guru Desi harus melalui perjalanan darat dan laut 6 hari lamanya. Sebuah perjalanan untuk mengabdikan diri dan mewujudkan cita-cita sebagai seorang guru Matematika.
Jikalau dilihat anak muda pada umumnya, idealisme setelah lulus kuliah hanya membara pada puncak semangat selama 4 bulan. Secara perlahan dan menyedihkan, sebagian besar kemudian akan terseret arus deras sungai besar bernama rutinitas, basa-basi birokrasi, dan formalitas yang sama setiap waktu.
Sementara idealisme yang ingin diwujudkan di awal, sudah jauh panggang dari api. Namun tidak dengan Guru Desi, bukannya semakin lemah dan sepi, malah semakin menggebu berapi-api.
Keistiqomahan Guru Desi akhirnya terwujud, setelah 12 tahun mengajar di SMA Negeri Ketumbi. Ambisi untuk menemukan murid jenius, berganti dengan keinginan untuk membuat murid menjadi jenius.
Segala upaya dicoba, seluruh kemampuan dikerahkan, setiap untaian doa coba dilangitkan dalam sujud-sujud panjang. Akhirnya, Aini, seorang anak perempuan yang gelap angka, sentimental dan mudah terharu, dengan tekad yang kuat berhasil keluar dari cangkang kebodohan dengan tangan dingin Guru Desi. From the looser, to the winner.
Abdi Negara dan Integritas Pengabdian
Melihat dua fenomena yang disuguhkan di awal, sejatinya semakin membuka wawasan, bahwa PNS bukanlah semata-mata pekerjaan prestisius yang menyilaukan mata. Walaupun PNS digandrungi dibanding bentuk ASN lainnya yaitu PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dengan alasan memperoleh jaminan pensiun dan hari tua.
Namun perlu dipahami bersama, bahwa fungsi utama dari profesi ini adalah pelayan publik, perpanjangan tangan negara dalam melayani masyarakat dari kota hingga ke desa-desa.
Dibutuhkan suatu tekad yang kuat, berupa mentalitas perjuangan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara.
Integritas pengabdian yang tidak akan luntur di tengah guncangan badai kehidupan, sebab akan berdampak pada diri sendiri dan negara. Masyarakat perlu menelaah dengan cermat, aturan-aturan tentang ASN yang telah dirumuskan, salah satunya mengenai penempatan, karena ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bak gayung bersambut, perbaikan juga harus dilakukan dari sisi pemerintah sebagai institusi pengadaan dan pembiayaan ASN. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan ASN khususnya, dan warga negara pada umumnya. Perbaikan pada sistem remunerasi mutlak harus dilakukan, agar tidak merugikan para abdi negara yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk Indonesia.
Perbaikan sistem birokrasi dan manajemen ASN harus senantiasa dievaluasi, agar tidak ada lagi pengadaan posisi ASN yang sebenarnya tidak diperlukan. Hal ini harus didukung dengan pertimbangan penyusunan strategi pembaruan aparatur negara dan pemerintahan, agar terciptanya sistem kerja yang kondusif, baik kultur maupun struktur. (*)(Yovi Oktaria,
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas)
Editor : Novitri Selvia