Runtuhnya Kepercayaan Publik

Novitri Selvia • Dipublikasikan Kamis, 18 Agustus 2022 | 11:02 WIB
Najmuddin M. Rasul Dosen Komunikasi Politik Program Doktor Studi Kebijakan Unand
Najmuddin M. Rasul Dosen Komunikasi Politik Program Doktor Studi Kebijakan Unand
MEMASUKI tahun politik ini, jagad politik Indonesia diramaikan dengan wacana dan diskusi politik warga di beberapa media dan tempat seperti, media sosial, media online, media mainstream, perkantoran, warung-warung. Ekspresi para peserta diskusi itu sangat beragam.

Konten diskusi ini umumnya tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara yang kurang memerhatikan harapan masyarakat. Diskusi mereka sepertinya tidak berujung, karena umumnya mereka berdiskusi dari persepsi masing-masing.

Fenomea politik seperti ini adalah wajar saja, karena aktivitas itu termasuk bentuk pola partisipasi politik di era demokrasi. Namun yang menarik dan patut dicermati dari diskusi-diskusi tersebut adalah banyaknya warga terutama anak muda tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh lembaga-lembaga politik.

Baik dalam hal penegakan hukum, keadilan, kemakmuran, politik dan lain sebagainya. Ketidakpuasan warga ini mesti dikelola dengan baik. Sebab, bilamana tidak dikelola dengan bisa berdampak terhadap runtuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik. Akibatnya, berdampak pada kepercayaan warga pada pimpinan partai politik dan elit politik.

Saya sering mendapat pertanyaan dari kalangan mahasiswa, pemuda, kolega akademisi tentang apa kira-kira penyebab utama runtuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara ini. Untuk menjawab itu tentu tidak semudah membalikan telapak tangan atau hitam putih karena faktor yang bisa mempengaruhinya.

Walapun demikian, tulisan sederhana ini hanya akan mencoba melihat dan menganalisis satu faktor yang saya anggap memiliki korelasi signifikan dengan kepercayaan publik ini, yaitu partai politik. Fokus tulisan ini adalah partai politik sebagai lembaga pengawal demokrasi.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran partai politik dalam memenimalisasi runtuhnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan lembaga-lembaga politik. Partai politik adalah lembaga demokrasi sekaligus sebagai pengawal demokrasi. Partai politik memiliki tiga fungsi utama rekruitmen, kaderisasi, dan pendidikan politik.

Dari parpol akan lahir tokoh dan elit politik lokal maupun nasional. Artinya, semakin terstruktur partai politik melaksanakan fungsi utamanya, maka semakin besar pula kemungkinan lahirnya tokoh atau elit politik.

Sebaliknya, bilamana partai politik kurang serius melakukan fungsinya, maka semakin besar pula kemungkinan lahirnya tokoh atau elit politik yang kurang berkualitas dalam mengelola negeri ini. Maka semakin tinggi pula peluang munculnya runtuhnya kepercayaan publik terhadap elit dan lembaga-lembaga demokrasi. Tentu ini tidak kita harapkan.

Kalau kita merujuk pada proses dan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024, diawali dengan pendaftaran parpol ke Sistem Partai Politik (Sipol). Ini entry point bagi parpol untuk memperlihatkan keseriusannya dalam prosses demokrasi. Apakah piminan parpol jujur dalam melakukan input data ke Sipol.

Artinya, apakah data yang diinput itu valid yang bisa dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Validitas dan kejujuran pimpinan parpol dalam input data ke Sipol itu termasuk proses yang baik.

Menurut Levitsky dan Ziblatt (2019) dan Rasul (2021) Kepercayaan publik terhadap elit akan runtuh bahkan demokrasi akan mati, bilamana partai politik dalam proses politik yaitu pemilihan umum hanya melahirkan; pemimpin yang otoriter, pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaan, penindasan terhadap opisisi. Pemerintah yang mengekang kebebasan pers dan mengabaikan norma-norma politik.

Warga yang banyak melakukan diskusi tersebut adalah dari kalangan muda dan pemilih rasional. Jumlah anak muda dan pemilih rasional lebih kurang 49 persen dari pemilih, artinya populasi anak muda dan pemilih rasional relatif besar.

Diantrara ciri anak muda ini adalah memiliki jenjang pendidikan relatif tinggi. Mereka sudah melek informasi (Welliformation) dan memiliki jejaring (networking). Mereka selalu mencermati proses demokrasi dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penguasa. Namun, mereka cenderung tidak ikut memberikan suara dalam pemilihan umum.

Partisipasi politik adalah jantungnya demokrasi. Kualitas pemilihan umum sangat ditentukan seberapa besar angka partisipasi politik warga. Sayangnya, anak muda ini cenderung tidak ikut memberikan suara pada pemilihan umum. Mereka berpartisipasi dalam bentuk lain.

Perubahan pola partisipasi politik anak muda ini sesuai dengan laporan kajian komunikasi politik yang dilakukan Dalton (2018) dan Rasul (2018) bahwa peta partisipasi politik anak muda telah dan sedang berubah dari partisipasi politik tradisional ke modern (mereka menggunakan media sosial untuk berdiskusi sebagai bentuk partisipasi politiknya) dan civic partisipasi politik (mereka melakukan kegiatan demontrasi sebagai bentuk partisipasinya).

Setiap kebijakan yang tidak memihak pada warga akan selalu mereka kritisi. Dengan demikian elit partai politik mesti membenahi tata kelola administrasi internal, melakukan komunikasi politik yang tersturktur dengan anak muda sekaligus melihat fenomena perubahan pola partisipasi politik yang terjadi dalam masyarakat terutama anak muda dan pemilih rasional.

Setiap kebijakan-kebijakan mesti mengutamakan kepentingan rakyat. Bilamana Pimpinan parpol dan elit politik mengabaikan ekspektasi warga terhadap kebijakan lembaga demokrasi, maka besar kemungkian terjadi keruntuhan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. (*) Editor : Novitri Selvia
Runtuhnya Kepercayaan Publik Najmuddin M Rasul