Peluang untuk melaksanakan perubahan kegiatan usaha dari bank konvesional menjadi bank syariah membuat terminologi konversi sering digunakan ketika bank konvensional akan merubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah.
Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki political will syariah pada perbankannya. Keinginan melakukan konversi Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah telah ditetapkan pada RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 30 November 2019.
Pada RUPSLB tanggal 23 Juli 2021, akhirnya diputuskan konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah ditunda hingga Januari 2023. Beberapa kendala menjadi penghalang proses konversi tersebut. Diantaranya belum adanya kata sepakat diantara pemerintah kabupaten dan kota yang menjadi pemegang saham untuk melakukan konversi.
Dan yang cukup pelik meskipun di luar masalah konversi yaitu belum adanya pemegang saham yang memenuhi kepemilikan saham minimal 51 % ,agar Bank Nagari termasuk kategori BUMD Perseroan Daerah (Perseroda).
Sebagaimana dinyatakan pada Ps 5 ayat (2) PP no 54 tahun 2017 tentang BUMD, dalam hal BUMD dimiliki oleh lebih dari 1 Pemerintah Daerah, kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu daerah lebih dari 51 %.
Pemegang saham Bank Nagari adalah Pemerintah Provinsi SumateraBarat yang memiliki saham 31,78%, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten 65,92 % serta koperasi karyawan 2,30%.
Memang konversi dapat saja dilakukan dari Bank Nagari konvensional menjadi bank syariah tetapi tentunya tidak dalam posisi sebagai perseroda. Sedangkan sebagai salah satu bentuk BUMD, perseroda diharapkan menjadi penyumbang penerimaan daerah, penyeimbang kekuatan pasar dan membantu pengembangan usaha kecil dan menengah.
Pada dunia hukum, hukum perbankan termasuk dalam rumpun hukum perdata. Tetapi perbankan mempunyai kegiatan yang luas sehingga tidak lepas dari kegiatan administrasi negara. Berbagai aspek perlu diperhatikan.
Misalnya masalah kesehatan bank, kepercayaan masyarakat dan kehati-hatian dalam pengelolaan bank. Kegiatan-kegiatan perbankan memerlukan penetapan administrasi negara yang bersifat yuridis. Ikut campurnya pemerintah dalam pengurusan kegiatan perbankan memberikan isyarat dan gambaran dalam pengendalian kegiatan perbankan.
Kegiatan perbankan merupakan kegiatan keperdataan yang dipenuhi peraturan-peraturan (fully regulated). Dengan demikian terjadi persinggungan hukum administrasi negara dalam kegiatan perbankan.
Sejak dikeluarkan PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD maka rentang waktu hingga saat ini telah berjalan lima tahun. Tapi persyaratan jumlah saham tersebut belum dipenuhi oleh Bank Nagari.
Secara yuridis formal Bank Nagari saat ini bukanlah BUMD yang berbentuk perseroda karena tidak memenuhi syarat Pasal 359 ayat (2) UU Pemda yang ditindaklanjuti dalam Pasal 5 ayat (2) PP tentang BUMD.
Dengan demikian saat ini Bank Nagari masih berada pada posisi sebagai bank umum konvensional dengan pemegang saham adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten dan kota, sert koperasi karyawan Bank Nagari.
Agar Bank Nagari menjadi BUMD perseroda solusinya tentu dengan mencukupkan kepemilikan saham oleh salah satu pemegang saham menjadi 51%. Perseroda sebagai badan hukum dapat menjalankan kegiatan usaha dan mencapai tujuannya melalui organ yang dimilikinya.
Organ perseroda sebagaimana disebutkan pada PP tentang BUMD adalah RUPS, komisaris dan direksi. Kepala Daerah mewakili daerah selaku pemegang saham perseroda di dalam RUPS. Kepala daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah dalam hal kewenangan mengambil keputusan.
Pada UU PT ditegaskan setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Dalam konteks mencukupkan jumlah minimal saham 51% milik salah satu pemegang saham pada perseroda tentu mekanisme RUPS harus dilalui, yang diawali dengan penerbitan perda berkaitan dengan perubahan komposisi kepemilikan saham pada perseroda.
Bila permasalahan jumlah saham minimal 51% telah terpenuhi maka pembahasan mengenai konversi akan bisa berjalan baik dan tepat karena konversi berlangsung dari Bank Nagari yang telah berstatus sebagai BUMD perseroda yang akan beralih menjadi Bank Syariah, yang juga termasuk perseroda.
Bank Nagari saat ini telah memiliki unit usaha syariah (UUS) berupa Bank Nagari Syariah, yang berdasarkan Ps 68 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
Dihitung dari jangka waktu mulai berlakunya UU Perbankan Syariah yaitu tahun 2008 , maka pada tahun 2023 Bank Nagari Syariah harus memisahkan diri dari Bank Nagari Konvensional, berdiri sendiri menjadi Bank Umum Syariah.
Dengan demikian, jika Bank Nagari hingga tahun 2023 masih berbentuk bank konvensional nonperseroda seperti saat ini, maka pada tahun 2023 akan ada Bank Nagari konvensional nonperseroda dan Bank Syariah nonperseroda hasil spin off/ dari induknya, yaitu Bank Nagari konvensional.
Aturan mengenai konversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah adalah POJK No. 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Konvensional Menjadi Bank Syariah. Pada konsideran POJK tersebut diantaranya mengatakan perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah harus didukung dengan modal yang cukup dan manajemen yang profesional sehingga dapat tercipta bank syariah yang sehat dan tangguh (sustainable).
Selanjutnya pada Ps 6 POJK No 64 tersebut, bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus: menyesuaikan anggaran dasar, memenuhi persyaratan permodalan, menyesuaikan persyaratan direksi dan dewan komisaris, membentuk dewan pengawas syariah, dan menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah bank syariah.
Menilik ketentuan mengenai bank umum pada POJK No 12 /POJK.03/2021, bagi bank berbadan hukum indonesia, kantor cabang bank dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN), bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, dan unit usaha syariah, terdapat pengelompokan bank berdasarkan modal inti (KBMI).
Yaitu KBMI 1 merupakan bank dengan modal inti sampai dengan 6 triliun, KBMI 2 merupakan bank dengan modal inti lebih dari 6 triliun hingga 14 tiliun, KBMI 3 merupakan bank dengan modal inti lebih dari 14 triliun sampai dengan 70 triliun, dan KBMI 4 merupakan bank dengan modal inti lebih dari 70 tiliun rupiah.
Pada tahun 2020 Bank Nagari memiliki modal inti Rp 1,7 triliun, yang artinya Bank Nagari termasuk pada KBMI 1. Jika terjadi konversi menjadi bank syariah maka tentunya ketentuan tentang modal harus dicermati agar bank syariah hasil konversi ataupun bank syariah hasil spin off tetap menjadi bank yang sehat.
Modal merupakan salah satu faktor yang dinilai OJK disamping faktor-faktor lainnya. Yaitu profil risiko, good corporate governance, dan rentabilitas. Faktor-faktor tersebut dinilai untuk menentukan tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko (risk- based rating).
Berdasarkan uraian di atas, jalan menuju bank syariah konversi dari Bank Nagari konvensional masih terbentang lebar. Namun idealnya persyaratan untuk menjadi perseroda hendaknya dipenuhi terlebih dahulu.
Sehingga Sumatera Barat punya Bank Syariah yang dapat dibanggakan karena dapat mendorong pembangunan daerah, memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, dengan bersandarkan pada nilai Islam (syariah).
Memang mekanisme yang harus dilalui cukup panjang karena menyangkut pemenuhan amanah peraturan perundang-undangan mulai dari hirarkhi yang cukup tinggi yaitu berbagai UU, hingga turun pada tingkat PP seterusnya pada level peraturan- peraturan OJK (POJK), dan perda, yang berarti menyangkut keikutsertaan lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. (*) Editor : Novitri Selvia