“Saya sudah bilang, buatlah inovasi, jangan kalian suruh rakyatku menunggu lama…,” demikian kata wali kota Surabaya di hadapan petugas RSUD.
Health is not everything, but without health everything is nothing. Orang sakit seharusnya dilayani dengan cepat dan berkualitas sehingga produktivitasnya tidak terganggu. Namun, keluhan utama pelayanan di banyak RSUD adalah waktu tunggu yang lama dan minimnya kepuasan pasien.
Fenomena keterlambatan pelayanan rawat jalan RSUD sebenarnya tidak hanya terjadi di Surabaya. Literatur jurnal memperlihatkan bahwa hampir semua RSUD yang kami telusuri di Indonesia belum mampu memenuhi standar waktu tunggu d” 60 menit dan tingkat kepuasan e” 90 % seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Ruwetnya pelayanan kesehatan di Indonesia menyebabkan dua juta pasien setiap tahunnya memilih untuk berobat ke luar negeri (Voice of Indonesia). Bahkan Indonesia kehilangan Rp 110 triliun per tahun karena banyaknya pasien berobat ke luar negeri (CNBC Indonesia, 10 Agustus 2022).
Guna mencegah kehilangan devisa sektor kesehatan, pemerintah telah membuat rumah sakit berstandar internasional di Bali. Faktanya banyak pasien berobat ke luar negeri juga berasal dari Pulau Sumatera yang secara geografis berdekatan dengan Malaysia dan Singapura.
Apakah tidak sebaiknya pemerintah juga perlu memperhatikan perbaikan mutu rumah sakit yang sudah ada di setiap propinsi, kabupaten dan kota? Penyebab kurangnya mutu pelayanan di RSUD, sering dikaitkan dengan kekurangan tenaga, seperti yang dikeluhkan manajemen RSUD Soewandhi dan beberapa RSUD lainnya di Indonesia.
Namun apakah banyaknya pasien atau kurangnya petugas merupakan satu-satunya penyebab kurangnya kinerja pelayanan di hampir semua RSUD di Indonesia? Baru-baru ini, pada suatu pagi saya datang ke sebuah RSUD untuk menjalankan survei waktu tunggu dan kepuasan pasien.
Ada seorang pasien yang sangat antusias ketika diwawancarai yang nampaknya mengalami kekecewaan. Dia membandingkan pelayanan di RSUD ini dengan di rumah sakit swasta yang juga melayani pasien BPJS.
“Di rumah sakit swasta, pasien disambut petugas dengan senyum dan menanyakan, adakah yang bisa kami bantu? Namun di sini tidak, bahkan ketika saya bertanya ke nurse station, petugasnya tidak tanggap”, kata si pasien.
Dia menambahkan, “entah mengapa pelayanan rumah sakit pemerintah itu selalu jelek. Mungkin karena pasiennya dengan status ekonomi rendah dengan iuran dibayarkan pemerintah (PBI dan KIS). Mungkin seharusnya kami orang miskin tidak boleh sakit. Kalau yang sakit orang kaya, mereka bisa ke swasta yang pelayanannya lebih baik.”
“Kami tidak jera berobat ke sini karena gratis, tetapi perbaikilah pelayanan RSUD ini. Karena kami juga perlu kecepatan pelayanan,” tambah pasien tersebut.
Sekilas si narasumber nampaknya benar. Tapi tidak seluruhnya. Pasien PBI dan KIS bukanlah pasien gratis. Tapi pasien yang iurannya ditanggung pemerintah. Semua pasien mempunyai hak yang sama.
Disamping itu petugas RSUD telah digaji oleh Pemerintah Daerah (pemda) bersumber pajak masyarakat sehingga perlu menunjukkan kinerja yang baik. Perbaikan kinerja pelayanan kesehatan di RSUD dapat ditempuh melalu beberapa cara.
Pertama, perhatikanlah pemberian informasi dan kepastian jadwal pelayanan. Pada beberapa survei di RSUD yang kami lakukan, keluhan utama pasien berasal dari ketidakmengertian pasien terhadap alur pelayanan, kurangnya informasi dan ketanggapanan, serta ketidakpastian jadwal pelayanan.
Petugas juga kerap terlambat memulai pelayanan di satu unit. Sehingga berdampak pada keterlambatan proses di unit lainnya. Keterlambatan konsultasi disamping karena ketidakpastian jam kehadiran dokter, juga disebabkan oleh keterlambatan kedatangan dokumen rekam medis yang akhirnya berdampak kepada pelayanan farmasi.
Beberapa RSUD bahkan telah menerapkan booking online dari rumah dengan nomor antriannya. Namun karena ketidakpastian jadwal pelayanan, pasien datang serentak sehingga memperlama waktu tunggu. Pihak manajemen perlu menata kepastian waktu pelayanan selain menerapkan sistem jadwal yang mencegah pasien datang serentak.
Kedua, tingkatkanlah kinerja petugas. Rendahnya mutu pelayanan berkaitan dengan rendahnya kinerja petugas. Banyak petugas digaji namun berkinerja rendah. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kompetensi.
Petugas front office di RSUD bukan berlatarbelakang ilmu komunikasi, bahkan merangkap sebagai satpam. Jika pelayanan RSUD ingin dibenahi, maka perhatikanlah penyambutan pasien. Jangan biarkan pasien kebingungan mencari lokasi pelayanan.
The right man on the right place. Tempatkanlah petugas sesuai dengan latar belakang pendidikan, karakter dan kepribadiannya, sehingga kinerja pelayanan semakin mendekati harapan pasien. Terbatasnya dana dan minimnya pengangkatan pegawai menjadi hambatan dalam menempatkan pegawai sesuai kompetensinya.
Hal ini dapat disiasati dengan melatih tenaga yang ada dengan ilmu komunikasi dan keramahan dalam penyambutan pasien. Pelatihan teknis efisiensi tata kelola pelayanan perlu dilaksanakan.
Misalnya berkaitan dengan penataan dokumen rekam medis dan barang inventaris farmasi, agar tidak memerlukan waktu pencarian yang lama pada saat dibutuhkan. Pelatihan motivasi dan rohani juga perlu dilakukan secara periodik sehingga menimbulkan internalisasi sikap pelayanan dan membudaya di dalam perilaku pelayanan pasien.
Ketiga, berikanlah petugas jasa pelayanan yang adil, transparan secara tepat waktu. Banyak pemberitaan di media massa terkait RSUD yang terlambat membayar insentif pegawainya. Bahkan keluhan tenaga kesehatan di RSUD yang sedang kami survei ini adalah bahwa mereka belum menerima insentif jasa pelayanan sejak 6 bulan yang lalu.
Keterlambatan pembayaran insentif berdampak pada kurangnya motivasi kerja, bahkan beberapa petugas mengalihkan pasiennya ke rumah sakit swasta. Dari penelusuran yang kami lakukan, keterlambatan pembayaran insentif sebagai akibat dari terlambatnya penerimaaan pendapatan dari BPJS.
Hal ini terjadi karena keterlambatan dan ketidaklengkapan dokumen klaim yang berakibat kepada keterlambatan pencairan. Tentulah kinerja petugas klaim di RSUD perlu dibenahi agar income rumah sakit diterima tepat waktu, guna memberikan insentif tepat waktu kepada semua petugas.
Beberapa petugas mengeluhkan pembayaran insentif yang belum transparan dan berkeadilan. Terdapat gap nominal yang sangat besar antara tenaga medis dengan penunjang medis, antara manajemen dengan petugas, bahkan antara sesama top manajemen.
Hal ini menyebabkan komplain ketidakpuasan bawahan yang diperlihatkan dengan kinerja yang kurang. Di satu sisi, pemda sebagai pemilik RSUD belum menerapkan tunjangan kinerja/remunerasi, namun di sisi lain, aturan teknis pemberian insentif/jasa pelayanan di RSUD tidak diatur dan lebih diserahkan kepada pimpinan RSUD.
Pimpinan RSUD juga melanjutkan sistem pembagian jasa dari pimpinan sebelumnya, yang menurut karyawan sangat jauh dari prinsip keadilan. Hal ini menimbulkan resistensi dan keengganan karyawan untuk berkinerja baik. Aturan teknis PEMDA berkaitan reward sangat diperlukan bagi para PNS di lingkungannya.
Pembenahan kinerja pelayanan di rumah sakit memang ibarat benang kusut yang perlu diurai satu per satu. Petugas kesehatan tidak dapat dipersalahkan secara sepihak seperti yang terjadi di RSUD Soewandhi. Pimpinan RSUD perlu membenahi kinerja kepemimpinannya agar mampu memuaskan bawahannya.
Kepuasan petugas akan berdampak pada kepuasan pasien. Edward Deming, pakar manajemen mutu menyatakan bahwa, 90 % kesalahan pada organisasi disebabkan oleh pemimpin, bukan oleh bawahannya.
Semoga kejadian di RSUD Soewandhi membuka mata semua pihak bahwa manajemen RSUD dan pemda perlu memperbaiki kinerja tata kelolanya terlebih dahulu, agar RSUD tidak menjadi rumah sakit yang hidup segan tapi mati juga tak mau (*) Editor : Novitri Selvia