Impor Beras vs Piagam Swasembada 

Novitri Selvia • Dipublikasikan Rabu, 4 Januari 2023 | 10:17 WIB
Munzir Busniah Ahli Serangga Universitas Andalas
Munzir Busniah Ahli Serangga Universitas Andalas
AGUSTUS 2022, Presiden Republik Indonesia mendapatkan Piagam Acknowledgment for Achieving Agri-food System Resiliency and Rice Self-Sufficiency during 2019-2021 through the Application of Rice Innovation Technology.

Ini penghargaan untuk Pemerintah Indonesia karena dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras periode 2019-2021 dari Lembaga Penelitian Beras Dunia (International Rice Research Institute atau IRRI).

Namun, empat bulan kemudian (Desember 2022) pemerintah melalui Perum Bulog melakukan impor beras. Jumlahnya ditaksir mencapai 500 ribu ton sampai akhir Februari 2023. Tentu saja ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa dalam waktu sekejap saja kondisinya berubah drastic.

Dari negara yang diapresiasi dapat berswasembada beras kembali menjadi negara pengimpor beras. Tulisan ini mengupas bagaimana perubahan tersebut begitu cepat terjadi. Serta, solusi bagaimana Indonesia dapat mempertahankan swasembada beras.

Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Bahkan sebuah kenyataan, ada masyarakat dulunya makanan pokoknya bukan beras, sekarang menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. Misalnya seperti yang banyak berlangsung di Papua dan Kepulauan Mentawai.

Dulu makanan pokok penduduknya sagu namun saat ini makanan pokoknya banyak beralih ke beras. Tentu saja hal ini akan menambah tekanan untuk meningkatkan kebutuhan akan beras. Kebutuhan beras nasional diperkirakan di angka 31,39 juta ton.

Angka tersebut didapatkan dari jumlah penduduk 275.361.267 dengan kebutuhan beras per kapita 114 kg/orang/tahun. Dengan pertumbuhan penduduk mencapai 1,25 persen/tahun, maka tentu saja dibutuhkan pula penambahan produksi beras sebesar 1,25 persen per tahun atau sekitar 0,4 juta ton per tahun.

Dari hasil penghitungan BPS, melalui metode KSA (Kerangka Sampel Area) dan ubinan berbasis kepada subsegmen KSA, produksi beras nasional pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 32,07 juta ton. Jumlah itu naik 0,72 juta ton dari 2021 angkanya sebesar 31,36 juta ton, atau secara persentase naik sekitar 2,29 persen dari tahun 2021.

Jika memperhatikan angka kebutuhan beras nasional dan angka produksi beras nasional, maka angkanya cukup berimbang. Bahkan, dapat dikatakan bahwa produksi beras nasional cenderung naik stabil, meskipun angkanya tidak besar.

Hal inilah yang dapat memberikan jawaban kenapa kita tidak melakukan impor beras selama tiga tahun terakhir, yaitu kenaikan produksi nasional dapat mengimbangi kenaikan permintaan dalam negeri.

Karena angka yang berimbang inilah, antara kebutuhan dan pasokan beras, maka hal ini selalu menjadi beban psikologis dan menjadi isu penting berkaitan dengan impor beras. Sedikit saja terjadi gangguan dalam produksi dalam negeri atau sedikit “permainan” yang dilakukan pelaku perberasan nasional tentu akan mengganggu pasokan.

Kemudian, pemerintah memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP). CBP ini adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola pemerintah. Dalam pelaksanaannya CBP dikelola oleh Perum Bulog.

Dalam pengelolaan CBP, pemerintah memberi wewenang Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani berdasarkan harga yang telah ditetapkan, selanjutnya melepas ke pasar saat harga naik. CBP yang dikuasai Perum Bulog minimal berada pada angka 1,2 juta ton.

Mekanisme pelepasan CBP dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran dan hibah, sedangkan pemenuhan stok dapat dilakukan dengan menyerap beras petani serta dapat pula melalui mekanisme import jika dibutuhkan.

Jika dicermati secara kronologis, pertengahan tahun 2022 Perum Bulog menyatakan bahwa pasokan beras nasional cukup aman dengan memiliki stok beras di gudangnya sebanyak 1,2 juta ton. Kemudian, seperti biasa jika dibutuhkan maka Perum Bulog dapat melakukan operasi pasar. Dan memang itu dilakukan Perum Bulog selama pertengahan tahun 2022.

Akibat operasi pasar tersebut, maka pada November 2022 stok yang dimilikinya hanya tinggal di sekitaran 560 ribu ton. Dan tentu saja pada periode pertengahan tahun sampai akhir tahun 2022 ini Perum Bulog melakukan pembelian yang tidak seimbang dengan pelepasan stok yang dilakukannya, sehingga menyebabkan stoknya menurun.

Namun karena ketersediaan stok beras yang “kurang” di pasar dalam negeri dan saat ini (Desember) bukan waktu panen raya (catatan; panen raya biasanya berlangsung mulai Maret), sehingga harga beras di pasar dalam keadaan mahal, maka Perum Bulog diizinkan untuk melakukan import.

Angkanya direncanakan mencapai angka 500 ribu ton sampai akhir Februari 2023. Diharapkan sampai akhir Desember 2022 beras impor dapat masuk mencapai 200 ribu ton dan yang 300 ribu ton lagi akan datang sampai akhir Februari 2023.

Standar FAO mengatur tentang status swasembada, bahwa status swasembada tetap berlaku sejauh impor yang dilakukan berada di bawah 10 persen dari kebutuhan dalam negeri. Sehingga dengan hanya melakukan import sebanyak 500.000 ton yang persentasenya hanya sebesar 1,7 persen dari kebutuhan beras nasional, maka status swasembada beras kita tidak terganggu.

Dapat disimpulkan bahwa stok beras dalam negeri dalam kondisi tidak kekurangan. Namun karena produksi dalam negeri dengan kebutuhan nasional tidak jauh berbeda setiap tahunnya sehingga kondisi tersebut akan selalu menjadi beban psikologis nasional. Tentu saja kita perlu menaikkan produksi beras nasional sehingga kita dapat keluar dari beban psikologis tersebut.

Apalagi suasana batin kita sedang bergembira yang telah tidak melakukan import beras selama tiga tahun terakhir serta capaian tersebut mendapat apresiasi pula dari IRRI, sehingga di saat terdengar pemerintah mengizinkan Perum Bulog melakukan import beras, itu seperti kita mendengar “petir di siang bolong”.

Kedepan, tentu saja Perum Bulog harus dapat menyerap produksi beras dalam negeri dalam jumlah yang cukup di saat panen raya. Semoga kita bisa tetap berswasembawa beras tanpa impor di masa yang akan datang, karena bagaimana pun juga, meskipun persentase impornya kecil, tetapi hal tersebut tetap memberikan beban psikologis buat kita. (*) Editor : Novitri Selvia
Impor Beras vs Piagam Swasembada Munzir Busniah