Optimisme yang sama juga dapat dirasakan di Indonesia dengan makin menguatnya kepercayaan konsumen dan bisnis terhadap pemulihan ekonomi. Tetapi, optimisme tersebut lenyap setelah invasi Rusia ke Ukraina.
Harga meningkat secara tajam akibat terganggunya rantai pasok berbagai komoditas penting seperti minyak bumi, gas, dan gandum. Inflasi global meningkat tajam dari 3,5 persen hingga di atas 8,5 persen.Banyak bank sentral yang mengambil langkah meningkatkan suku bunga dan memperketat likuiditas. The Fed, misalnya, telah menaikkan suku bunga sebanyak 400 bps.
Salah satu usulan Indonesia dalam pertemuan G20 adalah meningkatkan keselarasan dalam pengambilan kebijakan pengetatan moneter sehingga spillover effect yang dirasakan negara lain dapat diminimalkan. Sayangnya, usulan tersebut tidak dapat dijalankan oleh negara anggota G20.
Pelajaran Dari Kondisi Perekonomian Indonesia
Ada beberapa catatan yang dapat diambil dari perjalanan ekonomi di tahun ini. Pertama, perekonomian Indonesia ternyata masih cukup tangguh menghadapi guncangan global tersebut akibat dari dua hal.
Pertama, lebih dari 70% perekonomian Indonesia didorong oleh aktivitas domestik. Ini menyebabkan perekonomian dapat terus berputar selama daya beli masih cukup tinggi. Kedua, terjadi kenaikan permintaan dan harga untuk berbagai komoditas ekspor Indonesia. Harga batu bara dan minyak sawit meningkat hingga 150% dan 80% dalam waktu singkat.
Pemerintah bisa mengambil keuntungan dari pajak untuk dua komoditas tersebut yang kemudian dapat disalurkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Catatan kedua, dibutuhkan mekanisme yang baik dalam upaya mengambil keuntungan dari peningkatan permintaan dunia tersebut.
Ini termasuk mekanisme untuk meningkatkan pajak dari kenaikan harga dan distribusi bantuan sosial. Tetapi, lebih dari itu, diperlukan juga mekanisme untuk menyeimbangkan permintaan dalam negeri dan luar negeri.
Untuk komoditas batu bara dan minyak sawit, pemerintah sempat bersifat reaksioner dengan melarang ekspor karena kenaikan harga domestik. Pelarangan tersebut tentu saja merugikan perekonomian dan masyarakat Indonesia karena hilangnya sumber penghasilan.
Ketiga, kondisi ekonomi saat ini memerlukan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat guna dan tepat waktu. Di satu sisi pemulihan ekonomi masih memerlukan dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif.
Di sisi lain, tekanan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter berbagai negara mengharuskan Indonesia meningkatkan suku bunga untuk mencegah arus modal keluar dan mengurangi tekanan depresiasi. Meskipun Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga sejak Agustus, telah ada penurunan cadangan devisa sebesar 10% dan pelemahan rupiah sebesar 5%.
Ditambah lagi subsidi BBM yang telah membengkak hingga tiga kali lipat sehingga membebani anggaran pemerintah, padahal tahun depan defisit ditargetkan kembali pada level normal di bawah 3% PDB. Akibatnya, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak.
Keempat, kecepatan pemulihan ekonomi berbeda antara tiap sektor ekonomi. Beberapa sektor memperlihatkan pertumbuhan yang pesat, terutama yang terkait kebutuhan pokok dan bahan baku, maupun jasa terkait ekonomi digital. Beberapa sektor yang menghasilkan barang jadi bukan kebutuhan pokok cenderung lambat pemulihannya.
Seperti pakaian dan produk tekstil, sepatu, ataupun furnitur. Apalagi, sebagian dari produk manufaktur tersebut menyasar pasar ekspor yang mengalami pelemahan seperti terlihat di indeks pesanan ekspor manufaktur yang hanya di level 30. Semua ini mengindikasikan adanya perubahan struktural di dalam perekonomian Indonesia, terutama yang terjadi pada sektor manufaktur padat karya.
Kelima, pemulihan ekonomi ini memengaruhi situasi ketenagakerjaan di Indonesia yang terlihat kian membaik. Tingkat pengangguran menurun dari 7,1% di bulan Agustus 2020 menjadi 5,8% di Agustus 2022. Proporsi pekerja penuh waktu juga mengalami peningkatan dari 63,9% menjadi 68,5%.
Namun, dampak dari pandemi masih dirasakan oleh 4,2 juta orang yang sebelumnya bekerja penuh, tetapi menjadi pengangguran atau berkurang waktu kerjanya. Apalagi, sektor manufaktur padat karya yang selama ini menyediakan lapangan kerja formal cenderung belum pulih hingga beberapa waktu mendatang. Ini juga terlihat dari jumlah pekerja formal yang masih mengalami penurunan dari 58 juta sebelum pandemi menjadi 54 juta di tahun 2022.
Bagaimana Prospek untuk Tahun Mendatang?
Tahun 2023 diperkirakan akan masih penuh dengan tantangan. Akibat berlanjutnya kebijakan pengetatan di banyak negara serta berlanjutnya konflik politik internasional, perekonomian dunia diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 2,5%, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi dunia di 2021 yang mencapai 6%.
Laju inflasi juga diperkirakan masih tinggi, meskipun cenderung melambat dari tahun 2022. “Durian runtuh” yang didapatkan dari kenaikan harga komoditas mungkin tidak lagi sebesar tahun 2022. Begitu pula ekspor manufaktur lainnya yang juga terus mengalami penurunan permintaan.
Strategi mempertahankan daya beli dengan memberikan bantuan sosial dari kenaikan pendapatan pemerintah akan sulit untuk dijalankan. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih berkelanjutan dengan mendorong aktivitas ekonomi.
Peningkatan investasi menjadi kunci untuk pembukaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan masyarakat. Tetapi, di tengah lesunya permintaan, investasi yang tersedia juga mengalami penurunan. Data menunjukkan, terjadi penurunan investasi internasional hingga 20%; kompetisi untuk mendapatkan investasi kian meningkat.
Perbaikan iklim bisnis dan investasi harus dipercepat, termasuk pelaksanaan UU Cipta Kerja. Sayangnya, implementasi UU ini sering mendapatkan tantangan dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah sendiri, seperti yang terjadi dalam penetapan upah minimum 2022.
Semakin mendekatnya tahun politik 2024 juga membuat semakin sulitnya reformasi ekonomi dijalankan. Sebab, regulasi akan semakin sering didasarkan atas pertimbangan politik bukan perhitungan ekonomi. Selain itu, perlu juga diperhatikan risiko yang terkait dengan perubahan iklim.
Selama ini Indonesia masih diuntungkan oleh situasi perubahan iklim, terutama dari sisi produksi pertanian. Tetapi, ada kemungkinan perubahan iklim akan membawa dampak negatif dan mengancam ketahanan pangan nasional. Pemerintah perlu mengantisipasi isu kerentanan pangan dengan memanfaatkan rantai pasok internasional secara lebih baik.
Tahun 2022 akan berakhir dalam hitungan hari lagi. Banyak pelajaran dari berbagai kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dalam masa sulit ini. Respons yang cepat, tepat, dan didasari perhitungan ekonomi yang matang akan menjadi kunci dalam menghadapi permasalahan di tahun 2023. (*) Editor : Novitri Selvia