Kendatipun tidak banyak berubah, ganti nama dari badan penelitian daerah, atau dewan ilmu pengetahuan menjadi Brida, apapun namanya, fungsi dan peranan Brida seharusnya sangat perlu. Dia tidak sebagai administrator riset.
Namun badan yang secara fungsi mengkapitalisasi ilmuan, praktisi, dan pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi inovasi terhadap pilihan dan prioritas daerah. Masalahnya kenapa selama ini badan riset daerah tidak terlalu terdengar? Terus apa yang berubah dalam gagasan Brida?
Mungkin tukar nama sama saja sepanjang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) belum merumuskan prioritas riset nasional. Prioritas riset yang dihasilkan dari rancangan kemandirian ekononi 2030 dan seterusnya.
Di daerah sebenarnya tinggal memperkuat implementasi inovasi secara selektif. Apalagi rencana pemerintah daerah sudah ada dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).
Untuk berfungsinya secara optimal, bagus dirumuskan terlebih dahulu prioritas riset terapan yang berkaitan dengan potensi daerah. Di dalam Brida harusnya menghimpun para peneliti perguruan tinggi (PT) setempat yang bekerja lebih terapan dan bernuansa kepentingan daerah.
Dalam kerjanya mengikutsertakan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) setempat dan non-governmental organisation (NGO). Kemudian memilih secara selektif bidang yang akan didorong terwujud melalui inovasi. Tak usah banyak banyak dua atau tiga saja garap secara konsisten secara multibidang.
Diskusi yang dikembangkan sebaiknya mengarah pada paten selektif yang relevan dengan daerah. Jika tidak, maka akan terjebak lagi diskusi yang mirip dengan di PT. Terlalu umum dan tidak bergerak. Kita mesti belajar banyak ke The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Australia misalnya.
Di sana dihimpun peneliti yang wujudkan inovasi baru untuk kemajuan ekonomi. Di Australia benar-benar terasa badan seperti ini dekat dengan petani, peternak, maupun sektor prioritas lainnya. (*) Editor : Novitri Selvia