Masih segar dalam ingatan kita realisasi belanja Pemprov Sumbar di tahun 2022 yang terealisasi relatif bagus dibandingkan provinsi tetangga. Kala itu Bappeda-nya merilis Sumbar masuk empat terbaik serapan APBD-nya dengan capaian 95 persen. Sumbar lebih baik dibanding Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Sumbar juga relatif lebih baik dibandingkan beberapa Provinsi lain di tanah Jawa.
Ada rasa bangga saat itu, walaupun di bilik hati masih ada tanda-tanya. Kok bisa sebesar itu ya? Melambung tingginya realisasi serapan anggaran dalam rentang waktu kurang dari 60 hari juga membuat banyak orang “kecele”. Prediksi banyak kalangan menjadi meleset. Ada yang mengatakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pasti membangkak. Tidak tertutup kemungkinan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang lalu. Diprediksi SILPA 2022 berada di angka Rp500 Miliaran. Eeee, ternyata di ujung tahun anggaran terpampang angka bagus. Per pukul 23.59 terpampang angka 95 persen. Memang masih ada SILPA, namun realisasinya menurun dibandingkan tahun 2022. Setidaknya ini adalah langkah maju. Kita juga wajib untuk apresiasi itu.
Capaian serapan anggaran yang tinggi, spontan saja berbagai pihak kaget. Senator di Jalan “Khatib Sulaiman” dibuat heran. Kok bisa ya? Di tanggal 17 November 2022 realisasinya baru 72 persen dan di tanggal 31 Desember 2022 sudah tercapai 95 persen. Ada peningkatan 22 persen selama 47 hari. Namun yang pasti, angka ya tetap angka, target membelanjakan uang sebesar 95 persen dari apa yang sudah ditetapkan tercapai.
Berkualitaskah belanja itu? Di sinilah dilemanya. Secara size, APBD Sumatera Barat taklah besar-besar amat. Tahun 2022 APBD Sumbar hanya di kisaran Rp6,1 Triliun sampai dengan Rp6,2 Triliun. Kalaupun terealisasi belanjanya sebesar 95 persen itu setara dengan Rp5,79 Triliun. Dari Rp5,79 Triliun itu mayoritas tersedot untuk biaya Gaji dan Belanja Barang dan Jasa. Kurang dari Rp1 Triliun yang diperuntukkan untuk belanja modal, entah bagaimana pula tingkat pencapaiannya.
April-Juni vs Oktober-Desember
Ini bukanlah numeric kalender. Sub judul ini adalah sebuah bentuk komparasi. Dua “cluster” triwulan ini bisa menjadi pembanding bagi kita bersama. Kita coba meminjam istilah orang BPS. Istilahnya Q2/2022 vs Q4/2022. Komparasi ini memang tidak aple to aple, tapi setidaknya bisa menjadi titik kajian kita bersama.
Pada Q2/2022 realisasi serapan ABPD Sumbar baru bertengger di angka 24 persen. Saat itu masih dominasi oleh belanja pegawai dan sangat sedikit untuk belanja barang/jasa, apalagi belanja modal. Rerata kemampuan belanja pemerintah saat itu berkisar antara Rp244 Miliar sampai dengan Rp250 Miliar per bulannya.
Beda jauh dengan Q4/2022. Pada Desember 2022 serapan belanja pemerintah berada di angka 95 persen. Kalaulah itu angka akumulasi, maka kita ambil posisi dari bulan November – Desember 2022 saja. Pada Q4/2022 serapan belanja mencapai 23 persen sampai 25 persen. Kalau dinominalkan rata rata serapan belanja sebanyak Rp500-an Miliar per bulan atau rerata Rp16 Miliar per hari.
Kini kita coba mempersandingkan pertumbuhan ekonomi Q2/2022 dengan pertumbuhan ekonomi Q4/2022. Pada Q2/2022 pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di angka 5,08 persen. Realisasi belanja hanya rerata Rp250 Miliar per bulan. Sementara Q4/2022 pertumbuhan ekonomi 4,15 persen sementara serapan belanja jauh lebih besar dengan rerata Rp500-an Miliar per bulannya.
Apa artinya? Pertama, APBD Sumbar termasuk APBD Kab/Kota dengan nominalnya tidak lagi menjadi trigger pertumbuhan. Realita Q4/2022 adalah gambarannya. Fakta nyata pada Q2/2022 menunjukan anomaly pertumbuhan ekonomi jika dikomparasikan dengan belanja pemerintah. Q2/2022 belanja pemerintah daerah kecil, tapi pertumbuhan ekonominya melejit. Kenapa? Ternyata pada Q2/2022 itu adalah periode puncak consumtion publik. Ada Ramadhan, Lebaran Ied Fitri dan tahun ajaran baru pendidikan. Belanja masyarakat mencapai posisi puncak kala itu. Itulah yang sebetulnya mengkatrol pertumbuhan ekonomi. Implisitnya masyarakatlah di lapangan yang secara nyata mengungkit pertumbuhan ekonomi Sumbar.
Kedua, Maaf, APBD ini terkesan “Damuik Gadang Kawuik”. Dengan rerata serapan belanja Rp500-an Miliar atau setengah triliun per bulan tapi tak ngefek besar pada pertumbuhan ekonomi. Apakah cara belanjanya yang salah atau memang APBD tak lagi menjadi Trigger ekonomi?
WAGS dan Forum Diskusi
Ada dua grup Wash App yang menjadikan realisasi pertumbuhan ekonomi Q4/2022 ini menjadi tema diskusi hangat. Dari dua grup Wash App itu tanggapannya beragam. Meski berbeda, namun muara akhir pandangannya tetap sama. Apa itu? Memang Sumbar tidak dipersiapkan untuk bangkit kok.
Di Wags Forum Ekonomi Sumbar (FES) tempat bernaungnya Begawan Ekonomi di Sumbar saya mengajukan pertanyaan pancingan ketika rillis BPS masuk ke grup Wash App tersebut. “Pertanyaanya seperti ini. Ada apa dengan Sumbar, kenapa Sumbar tak kunjung bangkit pertumbuhan ekonominya. Kenapa Sumbar masih terkurung dalam “labirin” angka 4 persen. Kok bisa Sumbar betah di angka itu, sementara provinsi lain dan nasional sudah berada di angka 5 persen. Ada apa dengan Sumbar ini?”
Admin grup sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Univ Andalas Prof Dr Syafrudin Karimi MSc langsung “menyambar”. Sambarannya kira-kira begini. Pertanyaan itu sangat sering muncul dan diajukan jusnalis kepada saya. Sekarang saya balik pertanyaannya. Apakah memang Sumbar ini dipersiapkan untuk bangkit dan maju? Apa indikator dan langkah-langkah apa yang sudah disiapkan. Baik dalam RPJMD maupun dalam APBD-nya setiap tahun. Maaf, saya tak melihat itu. Justeru saya melihat Sumbar akan seperti ini saja sampai berakhirnya masa kepemimpinan sekarang.
Tentu pertanyaan balik dari Prof DR Syafrudin Karimi ini membuat saya kaget. Kok bertanya balik ya. Namun setelah saya inap menungkan, benar juga apa yang ditanyakan Prof “SK” ini. Sekelas Begawan Ekonomi dari Universitas Andalas sudah berpandangan dan menganalisis seperti itu. Analisis apa lagi yang bisa saya berikan. Tak mungkin pula seorang jurnalis ekonomi akan mendebat analisis seorang Guru Besar Ekonomi, he he he.
Senada dengan Wags Forum Ekonomi Sumbar (FES). Di Wags Tukang Ota Paten (TOP) 100 diskusi ini juga menjadi tema hangat. Begitu rillis BPS dikirim ke grup pertanyaan mulai muncul. Dalam grup “Sok Paten” itu saya mencoba melemparkan pernyataan. “Sepertinya, tulisan saya di akhir Desember 2022 mendekati benar. APBD Kejar Tayang mulai mendekati kenyataan. Realisasi APBD maksimal tapi pertumbuhan ekonominya tetap nyungsep”.
Hantaran untuk diskusi terbuka ini mematik respons. Riza Falepi (pak Wali-red) panggilan akrab kami para member di grup Wash App “Sok Paten” langsung nimbrung. Jawabannya kira-kira begini. “Sumbar ini akan begini-begini saja, tak akan ada kemajuan di Sumbar kalau pemimpinnya (eksekutif dan legislatif-red) tidak mau kreatif dan bekerja lebih untuk kepentingan masyarakat banyak. Benarkah APBD Sumbar ini prorakyat?, mari buka buku APBD itu. Kita bahas satu per satu satu. Kita buat zoom meeting.
Pak wali (Riza Falepi) kemudian menimpali lagi, sepanjang APBD masih tarik-menarik antara eksekutif dan legislatif maka jangan harap ada kemajuan. Kalau berani dan memang mau mengubah nasib Sumatera Barat maka APBD yang kecil itu harus fokus. Pertanyaan saya para politisi di “Khatib Sulaiman” mau atau tidak? Alokasikan anggaran yang besar ke satu objek pembangunan, misalnya infrastruktur, kalau perlu konsepnya multiyears. Ingat!! Kata kunci APBD itu adalah harus fokus, bukan bagi-bagi kepada urusan yang kecil-kecil, yang pada akhirnya tidak membangun daya saing dan keunggulan daerah. Ini tentu membawa konsekuensi. Ada anggaran pos lain yang akan terpangkas, termasuk pokir dan sejenisnya. Apakah para anggota dewan mau?
Respons Pak Wali ini mendapat dukungan. Pak Marlis (Owner Alinia Park) dan Prof Alfan Miko dan koleganya civitas Akademik Univ Andalas Ilham Azre yang langsung ikut nimbrung. “Ide bagus, menggelar zoom meeting, mari kita buka buku APBD 2022 dan APBD 2023. Kami ikut dan ingin tahu pula detailnya APBD 2023 itu seperti apa”, ujar mereka.
Dari dua grup ini saya menyimpulkan bahwa ada kerisauan anak negeri melihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang “bonsai” ini. Anak negeri ingin tahu dan bisa jadi ingin berkontribusi pemikiran. Tujuannya sama-sama bagus yakni membuat Sumbar lebih baik di masa mendatang. Mungkin inilah yang dimaksud dengan kekuatan Civil Sosiety tersebut.
Indonesia Bangkit, Sumbar Terkurung di Labirin 4 Persen
Secara angka, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah bangkit. Fakta ini diperkuat dengan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertengger di angka 5,31 persen. Realisasi ini bertumbuh secara year on year (y-o-y) sebesar 5,01 persen. Tidak hanya tumbuh, realisasi pertumbuhan ekonomi ini juga menjadi catatan tersendiri. Pasalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 melebihi pertumbuhan ekonomi ditahun 2019. Artinya, ekonomi Indonesia sudah tumbuh lebih tinggi dibandingkan sebelum Covid melanda negeri ini.
Bagaimana dengan Sumbar? Disinilah malangnya kita. Semenjak Covid melanda, Sumbar tak kunjung pernah bangkit pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi selalu “senam poco poco” antara 3,5 persen sampai dengan 4,5 persen. Enam bulan terakhir Sumbar terkurung di “Labirin” 4,2 persen sampai 4,15 persen.
Ada dua pesan terselubung dari realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertama, Sumbar memang sudah “mati gaya” untuk mengkatrol pertumbuhan ekonominya. Maaf sepertinya negeri ini mengikuti takdir saja. Berapa dapat, segitulah rejeki yang diberi kuasa. APBD yang kecil juga terkesan tak berorietasi pertumbuhan ekonomi. Buktinya dari Rp6,2 Triliun APBD Sumbar hanya Rp1 Triliun yang dipergunakan untuk belanja modal. Sementara sisanya untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah serta pos pengeluaran lainnya.
Kedua, untuk kesekian kalinya pertumbuhan ekonomi Sumbar selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Tercecernya Sumbar ini sudah dimulai semenjak tahun 2020 dan berlanjut hingga saat ini. Entah kapan negeri ini akan bisa rebound dan menyalip pertumbuhan ekonomi nasional seperti di masa-masa lalu.
Benarkah? Mari kita bicara data. Walau serapan APBD Sumbar sepanjang tahun 2022 terbilang bagus dan menempati posisi empat terbaik, tapi pertumbuhan ekonominya justeru menempati posisi empat terendah di zona pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Selatan PDBR nya 5,23 persen, Provinsi Jambi PDRB nya 5,13 persen, Provinsi Kepulauan Riau PDRB nya 5,09 persen, Provinsi Sumatera Utara PDRB nya 4,73 persen, Provinsi Riau PDRB nya 4,55 persen, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PDRB nya 4,40 persen. Provinsi Sumatera Barat hanya berada sedikit di atas Provinsi Bengkulu PDRB nya 4,31 persen, Provinsi Lampung 4,28 persen dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 4,21 persen.
Evaluasi RPJMD dan Percepat Serapan Anggaran
Bak Labirin, tak tahu lagi kita di mana pintu keluarnya. Sebagai insan tentu kita tak ingin “terkurung abadi” di angka 4 persen tersebut. Negeri ini harus bangkit, rakyat Sumatera Barat membutuhkan energi itu untuk bisa menaikkan pendapatan perkapita dan daya belinya.
Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, evaluasi ulanglah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ubah target kerja dari pesimistis itu menjadi optismistis. Kondisi di lapangan sudah berubah. Covid tidak seganas dulu lagi, ekonomi di akar rumput sudah bergerak. Jangan hanya puas dengan capaian kecil ini. Masak negeri ini disiapkan sampai tahun 2026 pertumbuhan ekonominya hanya 4,8 persen. Begitu juga besar APBD nya. Masak APBD Sumbar direncanakan sampai tahun 2026 masih tetap di bawah angka Rp7 Triliun.
Bisakah diubah? Bisa. Hanya kitab suci (Al-Quran-red) di dunia ini yang tak bisa dan tak boleh diubah. Sekelas Konstitutusi (UUD-45) saja diamandemen demi menyesuaikan dengan dinamikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kini ubahlah RPJMD itu. Duduk bersamalah. Evaluasi dan fokuskanlah pembangunan Sumbar ini sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Ikuti 10 Program Unggulan daerah itu dengan angka-angka dalam APBD sehingga benar-benar bisa dieksekusi.
Kalaulah kita enggan dan merasa tanggung untuk mengubah RPJMD karena hanya tinggal 3 tahun lagi, maka APBDnya yang diubah. Naikkan nominal APBD itu. Pasang angka angka optimis. Jangan menyerah dan menerima saja APBD itu bertumbuh lebih kurang Rp200 Miliar per tahun ini. Secara year on year (y-o-y) peningkatan APBD itu hanya sebesar 4 persen. Wajar saja kalau pertumbuhan ekonominya juga 4 persen. Ubah itu Growth itu menjadi 6-7 persen atau setara peningkatannya APBD nya Rp400-Rp 500 Miliar per tahunnya.
Bukankah itu menyiapkan “jebakan batman” yang kelak jadi sasaran tembak oleh politisi? Tidak, justeru sebaliknya. Lebih baik pencapaian 90 persen tapi total belanja daerah tercapai Rp6 Triliun dari pada realisasi 95 persen tapi serapan belanja hanya Rp5,76 Triliun. Toh dalam mengukur kinerja anggaran tak semata pencapaian target menjadi titik penilaian. Realisasi pertumbuhan juga menjadi penilaian lebih, apalagi dalam posisi membangkitkan spirit pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih besar dari saat ini.
Kedua, percepat realisasi anggaran. Pengalaman pahit tahun 2022 lalu betul-betul menjadi pelajaran. Hentikanlah praktik “APBD Kejar Tayang” itu. Sedari awal maksimalkan belanja pemerintah. Jangan menunggu lagi di akhir tahun anggaran untuk berbelanja besar-besaran.
Untuk mempercepat realisasi belanja ini maka OPD musti bekerja lebih. Bagian Unit Lelang Project (ULP) haruslah orang orang pilihan dengan kapasitas kinerja yang mumpuni. Tempatkan dan letakanlah orang-orang profesional dan “kebal tekanan” di lembaga itu. Hindari orang orang “pesanan” di lembaga itu karena kelak itu hanya akan menjadi benalu.
Kenapa saya menyorot bagian ULP ini? Ini adalah bagian kunci memaksimalkan belanja pemerintah terutama untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dari sinilah kue nyata untuk masyarakat banyak dikeluarkan. Lakukan lelang proyek secepatnya, jangan menunggu bulan Agustus baru akan ditayangkan dan di bulan Oktober baru akan dieksekusi kontraknya. Contohlah APBN yang sudah tayang kegiatan pembangunannya di bulan Januari dan eksekusi di bulan Februari. Ada rentang yang panjang untuk spanding belanja pembangunan lebih kurang 10 bulan. Di sinilah stimulus ekonomi itu akan terasa.
Ketiga, perbaiki komunikasi. Ini juga tidak kalah penting. Antara Gubernur/Wakil Gubernur dengan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tak ubahnya sebuah tim sepak bola. Mereka itu adalah line up utama sebuah kesebalasan. Mereka itu satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah antara satu dengan yang lainnya. Antar Kepala Daerah mustilah memiliki rasa saling hormat menghormati. Antar Kepala Daerah mustilah saling bahu membahu. Tak mungkin suatu daerah akan maju dan berkembang tanpa bantuan provinsi, begitu juga sebalik. Tidak masuk akal Sumbar ini akan maju dan berkembang tanpa support dari Kabupaten dan Kota. Untuk itu bersinergislah!!!.
Kesampingkan kepentingan politik Pilkada. Rakyat tidak membutuhkan itu saat ini. Cukuplah setahun jelang Pilkada saja “kotak kotak politik” itu dirawat dan dipoles-poles cantik. Mari sama sama gunakan masa empat tahun pertama ini untuk menjalankan dan menunaikan amanah rakyat.
Selain membenahi komunikasi antar Kepala Daerah, komunikasi dengan legilatif juga perlu diperbaharui. Eksekutif dan legislative itu sama. Baca ulanglah Undang Undang Pemerintahan Daerah. Mereka itu tak ubahnya tangan kanan dan tangan kiri. Kedua lembaga ini saling mebutuhkan. Kedua tangan ini memiliki fungsi dan peran masing masing. Kedua tangan inipun saling membutuhkan. Ketika tangan kanan gatal maka tangan kiri, tanpa dimintapun pasti akan datang membantu untuk menggaruknya. Begitu juga sebaliknya.
Benar kata Pak Wali Riza Pahlevi dan Prof Dr Syafrudin Karimi MSc tadi. Beriya iyalah kita. Kalaupun enggan melibatkan civil society, eksekutif dan legislatif haruslah berjalan seiring. Preteli APBD itu, baca ulang, evaluasi ulang. Fokuskan APBD yang tak seberapa ini. Ubah fokus dan orientasi APBD. Sudah saatnya APBD itu berorietasi out put dan out come. Misalnya, kalau dibelanjakan untuk ini dampaknya seperti apa, dampak ekonominya bagaimana? Inilah yang ditunggu publik Sumatera Barat. Bangkit dan berjuanglah wahai para pemangku amanah. *** Editor : Hendra Efison