Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Manajemen Universitas Andalas.
Islam sebagai agama Rahmatan lil 'Alamin menghadirkan keberkahan dan kedamaian bagi siapa saja yang konsisten mengamalkan segala ketentuan dan peraturan yang telah Allah tetapkan di dalam syariatNya.
Kesempurnaan aturan dalam Islam melahirkan keseimbangan hidup dan terbentuknya ekosistem yang kokoh pada segala aspek kehidupan sehingga terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi setiap orang.
Seluruh aturan dalam Islam menentang keras sekaligus melindungi setiap orang dari perilaku zalim yang menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Termasuk juga didalamnya adalah aturan keuangan yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi untuk menopang kehidupan.
Karena itu, konsep keuangan syariah bersifat universal, bukan hanya untuk pemeluk agama Islam saja, seluruh umat manusia dapat bertransaksi dan ber-akad sesuai dengan ketentuan keuangan Islam tanpa pandang etnis, suku dan agama.
Hal inilah yang mewajibkan hadirnya bank syariah untuk menjamin keadilan dan pemerataan kesejahteraan, membebaskan kita dari riba, gharar (ketidakpastian dalam transaksi) yang justru bisa mencelakakan nasabah dan bahkan lembaga perbankan itu sendiri.
Bank Syariah memastikan tidak ada kezaliman, tidak eksploitatif dan kapitalis, karena kedudukan yang equal (sama) antara nasabah dengan bank. Ketentuan sistem perbankan ini telah ditata sedemikian rupa dalam setiap akad/transaksi dengan dasar keridhaan semua pihak. Pihak bank dan nasabah benar-benar saling membantu dan melindungi, tidak ada pihak yang menang sendiri karena semua berbagi untung dan rugi sesuai ketentuan syar'i. Di sinilah letak keberkahan bertransaksi secara syariah.
Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa kehadiran bank syariah bukanlah pilihan namun kewajiban utamanya bagi setiap umat Islam. Demikian pula konversi Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah (BUS) bukanlah pilihan namun kewajiban.
Karena itu, segala upaya untuk menghadirkan bank syariah dalam pengembangan ekonomi menjadi tanggungjawab kita bersama. Seluruh elemen masyarakat tentunya wajib mendukung segala ikhtiar terwujudnya bank syariah. Upaya konversi Bank Nagari merupakan perjuangan dan bahkan jihad kita di bidang ekonomi yang dapat berdampak pada segala aspek kehidupan di dunia dan di akhirat.
Bagi umat Islam di Indonesia dan di Ranah Minang khususnya, hadirnya perbankan syariah adalah sebuah keberkahan yang luar biasa yang tentu sudah ditunggu sudah sejak lama. Kekhawatiran akan riba, maisir dan gharar menjadi sirna.
Kenapa kehadiran perbankan syariah sebuah berkah? Karena bank syariah merupakan solusi penyelamat dalam perkara harta. Bertransaksi sesuai sistem syariah juga merupakan manifestasi dan ekspresi dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
Allah sendiri berfirman dengan sangat jelas dalam surah Al-A’raf ayat 96 yang artinya “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”
Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendustakan Allah ketika kemudahan itu telah datang yang membuat siapapun tanpa terkecuali menjadi rugi dan terlaknat dihadapan Allah.
Di samping ketentuan Allah melalui ajaran Islam, sesungguhnya konversi Bank Nagari merupakan mandatori UU No 17 tahun 2022, dalam UU Sumbar yang baru dijelaskan bahwa adat dan budaya Minangkabau didasari pada nilai falsafah dengan karakter religius. Hal itu tertuang dalam Pasal 5 huruf C terkait karakteristik Sumbar. "Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah Adat Basandi Syara' dan Syara' Basandi Kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku".
Adat yang bersumber dari syariat, dan syariat bersumber dari Alquran dan Sunnah serta falsafah ABS-SBK itu sendiri berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya keinginan masyarakat Sumatera Barat untuk hidup sesuai dengan syariat Islam dalam segala aspek, sangat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Maka, salah salah satu wujud nyata implementasi falsafah ABS-SBK dan UU No 17 tahun 2022 adalah konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.
Harapan segera konversi Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah (BUS) merupakan cita-cita yang sudah lama diimpikan oleh para tokoh dan masyarakat Sumatera Barat. Hal ini wajar karena 97,59% masyarakat Sumbar beragama Islam dan masyarakat adat yang teguh mengamalkan filosofi Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Makanya dengan tertunda-tundanya konversi Bank Nagari menimbulkan pertanyaan dan bahkan menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Masyarakat menilai idealnya Bank Nagari yang seharusnya paling cepat proses konversinya, namun kenapa sampai saat ini belum juga terjadi, bahkan sampai ditikung oleh Bank Riau Kepri. Keinginan kuat masyarakat Sumatera Barat agar Bank Nagari segera konversi wajib diakomodir oleh semua pihak dan utamanya pemangku kebijakan.
Jika proses konversi terus berlarut-larut tanpa kepastian, masyarakat bisa jadi akan menentukan sikap yang dapat merugikan Bank Nagari itu sendiri. Hal ini tentu tidak kita inginkan sebab semangat dan keinginan kita bersama adalah memajukan Sumatera Barat salah satunya melalui konversi Bank Nagari.
Menyikapi aspirasi dan keinginan masyarakat Sumatera Barat agar Bank Nagari segera konversi, Gubernur Mahyeldi Ansharullah telah berikhtiar maksimal melalui berbagai cara, melalui manajemen Bank Nagari dengan mempersiapkan semua dokumen konversi, melalui DPRD Provinsi dan para pemegang saham Bupati/Walikota dengan menyamakan pandangan dan persepsi dalam mendukung konversi.
Berikut juga langkah konkret yang telah dilakukan oleh Mahyeldi Ansharullah adalah memindahkan pembayaran gaji ASN dan RKUD dari Bank Nagari konvensional ke Bank Nagari Syariah. Tidak hanya itu, sedang dalam proses, seluruh pinjaman ASN juga akan dimigrasikan ke UUS Bank Nagari dengan tidak membebani nasabah.
Kebijakan ini sangat strategis dalam pengembangan bisnis dan penumbuhan aset UUS Bank Nagari. Gubernur mengharapkan langkah ini juga dilakukan oleh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Dari berbagai langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Gubernur Sumbar, wajar masyarakat bertanya di manakah kendala yang membuat konversi Bank Nagari belum terjadi sampai saat ini? Masyarakat menunggu jawaban pasti.
Lantas, bagaimana kesiapan Bank Nagari sendiri untuk melaksanakan konversi? Saat ini kesiapan Bank Nagari dari segi SDM dan IT sudah siap dan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk konversi juga sudah lengkap 100%, tinggal bagaimana Bank Nagari segera mendapatkan hasil review final dan green light dari OJK Sumbar bahwa dokumen persyaratan sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan proses perizinan ke DPPS OJK Pusat secara online melalui Sistem Perizinan OJK.
Karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus mendukung penuh konversi disertai komitmen dalam bentuk menggunakan layanan perbankan syariah Bank Nagari.
Di samping itu, jajaran manajemen Bank Nagari juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan dan keuangan syariah, termasuk menyediakan layanan yang kualitasnya sama dengan konvensional.
Dalam hal meningkatkan literasi dan edukasi, Bank Nagari baru-baru ini telah membuka layanan pojok atau inkubator jasa keuangan syariah di Masjid Raya Sumbar yang diresmikan Gubernur Sumatera Barat. Rencananya layanan pojok syariah ini akan dibuka di seluruh kantor cabang Bank Nagari dengan tujuan agar masyarakat paham tentang sistem keuangan syariah dan mendorong percepatan konversi.
Salah satu kegiatan pada pojok syariah itu adalah menyediakan ruang podcast dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kalangan seperti dari unsur pemerintah, legislatif, akademisi, ulama, praktisi dan lain sebagainya untuk membahas seputar ekonomi dan keuangan syariah.
Agaknya Bank Nagari benar-benar sudah sangat siap untuk konversi hal ini juga dapat dibuktikan dengan berbagai raihan prestasi yang telah dicapai oleh UUS Bank Nagari. Semua prestasi tersebut merupakan bukti profesionalitas manajemen Bank Nagari menuju konversi.
Suksesnya konversi Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah (BUS) tentu tidak lepas dari dukungan penuh DPRD Provinsi Sumatera Barat. Seberapapun kesiapan semua pesyaratan konversi jika dewan tidak menyetujui maka proses konversi akan sulit dan berat.
Namun dalam hal ini kita yakin para wakil rakyat mendukung konversi. Sebab para wakil rakyat kita berasal dari masyakat agamis dan adat. Komitmen mereka dalam memegang teguh nilai-nilai agama dan adat tidak perlu diragikan lagi. Sekiranya ada oknum di antara mereka yang tidak mendukung jelas ada yang keliru dalam prinsip dan pemahamannya tentang konversi.
Betapa tidak, ketika kesadaran beragama sudah muncul bahwa riba itu sumber petaka dunia dan akhirat, sedangkan bank syariah itu membawa berkah dan rahmat, ketika masyarakat yang mereka wakili sangat menginginkan konversi demi tumbuh kembangnya ekonomi dalam ridha Ilahi, ketika manajeman Bank Nagari telah siap sepenuhnya untuk konversi, dan bahkan ketika Surat Edaran OJK yang baru tentang pengurangan salah satu persyarat konversi telah berlaku yang membuat beban proses konversi menjadi berkurang, maka kita sangat yakin para legislator tidak akan ragu mengetuk palu persetujuan konversi.
Masyarakat saat ini menunggu keputusan dewan yang terhormat. Melalui berbagai media, masyarakat memantau keseriusan DPRD Sumbar dalam membahas dan melahirkan kebijakan yang sesuai kehendak rakyat terkait konversi.
Di sisi lain masyarakat kita juga paham bahwa ranah DPRD adalah ranah politik, namun kita tentu tidak ingin proses konversi Bank Nagari di tarik ke ranah politik, tersandera oleh kepentingan politik dan mati langkah oleh hawa nafsu politisi.
Makannya apapun keputusan dewan terhadap konversi sangat berpengaruh terjadap kepercayaan masyarakat kepada pada anggota dewan itu sendiri. Apalagi saat ini hawa-hawa pemilu sudah semakin terasa walau pemilu baru berlangsung Februari 2024.
Kita yakin masyarakat akan mencatat siapa di antara wakilnya yang pro dan kontra terhadap konversi, dan tentu ini akan menjadi pertimbangan untuk pemilu legislatif 2024 nanti.
Ketakutan akan konversi membuat Bank Nagari menjadi rugi sudah bisa dengan mudah ditepis dengan fakta yang ditampilkan oleh Bank Riau Kepri yang belum lama ini melakukan konversi menjadi syariah. Data-data valid dan shahih ditampilkan oleh Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) setelah mereka melakukan konversi. Berdasarkan data yang diambil setelah konversi, BRK Syariah memberikan sinyal yang positif yaitu tetap terjadi pertumbuhan signifikan pada hampir semua sisi.
Dari sisi aset secara yoy, BRK Syariah mencatat jumlah aset di tahun 2022 sebesar Rp31,5 triliun, meningkat 2,36% dibandingkan dengan tahun 2021.
Pada sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar Rp26,97 triliun di tahun 2022 yang berarti naik 5,01% dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula dengan sisi pembiayaan yang pada tahun 2022 naik 3,67% dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp19,6 triliun. Adapun raihan laba di tahun 2022 sebesar Rp524 Miliar, meningkat 1,70% dari tahun 2021.
Perbaikan terjadi pada NPF/L di tahun 2022 menurun 0,25% menjadi 2,57%. Peningkatan lain adalah pada modal inti menjadi Rp3,26 Triliun di tahun 2022, naik 8,28%, juga peningkatan pada Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di tahun 2022 menjadi 22,37%, naik 1,30% dari tahun 2021.
Kesuksesan konversi BRK dapat menjadi acuan dan pemicu semangat bagi Bank Nagari, dan kita yakin pertumbuhan Bank Nagari setelah konversi akan melebihi bank lainnya.(*)
Editor : Admin Padek