Dulu sebelum covid-19 kita tidak pernah mendengar istilah daring, online meeting, sincronous, platform, work from home, dll. Namun sekarang istilah-istilah tersebut telah menjadi kebiasaan dalam kesehariaan dengan modal gawai telepon pintar dan akses internet.
Pemenuhan kebutuhan dan penyedia kebutuhan pun tampaknya tanpa ada mengomandokan bersepakat untuk menggunakan media teknologi informasi dengan konsep perdagangan elektronik (e-commerce). Sejalan dengan itu perilaku konsumen juga berubah dibandingkan dengan periode sebelum Covid-19, dimana pada saat Covid-19 dan paska Covid-19 konsumen telah terbiasa dimanjakan dengan berbelanja online.
Daya tarik berbelanja online ini karena konsumen sangat rasional yaitu mempertimbangkan harga yang murah, mudahnya pencarian informasi produk, pola pembayaran, dan saluran distribusi (gratis ongkos kirim), meskipun tidak ada jaminan bahwa produk sesuai ekspektasi konsumen.
Kita sudah semakin terbiasa mencari informasi dan menghabiskan waktu untuk berselancar di media sosial yang menjadi aktifitas rutin meski tidak terjadwal. Survei yang dilakukan We Are Social tahun 2022 menyatakan bahwa masyarakat Indonesia termasuk 10 negara yang masyarakatnya terbanyak menghabiskan waktu di media sosial. Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya di media sosial rata-rata 3 jam 18 menit setiap hari.
Media sosial dapat menjadi ajang promosi yang memiliki jangkauan luar biasa pada target market-nya, meski bersifat ritel namun para trader atau pedagang online mengharapkan kontinuitas dan frekuensi. Lantas pertanyaan, apakah pedagang konvensional akan mati atau bangkrut?
Pertanyaan ini sejalan dengan fenomena banyaknya keluhan pedagang terhadap transaksi tiktok yang direspon oleh pemerintah dengan kebijakan pelarangan transaksi pada media sosial. Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Disruption of technology di bidang perdagangan tidak hanya menghancurkan pasar yang sudah ada tetapi dapat memunculkan pasar yang baru.
Disrupsi atau gangguan inovasi ini adalah konsep yang menggambarkan proses dimana inovasi dan teknologi baru secara mendasar mengubah industri, pasar, dan model bisnis yang ada, sering kali menjadikan produk, layanan, atau praktik yang sudah ada menjadi usang. Gangguan ini dapat berdampak luas pada berbagai aspek masyarakat dan perekonomian.
Teknologi pasti akan selalu berkembang, tidak ada yang bisa menghambat perkembangan teknologi karena itu bisnis atau perdagangan tidak dapat melawan teknologi akan tetapi menggandeng teknologi itu sendiri, memanfaatkannya untuk menjadikan kekuatan.
Disrupsi dapat menyebabkan peningkatan pilihan konsumen, harga yang lebih rendah, dan peningkatan produk dan layanan karena perusahaan bersaing untuk tetap relevan dalam lanskap yang terus berubah.
Pelaku bisnis yang tidak mengadopsi kemajuan teknologi maka akan “kalah” dalam berbisnis. Seperti para pedagang yang mengandalkan pola konvensional, hanya menjajakan barang ditoko, tidak menjalin sinergi dan kemitraan, maka akan membuat biaya operasional lebih tinggi dari pada pedagang yang berupaya untuk melek teknologi. Jika pola ini berlanjut maka omset akan semakin turun karena sepi pembeli.
Sementara itu selera konsumen tidak berubah dimana terbiasa manja dengan berbelanja online. Sebaliknya bagi pedagang yang melek teknologi, mereka akan mengandalkan pola hybrid yaitu tetap membuka toko atau outlet dan memperdagangkan secara online, misal: bergabung dengan platform e-commerce atau direct selling melalui media sosial.
Lantas, apakah respon tuntutan dengan pelarangan transaksi pada social commerce (TikTok shop) akan efektif mendongkrak omset para pedagang toko? Maka ini perlu kajian lebih lanjut. Pelarangan transaksi pada media sosial dapat dikatakan sebagai upaya memutus mata rantai direct selling.
Dalam konsep marketing dulu transaksi B to B (business to business) namun sekarang sudah bergeser menjadi B to C (business to customer). Paradok yang muncul adalah bukan melindungi pengusaha mikro namun justru melemahkan. Pengusaha mikro lebih memilih mengandalkan teknologi dalam bisnis karena efisiensi biaya: tidak mesti membuka toko, terkadang drop shipper.
Pelarangan terhadap transaksi pada social commerce (TikTok shop) untuk bertransaksi jual beli membuat konsumen juga semakin cerdik untuk berpikir (switching) ke media lain karena tersedia pilihan lain seperti Instagram (live di instastory untuk promo produk) dan platform e-commerce (Tokopedia, Shoppee, dll).
Di sisi lain, pelarangan transaksi pada media sosial merupakan ancaman terhadap content creator. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 7 juta content creator akan menjadi korban karena akan kehilangan pendapatan. Media sosial banyak menyerap tenaga kreatif seperti para endorser dan influencer.
Lalu bagaimana peran pengambil kebijakan utk pengembangan UMKM? UMKM mesti dibina dan dibesarkan dengan dukungan technology literacy. Tingkatkan peran balai diklat melalui transformasi dan transfer teknologi, tidak hanya membekali dengan hard knowledge tetapi technological knowedge.
Lembaga yang memiliki kewenangan dapat meningkatkan kolaborasi dengan mitra strategis seperti perguruan tinggi dan NGO utk peningkatan kapasitas literasi teknologi UMKM. Semoga UMKM semakin pesat kemajuannya. (Harif Amali Rivai
Akademisi FEB Unand) Editor : Novitri Selvia