Polusi Politik Vs Polusi Kabut Asap

Novitri Selvia • Dipublikasikan Senin, 23 Oktober 2023 | 10:26 WIB
Vinna Melwanti Wartawan Utama
Vinna Melwanti Wartawan Utama
POLUSI adalah kisah buruk bangsa Indonesia saat ini. Hutan-hutan tropis di sepanjang Bukit Barisan, terutama di kawasan Sumatera Selatan, terbakar. Angin membagi rata asapnya itu ke hampir seluruh wilayah di pulau tersebut.

“Polusi” lain terjadi di Jakarta. Yang terbakar adalah lumbung politik, kemudian memicu hadirnya polusi yang lebih buruk, di tengah lansirnya berbagai pendapat dan dukung-mendukung. Polusi yang satu ini, tidak membuat mata perih, tapi menyebabkan hiruk-pikuk yang kemudian memicu polusi bising.

Polusi asumsi. Yang membuat mata hati demokrasi perih adalah keputusan Mahkamah Konstitusi, menyimpang dari pola umum dan koridor hukum yang semestinya.
Polusi Udara

Palembang, kota kedua terbesar di Sumatera kehilangan wajahnya. Gelap oleh kabut asap dari hutan yang terbakar. Pemerintah kemudian minta warga memakai masker. Kondisi per Kamis (19/10/23), kian gelap. Polusi telah jadi kawan buruk oleh rakyat di sana. Ispa bukan hal aneh. Malaysia protes.

Polusi udara yang berulang, memakan korban selebritis lokal di media sosial. Pers nyaris kehilangan akal, pemerintah daerah panik sedangkan pemerintah pusat mengurus polusi lain: politik.

Kota-kota di Sumatera juga berkabut. Di Padang misalnya. Rakyat tersiksa tapi tak bisa berbuat apa-apa kecuali menggerutu. Ini, berbanding terbalik dengan kondisi beberapa tahun silam, Presiden memerintahkan agar ditanggulangi dengan cepat dan tak boleh lagi ada hutan yang terbakar.

Portal media Palembang, Sumeks.co Kamis (19/10/23) melaporkan, “Sempat Diguyur Hujan, Kualitas Udara di Palembang Masih Kategori Tidak Sehat.” Asap dari daerah itulah yang dibawa angin ke provinsi tetangga. Benar-benar tak tahu kapan akan selesai masalah serius ini.

Website indeks kualitas udara di sana melaporkan, saat siang, kualitas udara Palembang tidak sehat dan lampu peringatan berwarna merah. Penderita Ispa di Palembang lebih dari 12 ribu orang. Transportasi Sungai Musi nyaris terhenti, akibat kabut asap yang tebal.

Pemerintah sepertinya tidak serius mengurus penanggulangan kebakaran hutan. Polusi benar-benar buruk, seburuk polusi politik. Polusi dimanapun memang menyiksa. Yang tersiksa adalah rakyat yang suaranya diharapkan ketika Pilpres nanti.

Yang suara di pulau bernama Sumatera itu, selalu kalah dibanding suara pemilih di Pulau Jawa. Indonesia bersatu di tangkai Bhinneka Tunggal Ika, namun bergelantungan di pulau masing-masing tatkala harus membilang suara.

Polusi Politik

Kini, pemerintah pusat sibuk, terbawa arus politik pilpres, seolah tak ada waktu lagi untuk menolong rakyat. Di Jakarta sendiri, polusi membuat sesak napas, membuat mata perih dan menyebabkan langit gelap.

Kota yang sengsara oleh prilaku industrinya, kota yang tiap pagi menangis karena macet. Kota terbesar yang sekarang sumur-sumurnya mulai kering. Yang pekerjanya adalah buruh kapitalis, jika pulang kerja bagai itik pulang senja, berbondong tanpa tegur sapa.

Politik negara ini adalah tarian di atas awan yang penarinya adalah elite yang tak mengakar. Yang sibuk mengurus partainya dengan retorika yang memuakan. Semua ingin jadi calon presiden yang kemudian tenggelam satu persatu.

Semua ingin jadi calon wakil presiden yang kemudian juga tenggelam pula. Yang tersisa, adalah figur-figur yang dianggap pantas. Dan, yang tak pantas, tapi dipaksakan dan karbitan. Jusuf Kalla menyebut ini pilpres ’sayang anak,’ sebuah tontonan yang naif, bergeser jauh dari demokrasi yang ada dalam buku pelajaran sekolah.

Rakyat akar rumput, lewat medsos mengamati juga melaporkan, hingar bingar situasi politik termutakhir, yang juga membuat polusi. Bahkan sampai sesak masuk kamar tidur. Polusi medsos yang bersumber dari kepundan politik Jakarta itu, benar-benar “meriah,” bagai pasar malam.

Tapi, syukur tak seburuk cebong kampret, melainkan hadir dengan wajah, “seolah-olah,” negeri ini bisa diatur sesuka hati. Elite politik, walau selalu berkata demi rakyat, tapi sebenarnya bukan, melainkan untuk keperluan golongan.

Politik Kemeriahan yang berpolusi itu, membuat kita lupa sejenak akan tumpukkan sampah busuk bernama korupsi. Tersita oleh Mahkamah Konsitusi, tersita oleh tarian di atas awan para elite yang tidur dinihari dan bangun siang, lalu mengatur hal ikhwal politik melalui telepon genggam.

Dua polusi yang memayungi langit Indonesia hari ini, bersumber dari keserakahan. Seharusnya tidak ada polusi kabut asap dan politik. Hutan semestinya dijaga bukan dibakar dan terbakar. Jangan salahkan El-Nino, sebab itu fenomena alam yang bisa disiasati.
Hutan adalah milik anak cucu, sebagaimana kampanye hebat selama ini.

Jika terbakar, maka kita semualah yang lalai. Kelalaian yang tak semestinya. Polusi politik adalah ransum yang melebihi porsi untuk rakyat, sehingga berserak-serak bagai anak-anak makan di piring kecil. Indonesia adalah bangsa yang sedang berlari d tengah polusi itu. (Vinna Melwanti, Wartawawati Senior) Editor : Novitri Selvia
Polusi Politik Polusi Kabut Asap vinna melwanti