Iktibar di Balik Pembatalan Peraturan KPU

Novitri Selvia • Dipublikasikan Kamis, 9 November 2023 | 12:21 WIB
Sudi Prayitno, Advokat dan Dosen Hukum.( Sudi Prayitno/Padek)
Sudi Prayitno, Advokat dan Dosen Hukum.( Sudi Prayitno/Padek)
SETELAH dulu pernah membatalkan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD melalui Putusan No. 65P/HUM/2018, Mahkamah Agung kembali membuat repot jajaran KPU RI.

Pasalnya, belum lama ini Mahkamah Agung melalui Putusan No. 28P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 membatalkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 10/2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (selanjutnya disebut Peraturan KPU Pencalonan Anggota DPD) karena bertentangan dengan Pasal 182 huruf g UU No. 7/2017 tentang Pemilu juncto Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Agung ini dipastikan akan berdampak bagi 16 dari 674 bakal calon Anggota DPD dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berstatus mantan terpidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Penyebabnya, pembatalan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Pencalonaan Anggota DPD berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik” oleh MA mengakibatkan bakal calon Anggota DPD berstatus mantan terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih yang awalnya ditetapkan dalam DCS dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPD.

Sehingga namanya tidak akan muncul dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dalam Pemilu Legislatif 2024. Pembatalan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Pencalonan Anggota DPD ini mengacu pada ketentuan Pasal 182 huruf g UU No. 7/2017 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 yang menyatakan salah satu syarat menjadi Anggota DPD adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Dengan lain perkataan, bakal calon Anggota DPD berstatus terpidana yang belum melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, menurut UU No. 7/2017 dan Putusan MK, tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Legislatif 2024.

Sementara, Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Pencalonan Anggota DPD menderogasi atau mengesampingkan syarat calon Anggota DPD dalam Pasal 18 ayat (1) yang secara substantif sama dengan syarat calon Anggota DPD dalam UU No. 7/2017 dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023.

Tentu saja, pihak yang merasa paling dirugikan akibat pembatalan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Pencalonan Anggota DPD ini adalah para bakal calon Anggota DPD yang namanya tercantum dalam DCS tapi kemudian dicoret dalam DCT, seperti yang saat ini tengah dialami oleh IG yang merupakan Calon Anggota DPD Dapil Sumbar.

Bagi IG dan beberapa bakal calon Anggota DPD berstatus terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih yang lain, kerugian akibat pembatalan Peraturan KPU ini tidak akan terjadi bila sedari awal Peraturan KPU tidak memberi peluang bagi terpidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Anggota DPD.

Peraturan KPU Pencalonan Anggota DPD seharusnya tidak mencantumkan norma Pasal 18 ayat (2) yang secara hierarkis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang dan Putusan MK, karena hal itu jelas melanggar asas lex superior derogat legi inferiori.

Pencoretan nama bakal calon Anggota DPD dalam DCT oleh KPU Provinsi sekalipun sebelumnya telah ditetapkan dalam DCS, merupakan keniscayaan hukum yang tak bisa dihindari karena dasar penetapan Calon Anggota DPD dalam DCT telah dibatalkan oleh MA dalam putusan yang bersifat final dan mengikat.

Justru, KPU Provinsi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) bila tetap mencamtunkan nama Calon Anggota DPD yang tidak memenuhi syarat.

Kedepan, dengan mengingat kompleksnya persoalan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, KPU RI sebagai pemegang otoritas pembentukan Peraturan KPU harus lebih berhati-hati dan taat asas dalam membuat Peraturan-peraturan KPU agar tidak sering digugat ke MA dan pada akhirnya dibatalkan.

Bila perlu, KPU RI melibatkan pakar hukum yang menguasai ilmu legal drafting dalam setiap proses pembentukan Peraturan KPU dan/atau regulasi teknis yang meyertainya guna menghindari masalah serupa terulang lagi. (Sudi Prayitno, Advokat dan
Dosen Hukum) Editor : Novitri Selvia
Pembatalan Peraturan KPU Sudi Prayitno Iktibar