Jangan Tutup Tabung Oposisi

Novitri Selvia • Dipublikasikan Senin, 6 Mei 2024 | 12:44 WIB

Zennis Helen, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang.(Padek.co)
Zennis Helen, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang.(Padek.co)
MAHKAMAH Konstitusi mengeluarkan putusan perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada 22 April lalu, dengan amar putusan menolak seluruh permohonan pemohon calon 01 Anies-Muhaimin dan 03 Ganjar-Mahfud.

Dua hari setelahnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Prabowo Subianto bukannya diam dan bersiap-siap menunggu tanggal pelantikan yang akan digelar pada 20 Oktober mendatang.

Ketua umum Partai Gerindra sibuk bersafari ke ketua umum partai politik yang menjadi rivalnya pada pilpres 2024. Setidaknya, Prabowo telah mengunjungi beberapa ketua umum parpol yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB Muhaimin Iskandar.

Tidak ada yang tahu secara konkrit apa yang mereka bicarakan. Namun, publik sudah mahfum dan sudah menjadi rahasia umum. Pembicaraan tidak akan terlepas dari bagaimana komposisi pembagian kekuasaan setelah 20 Oktober mendatang.

Tak hanya, pembicaraan pembagian kekuasaan akan semakin nyata dan terang benderang setelah kedua ketum parpol tersebut menyatakan dengan tegas akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo- Gibran kelak. Hanya PDI-P yang belum ditemui oleh Prabowo.

PDI-P memiliki pengalaman sebagai oposisi selama 10 tahun. Apakah partai itu akan oposisi pada pemilu 2024 ini? Belum ada yang tahu. Ada satu pertanyaan menarik. Mengapa presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran selalu ingin mengajak rivalnya dalam pilpres untuk berkoalisi dalam pemerintahan? Ini penting dijawab.

Karena kalau bicara pembagian kekuasaan idealnya tentu dibagi dalam lingkaran partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pilpres lalu. Seperti Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan lain-lain. Karena partai inilah yang berkeringat dalam pemenangan Prabowo- Gibran sehingga menang dalam kontestasi pilpres.

Mempertegas Sistem Presidensial

Salah satu dari lima kesepakatan dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum melakukan perubahan UUD 1945 dari tahun 1999-2002 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yakni dalam empat kali perubahan. Pertama tahun 1999, perubahan kedua 2000, perubahan ketiga 2001, dan perubahan keempat 2002.

MPR telah melakukan kesepakatan tersebut, yakni dengan mengatur secara jelas masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang dibatasi hanya selama dua kali masa jabatan, yakni selama 10 tahun. Dalam masa selama 10 tahun tersebut, presiden dan wakil presiden sangat sulit dimakzulkan.

Jika DPR mendakwa presiden melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, suap, dan perbuatan tercela lainnya maka dakwaan DPR itu harus dinilai terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika MK dalam putusannya menyatakan presiden telah melakukan pelanggaran hukum maka DPR akan mengundang MPR untuk melakukan sidang paripurna dengan ketentuan quorum yang sangat ketat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketika masa jabatan presiden selama dua periode masa jabatan diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dengan prosedur pemakzulan yang sangat ketat, bukan berarti presiden tidak boleh dikontrol oleh DPR. Presiden dalam melaksanakan pemerintahan harus juga diawasi DPR.

Sehingga ada saling kontrol dan saling imbang (cheks and balances) antara kedua lembaga negara itu. Saling kontrol dan saling imbang tersebut akan tercipta apabila ada partai oposisi di parlemen. Potensi penyalahgunaan kekuasaan akan terbuka lebar.

Pertama, prosedur pemakzulan presiden sangat sulit dan harus secara hukum lewat MK, Kedua, di parlemen tidak menyisakan partai oposisi, Ketiga, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ketika semua partai mendekat kepada kekuasaan dengan imbalan jatah menteri di kabinet Prabowo- Gibran kelak.

Mulai didetik itulah penyimpangan kekuasaan akan mudah dilakukan oleh presiden. Jika tidak ada partai oposisi, apa pun mau presiden akan diaminkan atau diiyakan oleh DPR. Hal ini telah terbukti pada zaman Joko Widodo- Ma’ruf Amin, di parlemen nyaris tidak ada partai oposisi.

Pembentukan pelbagai UU, mulai dari RUU Cipta Kerja, RUU IKN, revisi UU KPK hingga revisi UU MK, tidak membutuhkan waktu lama untuk disahkan menjadi UU. Bahkan, ada yang hitungan hari, sebuah RUU sudah selesai dibahas.

Kekuasaan Presiden Besar

Prabowo-Gibran yang sudah diyakini 100 persen akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Dalam masa-masa enam bulan jelang pelantikan ini, ada baiknya kita ingatkan untuk menyadari dan melakukan beberapa hal.

Pertama, negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Dalam negara dengan sistem demokrasi perbedaan pendapat dan gagasan itu biasa. Jika ada sumbatan dan tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan di DPR itu adalah hal yang lumrah.

Bagi rakyat, dalam hal pembahasan RUU misalnya, semakin alot perdebatan antar fraksi di DPR dalam pembahasan akan semakin baik dan dalam kacamata rakyat semakin berbobot substansi legislasi itu. Kalau dalam pembahasan RUU hanya dalam hitungan hari diselesaikan, itu menandakan bahwa sangat kentalnya pertukaran kepentingan dalam RUU itu.

Kedua, oposisi juga diperlukan dalam sistem pemerintahan presidensil di Indonesia. Kalau tabung oposisi ditutup maka negara Indonesia ke depan akan menjadi negara demokrasi yang gagal dan akan memunculkan praktik otoritarianisme konstitusional.

Partai oposisi juga diiperlukan untuk mengingatkan pemerintahan yang berkuasa agar tidak terlalu jauh menyimpang. Dan, segera kembali ke rel konstitusi. Ketiga, kekuasaan presiden amat besar setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. Ia tak saja sebagai kepala negara melainkan juga sebagai kepala pemerintahan.

Kekuasaan yang besar tersebut harus ada kontrol yang besar. Kalau tidak, penyimpangan kekuasaan dengan mudah terjadi. Akhirnya, jangan berangus partai oposisi. Demokrasi akan lebih sehat dan kualitas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dihasilkan oleh Prabowo-Gibran akan semakin bermutu dan berpihak kepada masyarakat. Semoga. (Zennis Helen, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang)

Editor : Novitri Selvia
Jangan Tutup Tabung Oposisi Mahkamah Konstitusi (MK) Zennis Helen prabowo subianto