Penambahan Kursi Kabinet "Gemoy" dan Pemborosan Anggaran

Heri Sugiarto • Dipublikasikan Senin, 20 Mei 2024 | 12:21 WIB

Hamdani.
Hamdani.
Hamdani
Dosen Program Doktor Ilmu Akuntansi FEB Universitas Andalas/ Pakar Keuangan Negara dan Daerah.

PASCA penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029, belum pernah ada pernyataan resmi Prabowo untuk menambah kursi kabinet mendatang.

Tanpa usulan pemerintah, sekonyong-konyong Badan Legislasi DPR pada 15 Mei 2024 membahas revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Inisiatif DPR merevisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tersebut terkesan menjadi prioritas mendesak Pemerintahan Prabowo dan Gibran serta menimbulkan kontradiksi.

Keinginan Prabowo membangun koalisi untuk memperkuat kabinet presidensial yang dimaknai politisi dengan berbagi kekuasaan memantik wacana penambahan kursi menteri menjadi 40 kursi dari sebelumnya 34 kursi.

Padahal dengan kursi kabinet saat ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara ASEAN dengan jumlah menteri terbanyak. Jumlah menteri di negara kawasan tersebut masing-masing Malaysia 27 kursi, Myanmar 25 kursi, Kamboja 23 kursi, Singapura 21 kursi, Thailand 20 kursi, Filipina 20 kursi, Laos 18 kursi, Vietnam 17 kursi, Timor Leste 13 kursi, dan Brunei 12 kursi.

Tidak saja pada negara ASEAN, postur kabinet Indonesia mengungguli beberapa negara besar dunia. Negara yang tercatat dengan jumlah menteri relatif sedikit yaitu Amerika Serikat 14 kursi, Jepang 19 kursi, Rusia 21 kursi, Inggris 22 kursi, dan India 28 kursi.

Kendati UU Kementerian pada tahun ini tak masuk program legislasi nasional, politisi Senayan memandang revisi mendesak diselesaikan sebelum pembentukan kabinet 2024-2029.

Baleg DPR berdalih putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011 yang perlu ditindaklanjuti pemerintah menjadi pertimbangan urgensinya revisi.

Amar putusan MK 12 tahun yang silam menyatakan penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 mengenai wakil menteri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kekhawatiran perubahan UU Kementerian ini membawa bencana terhadap reformasi birokrasi dan debirokratisasi sulit ditepis.

Menguatnya gagasan kabinet “gemoy” ini dinilai suatu kemunduran capaian reformasi birokrasi yang diawali dengan penataan organisasi kementerian sesuai UU Nomor 39 Tahun 2008.

Sebelum ditetapkan UU Nomor 39 Tahun 2008, praktik pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian negara selalu berubah-ubah setiap periode pemerintahan tergantung dinamika politik pada saat itu.

Postur Kabinet yang Ideal
UU Nomor 39 Tahun 2008 memberikan batasan penentuan jumlah menteri melalui pendekatan urusan pemerintahan yang harus dijalankan presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Urusan pemerintahan tersebut adalah urusan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, dan urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Sesuai Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 jumlah maksimal 34 kementerian merupakan postur dan format yang ideal dari sisi efektivitas, efisiensi, sinergitas, dan koordinasi.

Postur kabinet selama era reformasi yang mengakomodasi berbagai dinamika perubahan dan telah teruji dalam kurun waktu 25 tahun. Sehingga gagasan penambahan jumlah menteri dinilai kontra produktif untuk reformasi birokrasi.

Penambahan kementerian dan perubahan nomenklatur perlu dipertimbangkan secara seksama karena berpotensi merusak sinergitas dan koordinasi program.

Kebijakan ini akan berimplikasi pada kebutuhan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan fungsi dan tugas kementerian, struktur organisasi, tata kerja, personel, dan sarana perkantoran.

Selain itu, penambahan kursi kabinet kontradiksi dengan kebijakan Jokowi merampingkan struktur birokrasi dalam format kaya fungsi miskin struktur.

Sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government), dan berkembangnya sistem kerja secara online memperkuat sistem dan prosedur kerja birokrasi yang berorientasi pelayanan digital.

Berdasarkan fakta tersebut sulit menemukan argumentasi yang rasional untuk menambah postur kementerian.

Pengalaman Presiden Jokowi membentuk kementerian baru menunjukkan butuh waktu untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Mengingat pada tahun pertama pembentukannya sumberdaya institusi tersebut banyak dihabiskan mengelola urusan internal seperti menata organisasi, peran, fungsi dan tugas, sehingga gerak cepat presiden terpilih menghadapi sandungan.

Kementerian baru yang direncanakan Prabowo antara lain mengurusi pendapatan negara, kebudayaan, makan siang, dan lingkungan hidup.

Solusi yang terbaik untuk menentukan lembaga yang merealisasikan visi presiden terpilih tidak harus membentuk kementerian baru.

Untuk program makan siang penambahan peran dan fungsi Badan Pangan Nasional mengkoordinasikan program tersebut menjadi pilihan yang tepat.

Selain itu harus dilakukan evaluasi beberapa kementerian tertentu yang perlu diubah nomenklaturnya sesuai kebutuhan peran dan fungsi menjalankan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sesuai Pasal 19 UU Nomor 39 Tahun 2008, kebijakan perubahan nomenklatur kementerian sepanjang tidak menambah jumlah kementerian, tidak memerlukan revisi UU tersebut.

Keterbatasan Ruang Fiskal APBN
Penambahan kementerian memiliki implikasi terhadap belanja APBN, baik belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal untuk operasional, pemeliharaan dan prasarana kementerian.

Saat pendapatan negara tidak menggembirakan, pemerintah harus memikirkan upaya pengurangan belanja bukan sebaliknya.

Fakta ini harus menjadi pertimbangan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk tidak menambah kementerian baru.

Selama periode pemerintahan Jokowi, rata-rata porsi belanja pegawai terhadap belanja APBN tercatat 15,90% pada Kabinet Kerja, dan 13,85% pada Kabinet Indonesia Maju.

Dari tahun 2015 sampai tahun 2024 terjadi kenaikan belanja pegawai sebesar Rp203,29 triliun atau rata-rata sebesar Rp24,59 triliun per tahun.

Selama 10 tahun dengan formasi 34 kursi kabinet, porsi belanja pegawai terhadap total belanja APBN rata-rata mencapai 14,68%.

Berdasarkan pertimbangan sempitnya ruang fiskal APBN dan dinamika politik dan ekonomi global yang mengalami guncangan, Prabowo seyogianya tidak melakukan penambahan jumlah kementerian.

Kebutuhan akan institusi yang berfungsi dan berperan mengeksekusi program unggulannya dapat dilakukan dengan penyesuaian nomenklatur dari kementerian yang sudah ada.

Sedangkan urusan kebudayaan, pendapatan negara, dan lingkungan hidup tidak perlu membentuk kementerian baru tetapi cukup dalam bentuk badan sebagai lembaga negara non kementerian.

Keinginan menambah kementerian atas dasar pertimbangan membangun koalisi akan memaksa presiden terpilih melakukan negosiasi dengan para ketua umum parpol guna memperkuat dukungannya di parlemen. Siasat seperti ini membuka ruang terjadinya politik ”dagang sapi” untuk mengakomodir kepentingan parpol dalam kabinet mendatang.

Pertimbangan mengemukkan kabinet tanpa rasionalitas yang jelas akan mempengaruhi efektivitas kinerja pemerintah. Pelayanan publik menjadi tidak maksimal.(*)

Editor : Heri Sugiarto
penambahan menteri dpr prabowo subianto prabowo gibran Revisi UU Kementerian Negara jokowi hamdani Gibran Rakabuiming Raka kabinet gemoy Kursi Kabinet