Dosen Program Doktor Ilmu Akuntansi FEB Univ.Andalas/ Pakar Keuangan Negara dan Daerah.
KURANG enam bulan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menerbitkan Permenko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 15 Mei 2024.
Dalam lampiran Permenko tersebut terdapat 16 PSN baru senilai Rp1.454,15 triliun yang terdiri dari 14 proyek senilai Rp1.403,62 triliun dan dua program senilai Rp50,53 triliun yang harus dikerjakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sebelumnya pada Rakernas Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi PSN pada 14 Mei 2024, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sebanyak 42 PSN dengan nilai investasi Rp1.427,36 triliun tidak rampung pada saat masa jabatan Jokowi berakhir. Kebijakan tersebut menambah panjangnya daftar beban yang harus dipikul pemerintahan berikutnya.
Prabowo akan dihadapkan pada pilihan sulit mengingat kondisi politik dan ekonomi global yang tidak menguntungkan.
Kenaikan kurs dollar dari asumsi pada saat penyusunan APBN sebesar Rp15.000, menyebabkan defisit APBN semakin menganga.
Tambahan beban yang dipikulkan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak seimbang kemampuan fiskal negara.
Penambahan PSN baru dan sejumlah proyek yang belum rampung, kontradiksi dengan komitmen Jokowi menyelesaikan proyek kebanggaannya ini sebelum masa jabatan periode keduanya berakhir.
Pasalnya, Jokowi telah menetapkan target penyelesaian PSN paling lambat semester pertama tahun 2024 pada acara Sewindu PSN pada 13 September 2023.
Permenko Perekonomian tersebut memantik polemik sejauh mana PSN tidak membebani APBN dan kurang jelasnya kriteria suatu proyek swasta dapat diusulkan dalam daftar PSN.
Dua isu tersebut perlu analisis dan evaluasi mendalam guna memastikan kelanjutan kebijakan PSN pada masa Prabowo.
Mengingat pengaturan PSN sudah ditampung pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Otomatis menjadi kewajiban presiden berikutnya melaksanakannya.
Tanpa Beban APBN
Airlangga mengatakan, PSN yang baru ini menggunakan dua skema pendanaan yaitu swasta murni dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Menurutnya, kedua skema pendanaan dimaksud tidak membutuhkan APBN, sehingga proyek yang diwariskan tidak membebani APBN pemerintahan berikutnya.
Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar karena kedua skema pendanaan ini tetap membebani APBN sekecil apapun.
Argumentasi PSN tidak membebani APBN dapat dibenarkan bila dimaknai sebagai alokasi belanja APBN pada masa konstruksinya.
Namun sesuai Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, beban keuangan pemerintah tidak hanya terbatas pada belanja APBN tetapi juga pendapatan APBN/D.
Kendati pendanaan PSN yang bersumber dari dana swasta tidak membebani belanja APBN, namun fasilitas pajak dan bea masuk yang diterimanya berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan APBN dan APBD.
Fasilitas fiskal tersebut tidak diperoleh apabila proyek swasta tersebut tidak masuk dalam daftar PSN.
PMK Nomor 130 Tahun 2020 memberikan kemudahan kepada perusahaan yang berinvestasi pada PSN.
Fasilitas pajak yang diterima perusahaan pengelola PSN berupa pengurangan PPh Badan sebesar 100% untuk nilai investasi minimal sebesar Rp500 miliar dan 50% untuk nilai investasi antara Rp100 miliar sampai dengan Rp500 miliar.
Selain berkurangnya potensi penerimaan pajak pada APBN, juga menggerus pendapatan asli daerah. Pasalnya, Perpres Nomor 109 Tahun 2020 mengatur pemda untuk membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas transaksi jual beli tanah dan bangunan untuk kepentingan PSN.
Dari 42 PSN yang tidak rampung, sebanyak 12 proyek dengan nilai Rp144,72 triliun didanai dengan skema KPBU. Sedangkan dari 16 PSN baru terdapat tiga proyek dengan nilai Rp238,32 triliun yang didanai dengan skema KPBU.
Sebanyak 15 proyek tersebut, apabila pendapatan yang dihasilkan lebih rendah dari biaya layanan, maka belanja APBN akan digunakan menutup kekurangan tersebut. Belanja APBN/APBD yang dikeluarkan pada masa mendatang tergolong sebagai beban APBN/APBD.
Beban APBN pada PSN dengan skema KPBU timbul berupa fasilitas fiskal selama masa konstruksi dan pembayaran berkala sepanjang jangka waktu penguasaan badan usaha swasta yang mengoperasikan proyek dimaksud.
PMK Nomor 180/PMK.08/2020 mengatur fasilitas fiskal yang disiapkan, disediakan, dan dilaksanakan untuk mendukung penyediaan infrastruktur.
Selain itu, sesuai PMK Nomor 260/PMK.08/2016 pemerintah memiliki kewajiban menyediakan pembayaran berkala dalam jangka waktu infrastruktur tersebut dikelola oleh badan usaha.
Pembayaran ketersediaan layanan (availability payment) adalah pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha pelaksana PSN atas tersedianya layanan Infrastruktur sesuai Perjanjian KPBU merupakan beban APBN.
Seyogyanya pada masa transisi, pemerintahan hati-hati membuat kebijakan dan keputusan yang dapat meninggalkan beban APBN pada pemerintahan berikutnya.
Kepentingan Publik atau Swasta
Terdapat perbedaan proyek infrastruktur strategis pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Jokowi.
Pada masa SBY tidak ada usaha bisnis swasta diakui sebagai proyek strategis nasional, sedangkan pada era Jokowi infrastruktur yang dibangun dari dana swasta dapat dimasukkan dalam daftar PSN.
PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN, menyatakan PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari ketentuan tersebut, beberapa usaha swasta dimasukkan dalam daftar PSN hanya berlindung pada upaya penciptaan kerja.
Untuk itu proyek yang dikelola oleh swasta murni ketika dimasukkan sebagai PSN harus memiliki kriteria yang jelas dengan proyek swasta yang bukan PSN.
Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) yang masuk dalam daftar PSN, dengan pertimbangan mendorong pengembangan di bidang pendidikan, biomedis, riset, dan ekosistem digital.
Sedangkan, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 masukan sebagai PSN karena membuka 6.235 tenaga kerja baru.
Alasan kedua PSN tersebut perlu dicermati kesesuaiannya dengan kriteria PSN, apakah kedua PSN tersebut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain penciptaan lapangan kerja.
Ketika suatu bisnis swasta dimasukkan dalam daftar PSN, banyak pihak mempertanyakan dimana posisi kepentingan negara atau publik atas proyek dimaksud.
Dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Investasi Bahlil, Senin, 1 April 2024, mencuat pandangan yang mempertanyakan pertimbangan pemerintah memasukkan pengembangan PIK 2 dan BSD sebagai PSN.
Pandangan tersebut tidak berlebihan karena kegiatan developer PIK dan BSD tidak ditujukan untuk pembangunan rumah susun dan bantuan rumah swadaya untuk kepentingan penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
Mengingat hasil akhir PSN PIK dan BSD tersebut tidak dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak ada yang menjadi aset negara, maka pemberian fasilitas PSN dinilai mengusik rasa keadilan.
Ketidakjelasan kriteria suatu proyek swasta masuk dalam daftar PSN dengan yang tidak, menimbulkan benturan kepentingan. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bertanggungjawab memastikan evaluasi dilaksanakan secara objektif, kompeten, dan inklusif.
Selama delapan tahun kehadirannya sudah delapan kali Daftar PSN diubah dengan mengeluarkan proyek tertentu dan menambah proyek yang lain.
Fakta ini mencerminkan mudahnya suatu proyek dikeluarkan dan dimasukkan sebagai PSN karena KPPIP kurang selektif mengevaluasi kelayakan PSN.
Berdasarkan kriteria dan standar yang jelas, pemerintah berikutnya dapat menyeleksi secara transparan, objektif dan inklusif suatu proyek swasta masuk daftar PSN.
Ketentuan ini dapat mencegah pengusaha menyalahgunakan PSN hanya sebagai kendaraan untuk memanfaatkan fasilitas dan kemudahan dari Negara.
Sebagai presiden terpilih yang mendeklarasikan gagasan keberlanjutan, Prabowo secara moral memiliki panggilan meneruskan PSN. Untuk itu pengaturan PSN pada UU Nomor 11 Tahun 2020 yang masih terbatas, harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tersendiri.(*)
Editor : Heri Sugiarto