Ambisi Delapan Persen Prabowo

Novitri Selvia • Dipublikasikan Rabu, 18 September 2024 | 10:45 WIB

Ronny P Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution. (Padek.co)
Ronny P Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution. (Padek.co)

PADEK.JAWAPOS,COM-PERNYATAAN Prabowo yang berjanji akan menorehkan angka pertumbuhan 8 persen terdengar sangat diplomatis dan manis, jika berkaca kepada rencana-rencana kebijakan yang telah beliau dan timnya sampaikan ke publik, baik selama masa kampanye tempo hari maupun setelah berstatus sebagai “the president-elect”.

Karena secara empiris, jika kita mau jujur mengakui, Jokowi yang hampir 10 tahun saja sudah “jor-joran” dengan berbagai cara dan strategi untuk mengejar 7 persen, nyatanya yang didapat hanya di kisaran 5 persenan.

Itupun dengan biaya yang sangat mahal, akibat kebijakan “intervensionis” yang kurang terukur dengan biaya besar di satu sisi dan pertumbuhan utang yang massif di sisi lain, baik atas nama pemerintah maupun BUMN. But in the end, angka pertumbuhan masih tetap stuck di kisaran lima persenan.

Sehingga Prabowo yang dengan bangga menyatakan diri sebagai kelanjutan dari pemerintahan Jokowi juga akan sangat berpotensi terjebak dengan hal yang sama, yakni janji pertumbuhan ekonomi yang manis, tapi faktanya biasa-biasa saja di satu sisi, padahal sudah mengeluarkan semua jurus pertumbuhan di sisi lain.

Dengan kata lain, pemerintahan Prabowo Gibran nanti sangat berpotensi meneruskan tren pertumbuhan ekonomi di era Jokowi, yakni terperangkap di dalam kisaran 5 persenan, jika tidak menghadirkan strategi pembangunan yang revolusioner dan perubahan kebijakan secara signifikan.

Karena mau ditelisik dari sisi mana pun, pekerjaan untuk mencapai angka 8 persen tidaklah mudah. Dan tidak akan menjadi mudah hanya dengan janji dan retorika populis semata.

Termasuk tim (ahli) dari kubu Prabowo, seperti Dradjat Wibowo, yang belum lama ini mengambil perbandingan era Orde Baru di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah bertengger di angka 8 persen.

Saya kira, sebelum mengambil perbandingan, kita semua harus belajar lebih banyak lagi soal kondisi hari ini dan masa lalu, dengan tidak membandingkan begitu saja keduanya secara mudah dan serampangan.

Era booming oil di era Seoharto, misalnya, sangat besar pengaruhnya terhadap pencapaian angka tersebut. Karena booming minyak dan lonjakan harga minyak dunia di awal 1970-an, akibat perang Yom Kippur di Timur Tengah, membuat kantong Orde Baru mendadak bengkak.

Walhasil, Orde Baru bisa melakukan intervensi pembangunan secara massif di satu sisi dan membiayai berbagai operasi penciptaan “stabilitas” politik di sisi lain.

Selain itu, terjadi dorongan ekonomi yang besar dari sektor manufaktur, terutama tekstil kala itu, yang menyerap sangat banyak tenaga kerja di satu sisi dan memberikan kontribusi sektoral yang juga sangat besar pada pertumbuhan ekonomi di sisi lain.

Kala itu, tekstil kita bahkan merajai Asia Tenggara dengan exposure ekspor yang besar. Ditambah pula dengan modernisasi sektor pertanian yang dijalankan dengan cukup terencana kala itu, yang mampu memberikan jaminan “ketahanan perut” bagi masyarakat Indonesia.

Beberapa hal tersebut tak ada lagi hari ini. Booming oil sempat berganti dengan commodity booming di era SBY, dengan konstribusi besar dari CPO dan batubara. Tapi jelang akhir masa pemerintahan SBY, daya gedornya melemah, terutama pascakrisis finansial 2008 di Amerika.

Yang terjadi kemudian adalah semacam “secular stagnation”, istilah yang dipopulerkan oleh Alvin Hansen dari Harvard University di tahun 1938, karena beliau menganggap ketika itu Amerika sudah kehilangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi (population growth dan technological progress).

Analisa tersebut kemudian terbantahkan karena Amerika akhirnya mendapatkan lagi sumber pertumbuhan baru, yakni permintaan masif untuk perang dunia kedua. Lalu setelah perang dunia kedua usai, sumber pertumbuhan beralih ke konsumerisme masif, sampai kembali stuck di tahun 1970an, karena krisis minyak dunia dan era great inflation.

Dan pasca krisis finansial 2008, Larry Summer menghidupkan kembali istilah secular stagnation tersebut, karena Amerika kembali terjebak ke dalam pertumbuhan ekonomi rendah. Ekonom-ekonom Amerika menyebut beberapa tahun era pasca krisis 2008 dengan istilah Great Recession.

Artinya apa bagi kita Indonesia? Menarget angka 8 persen harus dengan rencana kebijakan yang jelas dengan sumber-sumber pertumbuhan yang dikelola dengan baik, tidak bisa sekedar bernostalgia ke belakang bahwa Indonesia pernah meraih angka tersebut.

Zamannya sudah berbeda. Dan hari ini, Indonesia belum memiliki sumber pertumbuhan seperti era Orde Baru, yang ketika itu bisa membuat angka pertumbuhan menjadi 8 persen.

Pada mulanya Jokowi berusaha menjadikan infrastruktur sebagai sumbernnya, tapi karena berbagai hal, dorongan belanja infrastruktur tak mampu mendatangkan sumber pertumbuhan solid. Risikonya, sebagaimana terjadi juga di negara-negara lain, utang menumpuk.

Lalu Jokowi juga berusaha mengintervensi komoditas nikel dengan bendera hilirisasi. Namun hasilnya juga tak berbeda. China nampaknya untung banyak, oligar dalam negeri untung banyak, tapi secara keseluruhan Indonesia untung secukupnya saja, karena kontribusinya pada pertumbuhan tidak besar.

Jadi memang tidak mudah untuk mendapatkan angka 8 persen, jika situasinya nanti akan sama saja dengan 10 tahun era Jokowi. Untuk mendapatkan itu, arah kebijakan ekonomi dan politik harus jelas.

Model intervensinya harus terukur, tidak mengulang kesalahan masa lalu. Karena intervensi akan melahirkan winner dan loser, akan ada pihak yang kebagian proyek dan sokongan pemerintah, baik fiskal maupun moneter, dan ada yang tidak kebagian. It happens anywhere.

Di sisi lain, pengalaman negara berkembang dalam melakukan intervensi masif, juga akan menghasilkan situasi seperti China sebelum Xi Jinping. Para pakar China menyebutnya “Double Paradox”, yakni pertumbuhan tinggi akan berpotensi berjalan bersamaan dengan agka korupsi tinggi.

Karena itulah kampanye awal Xi adalah ganyang korupsi. Tapi apa yang terjadi kemudian adalah bahwa pertumbuhan ekonomi China mulai “nyungsep”, tentu karena banyak faktor lainya. Jadi rencana angka 8 persen harus benar-benar didalami dan digodok secara serius oleh tim ekonomi Prabowo.

Langkah pertama, berhenti tebar janji dulu, tapi paparkan rencana-rencananya, agar publik bisa menilai dan memperdebatkannya. Jangan sampai karena angka 8 persen, Indonesia justru berubah menjadi otoriter dan bertangan besi layaknya Orde Baru dan China.

Jangan sampai karena angka 8 persen, jejaring oligarki yang selama ini ada di kubu Prabowo Gibran justru makan terlalu banyak, kemudian rakyat hanya kebagian sisanya. (Ronny P Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution)

Editor : Novitri Selvia
Ambisi Delapan Persen Prabowo prabowo subianto Ronny P Sasmita