Seorang penjual mebel jati jepara bercerita. Sejak pandemi Covid-19 sampai kini daya beli masyarakat terhadap mebel masih lesu. Sebelum pandemi dagangannya laris manis, sehingga ia membuka cabang baru. Ketika badai itu datang, toko cabang terpaksa tutup.
“Berminggu-minggu bahkan berbulan hanya hitungan jari yang beli. Daripada menanggung rugi, biaya operasional meningkat terus, terpaksa ditutup,” tutur Irvina, 47, pemilik toko tersebut.
Kini ia hanya punya satu toko saja. Sepinya pembeli berimbas kepada karyawan. Dulu ia mempekerjakan 10 orang karyawan, sekarang tinggal 2 orang saja. Itupun tukang dan tenaga angkat barang sekaligus sopir. Untuk menjaga toko terpaksa ia bergantian dengan suami dan anaknya. “Tak sanggup lagi bayar gaji karyawan,” ujarnya.
Sebelumnya penjualan per hari bisa puluhan hingga ratusan juta. Barang barang dagangannya menyasar menengah ke atas. Ia mengaku pelanggannya memang kebanyakan pegawai negeri. Ada juga kantor pemerintah dan swasta. Tapi belakangan sepertinya mengirit belanja.
Biasanya momen Lebaran adalah masa-masa keemasan. Banyak yang borong kursi tamu dan gorden. Ia juga menjual gorden dan pernak-pernik hiasan rumah. Empat tahun terakhir masa itu berakhir. Wanita itu berharap setelah presiden baru dilantik keadaan akan berubah lebih baik.
Tak hanya mebel, penjualan pakaian jadi pun setali tiga uang. Lihatlah ke pasar-pasar tradisional maupun mall. Tidak seramai dulu walau akhir pekan. Di toko-toko kawasan Pasar Raya Padang, penjual lebih banyak duduk bermenung atau main HP karena tak ada pembeli. Berhari-hari terkadang tak ada yang beli.
Anik, 46, pedagang pakaian muslim di Sentral Pasar Raya mengaku, ia bertahan hanya karena tak ada pekerjaan lain. Untungnya ia tidak bayar sewa toko sehingga mengirit pengeluaran. Barang pun bisa dibayar setelah laku terjual alias ngutang dulu sama koleganya di Bukittinggi.
“Yah, mau bagaimana lagi, daripada nganggur tak ada penghasilan sama sekali,” tuturnya. Menurut Anik, malah ada temannya yang tak sanggup lagi bertahan dan pilih menutup tokonya. Lalu banting stir berjualan makanan. “Pedagang kuliner juga banyak sekarang. Tapi mendinganlah masih tetap ada yang beli,” ujarnya.
Lesunya daya beli masyarakat tak lain karena faktor ekonomi. Tidak hanya masyarakat biasa yang tak belanja, tapi kalangan pegawai negeri pun mengerem pengeluaran. Jika dulu saat bulan baru, pasar, restoran, mall dan objek wisata ramai, belakangan berkurang.
Pemangkasan pendapatan lain-lain atau honor PNS membuat mereka tak bisa seroyal dulu lagi. Biasanya di akhir pekan makan di restoran bersama keluarga, sekarang cukup masak dan makan di rumah saja. Pegawai swasta malah lebih parah. Ada yang dirumahkan dan dipotong gaji karena kondisi keuangan perusahaan yang morat-marit dihantam pandemi covid19.
Karena tak punya uang dan berhemat jelas berpengaruh kepada penjualan barang dan jasa. Mereka yang menggantungkan hidup di sektor ini kena imbas. Efeknya PHK dan pengangguran. Tak punya penghasilan, makan tabungan dan belanja kebutuhan pokok saja. Itupun porsinya dikurangi.
Ironisnya, pengeluaran mereka bertambah untuk pendidikan anak dan bayar pajak, karena ada kenaikan pajak. Kalaupun ada bantuan pemerintah, itu hanya bagi keluarga miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan rentan miskin banyak dan jumlahnya terus bertambah. Tidak ada pembaruan data DTKS menyebabkan mereka sulit mengakses bantuan pemerintah.
Bahkan yang tadinya kelas menengah banyak turun kelas ke rentan miskin. Jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam kurun waktu lima tahun, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bahkan memperkirakan jumlah kelas menengah menurun lebih dari 8,5 juta orang sejak 2018. Kelompok kelas menengah pada 2024 adalah mereka dengan pengeluaran bulanan Rp2,04 juta hingga Rp9,9 juta sedangkan kelompok menuju kelas menengah adalah mereka dengan pengeluaran bulanan per orang Rp874.398 hingga Rp2,04 juta.
Penurunan kasta ini salah satu pemicu deflasi nasional 5 bulan terakhir. Deflasi kebalikan dari inflasi, yakni barang lebih banyak beredar daripada uang. Stok barang di pasaran melimpah sedangkan daya beli melemah, menyebabkan harga-harga pada turun.
Untuk Sumbar, deflasi terjadi tiga bulan terakhir, Juli-Agustus dan September 2024. Deflasi Sumbar salah satunya dipicu turunnya harga cabai merah. Saat mahal mencapai Rp100 ribu sekilo belakangan hanya Rp25 ribu saja.
Penyebabnya, selain pasokan dari lokal cukup juga didatangkan dari luar seperti Pulau Jawa, Medan dan Jambi. Stok di pasaran jadi melimpah, sementara daya beli lemah. Murahnya harga cabai merugikan petani. Jangankan beruntung malah buntung. Ekonominya jadi sulit. Daya beli pun sekarat. Hidup makin melarat.
Inilah PR bagi presiden baru. Jika pemerintah tak segera bertindak jelas akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ekonomi akan terjadi. Ini tidak sehat untuk investasi. Investor tak akan tertarik kalau ekonomi tidak stabil. Tak ada investasi, ekonomi sulit bergerak.
Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah bisa menggelontorkan subsidi atau insentif. Bantuan tunai langsung (BLT) contohnya. Bisa juga subsidi gaji kepada karyawan swasta yang bergaji rendah. Ini pernah dilakukan pemerintah saat pandemi Covid-19 lalu. Sehingga masyarakat punya uang untuk belanja dan memenuhi kebutuhan hariannya.
Kemudian memperbanyak proyek-proyek pemerintah yang bisa menyerap tenaga kerja, belanja barang dan jasa. Maksimalkan serapan anggaran jelang tutup tahun. Jangan sampai jadi silpa di akhir tahun. Uang ada kenapa tidak dibelanjakan? (***)
Editor : Hendra Efison