Literasi Keulamaan dan Keminangkabauan

Novitri Selvia • Dipublikasikan Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:35 WIB
Zelfeni Wimra, Dosen Fikih/Ushul Fikih UIN Imam Bonjol Padang. (dok. Padangtv)
Zelfeni Wimra, Dosen Fikih/Ushul Fikih UIN Imam Bonjol Padang. (dok. Padangtv)

PADEK.JAWAPOS.COM-CARA kerja literasi keulamaan dan keminangkabauan, pada dasarnya, menjernihkan dan kemudian mengarusutamakan hakikat, makna, dan fungsi keulamaan ke dalam laku keminangkabauan.

Ulama yang berperan sebagai pewaris visi kenabian merealisasikan keilmuannya ke dalam tubuh kebudayaan, dalam hal ini Minangkabau.

Meskipun demikian, gagasan literasi ini menjadi sesuatu yang paradoks dan artifisial ketika dikaitkan dengan peristiwa penolakan MUI Payakumbuh terhadap kedatangan Ustad Abdul Somad (UAS) baru-baru ini.

Latar Peristiwa Penolakan UAS

Viralnya penolakan Tabligh Akbar UAS oleh Majlis Ulama Payakumbuh menimbulkan gejolak respons dari berbagai kalangan citizen hingga netizen.

Dinamika narasinya bertebaran di semua lini media dan isunya disebut sebagai efek Pilkada Serentak yang sebentar lagi digelar.
Banyak yang menyayangkan sikap blunder MUI yang dipandang melampaui otoritas dan wewenangnya.

Urusan Pilkada adalah kewenangan KPU dan Bawaslu, bukan tugas pokok MUI. Ada yang secara positivistik membela keputusan MUI dengan mengatakan bahwa keputusan menolak UAS itu sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Surat penolakan MUI Payakumbuh didasarkan kepada hasil Rapat Koordinasi Daerah MUI tentang imbauan kepada ulama dan mubaligh untuk tidak terlibat politik praktis.

Ulama luar daerah yang punya kepentingan politik praktis dilarang masuk ke Sumatra Barat memberikan dukungan kepada paslon tertentu. Tidak sedikit pula yang berempati kepada panitia penyelenggara Tabligh Akbar, Yayasan Alhusam Littafaqquh Fiddin di Payakumbuh.

Yayasan ini baru setahun belakangan bergerak di bidang kajian keislaman. Dalam rencananya, UAS akan tabligh akbar di sana sekaligus peletakan batu pertama bangunan sekretariat Al-Husam.
Perang selebaran pun berkobar antara para aktor yang terlibat.

Gusrizal Gazahar, dalam kapasitasnya sebagai pemilik Surau Buya Gusrizal merilis selebaran yang menyatakan penolakan ulama Minangkabau berdasarkan kepada kesadaran budaya mereka.

Menurutnya, ulama luar daerah yang datang mengendors tokoh politik tertentu tidak bertanggung jawab. Ulama Minangkabau lah yang merasakan panas dinginnya ekses Pilkada.

Perilaku ini disebut Gusrizal sebagai adab yang buruk. Beberapa selebaran lain pun bermunculan sebagai balasan atau sekadar mencemooh kisruh yang terjadi.

Peristiwa ini, secara terang benderang menunjukkan kepada umat, bagaimana model mental dan kesadaran literasi keulamaan di daerah yang berbangga-bangga dengan budaya Minangkabau ini sekarang.

Nama Minangkabau dibawa-bawa, diusung sebagai sesuatu yang luhur dan diklaim sebagai dasar padangan masing-masing, namun tidak terbukti sebagai inti keminangkabauan itu sendiri.

Dapat dikatakan, literasi keulamaan dan keminangkabauan para ulama yang berpolemik tersebut masih rendah. Dilekatkannya nama Minangkabau ke dalam polemik keulamaan tentu saja membutuhkan penjelasan yang jernih.

Pertanyaannya, bagaimana ulama memahami literasi keminangkabauan yang adatnya basandi syara’ dan syara’ basandi kitabullah tersebut?

Pemahaman yang baik terhadap literasi keminangkabau ini diperlukan ulama agar tidak secara serampangan menyebut metode dan konten tabligh mereka sudah didasarkan kepada budaya Minangkabau.

Mencermati argumentasi penolakan terhadap kedatangan UAS, selain melalui surat MUI Payakumbuh juga tertera pada selebaran digital yang disiarkan oleh Gusrizal Gazahar sebagai seorang ulama (Ketua MUI Sumbar dan pemilik Surau Buya Gusrizal).

Disebut pada selebaran itu bahwa ulama Minangkabau, tahu garak jo garik. Karena itu ia menolak mereka yang datang dari luar mempergunakan mimbar dan kajian untuk mengeruhkan suasana di ranah Minang.

Disebutkan pula, ia yang menanggung hangat dan dingin sebagai dampak pemilihan (pemilu dan pilkada). Sedangkan ulama yang datang dari luar Minangkabau setelah bicara, pergi tanpa tanggung jawab. Di selebaran itu, Gusrizal juga mengingatkan ulama luar pandailah menjaga adab.

Jangan menjadi orang yang beradab buruk. Sebagai sebuah selebaran yang berisi pesan singkat, tentu saja tidak mampu menampung penjelasan yang memadai untuk pembaca bisa memahami maksudnya secara baik.

Pembaca yang bukan orang Minang dan tidak punya pengetahuan tentang keminangkabauan tentu akan memahami selebaran seperti ini sebagai refleksi watak ulama Minangkabau (insider) yang tegas alias tidak berbasa-basi dalam menolak ulama dari luar (outsider).

Ulama dalam citraan selebaran ini tampak begitu beringas, pemarah, brutal, dan persekusif. Ditambah lagi dengan tudingan tidak beradab kepada ulama luar yang setelah bicara, pergi tanpa tanggung jawab.

Seakan lupa, bahwa menuduh orang lain tidak beradab sejatinya adalah ketidakberadaban itu sendiri. Ulama luar dalam selebaran ini, tidak ditempatkan sebagai tamu.

Sebab kalau ditempatkan sebagai tamu maka akan bertentangan dengan konsep budaya Minang dalam menyambut tamu; kok kurang laweh tapak tangan, jo niru kami tampuang, abih tulang dagiang dirauik, bumi jo langik mananguangkan.

Belum lagi mendiskusikan fungsi surau dan rangkiang bagi anak dagang yang singgah. Begitu pula konsep kamanakan batali budi dan konsep malakok, yang kesemuanya itu mencirikan sifat terbuka terhadap orang lain.

Tidak ada konsep menolak tamu di Minangkabau. Apalagi dilengkapi dengan prinsip Islam dalam memuliakan tamu. Artinya, aspek keluhuran prinsip menyambut tamu di Minangkabau dan juga memuliakan tamu dalam Islam jelas terlanggar oleh pesan selebaran ini.

Artinya lagi, nama dan keluhuran budaya Minangkabau, dalam konteks ini, telah dibajak oleh author, yakni Gusrizal Gazahar sebagai penulis selebaran. Momentum selebaran yang diedarkan Gusrizal ini berdekatan dengan rencana kedatangan Ustad Abdul Somad (UAS) yang secara geografis berasal dari Riau.

Artinya UAS termasuk ulama luar Sumbar. Sebaran selebaran itu tentu sampai ke UAS dan tim serta panitia penyelenggara tabligh akbar.

Ini pula kemudian yang menjadi salah satu alasan UAS mengirimkan pesan singkat ke timnya untuk disampaikan ke panitia tabligh akbar Alhusam, bahwa mengamati situasi dan kondisi, dinyatakan UAS: rasanya sampai mati, ia tidak akan sanggup menginjakkan kaki di bumi Minangkabau.

Nama Minangkabau juga disebut UAS dalam pesan singkatnya yang juga sudah tersiar di media sosial. UAS terkesan terjebak memahami keulamaan secara teritorial sebagaiamana diinginkan oleh pesan dalam selebaran tentang ulama dalam dan ulama luar yang disebarkan Gusrizal.

Dengan kata lain, UAS terpaku memahami Minangkabau itu sebagai sebuah wilayah administratif. Padahal, Minangkabau juga dapat dipahami sebagai wilayah kultural yang tersebar yang dibawa dalam kepala masyarakatnya, ke mana dan di mana pun bumi dipijak, di situ langit dijunjung.

Catatan Penutup

Mendisukusikan isu ini berdasarkan literasi keulamaan dan keminangkabauan tentu belum memadai bila hanya membandingkan dua selebaran di media sosial itu saja.

Namun demikian, ini sudah bisa dijadikan pemantik untuk melihat kembali, menyibak dan menyimak petuah-petuah dan cara pandang Minangkabau.

Pada beberapa pusako kato dari pustaka literasi keminangkabauan disebutkan bahwa alam yang terbentang ini memang mempunyai wilayah zahir dan wilayah batin. Namun demikian, pada kedua wilayah tersebut terdapat pula lapisan-lapisan struktur berserta turunannya.

Dalam lahia ado babatin, dalam batin bakulipik pulo. Ilustrasi lebih subtil menggambarkan bahwa aia satitiak dalam pinang, sinan baranang ikan rayo. Baruang-ruang bak durian, banabu-nabu bak cubadak.

Semua tuntunan filosofis dalam literasi keminangkabauan memastikan bahwa Minangkabau adalah wilayah budaya, lapangan studi, gelanggang pertarungan gagasan, ranah kontestasi, tanah ibu, tempat pulang yang dirindukan, sekaligus tempat sengketa tiada putus.

Ini tentu saja jelas berseberangan dengan laku pada selebaran Gusrizal Gazahar yang mengatasnamakan ulama Minangkabau, namun tidak mencirikan sikap Minangkabau dalam menerima orang lain.

Di samping itu, literasi keminangkabauan ini sekaligus juga menjadi kritikan terhadap sikap UAS yang mengikuti gertakan dikotomis Gusrisal.

Sejatinya, UAS tidak perlu beriba hati dan merasa berat menginjakkan kaki di bumi Minangkabau. Malin Kundang si anak durhaka saja tetap diterima bumi Minangkabau, sekalipun sebagai seonggok batu. (Zelfeni Wimra, Dosen Fikih/Ushul Fikih UIN Imam
Bonjol Padang)

Editor : Novitri Selvia
Keminangkabauan Literasi Keulamaan Zelfeni Wimra