PADEK.JAWAPOS.COM-Rencana jembatan layang (Flyover) Sitinjau Lauik jadi juga. Insya Allah. Kata Anggota DPR RI Andre Rosiade, ground breaking (peletakan batu pertama) akan dilakukan minggu kedua atau ketiga Desember ini. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo akan melakukannya langsung.
Kita rakyat tentu senang. Salah satu pendakian yang sering memakan korban dan jadi sumber kemacetan arus Padang - Solok dan sebaliknya itu akan menemukan jalan keluarnya.
Berterima kasih kita kepada pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara, Andre Rosiade, Mahyeldi dan tokoh-tokoh lainnya yang berkontribusi merealisasikan proyek besar ini.
Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan sebelum proyek dimulai. Keadaan serupa Kelok 9 di Kabupaten Limapuluh Kota, jangan pula dikopi dan paste di Sitinjau Lauik kelak.
Kelok 9 indah, bahkan pernah disebut sebagai jembatan layang terindah di Indonesia. Sayangnya, keindahannya tidak awet.
Tidak berapa lama setelah diresmikan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2013, beberapa bagian jembatan layang itu berubah jadi tempat berjualan.
Lapak-lapak plastik berwarna biru dan oranye memenuhi bahu jembatan. Beragam jenis makanan dan minuman tersedia.
Tukang foto juga mengais untung di atas jembatan. Turunannya, mobil dan motor berhenti di atasnya, menikmati "layanan" dari para pedagang dan tukang foto.
Pedagang di atas Kelok 9 tidak "bergarah" banyaknya. Menurut catatan Kantor Berita Antara (16/1/2024), di Kelok 9 terdapat 163 lapak pedagang kaki lima (PKL). Dari sebanyak itu, yang sekarang aktif berjumlah 95.
Dalam kasus Kelok 9, yang salah bukan pemerintah pusat. Yang salah itu pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Tentu sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kepolisian di daerah juga salah. Sebab, wewenang dan tugas melarang setiap orang berhenti di atas jembatan layang ada di tangan polisi.
Saya sudah hapal pola "penguasaan" area publik (seperti jembatan layang) oleh pedagang. Mulanya, satu orang pedagang mencoba-coba menaruh gerobak kecil atau meja jualannya.
Aksi satu orang PKL itu akan diikuti oleh yang lain. Karena tidak ada larangan, mereka mulai mendirikan lapak: mulanya lapak 'portable" kemudian berlanjut jadi lapak semi permanen. Begitu seterusnya, bahkan ada yang dibangun permanen.
Saya juga sudah hapal pola Pemerintah "ngeles" menghadapi PKL. Mereka "berlindung" di balik kepentingan rakyat. Biasanya template pernyataan kerakyatannya begini, "para pedagang itu kan rakyat kita juga. Masak kita asal gusur terhadap rakyat sendiri."
Bagi saya, template pemerintah itu membuat geli perut saja. Itu tidak lebih dari sekadar menutupi ketidakmampuan bekerja.
Jika keadaan serupa Kelok 9 terjadi di flyover Sitinjau Lauik, semakin besarlah malu kita kepada orang luar.
Proyek jembatan layang indah berbiaya mahal diperburuk oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab. Tidak itu saja. Jika itu terjadi, keselamatan pengguna jalan juga akan terancam.
Saya punya solusi, sebelum itu terjadi, pemerintah harus menyiapkan tempat berjualan bagi PKL.
Dari sekarang, pemerintah harus membuatkan rancangan di mana PKL akan berjualan bila flyover selesai dibangun. Itu yang sering saya sebut dengan prinsip pembangunan sensitif PKL.
Dasarnya begini: orang Minang (baca juga Sumbar) itu punya DNA berdagang. Mereka pantang melihat tempat kosong dan strategis. Terlihat itu sedikit saja, otak dagangnya mulai jalan.
Karena DNA berdagang itu, mereka tidak bisa dilarang begitu saja. Hanya bisa diarahkan dengan solusi sejak awal.
Jika sudah telanjur dibiarkan berdagang, bagi mereka lebih baik berkelahi dengan orang dari pada berkelahi dengan "gelang-gelang". Percayalah.
Sekarang, sebelum Kelok 9 beradik, kita imbau Presiden Prabowo untuk tidak meletakkan batu pertama flyover Sitinjau Lauik dulu, sebelum rancangan tempat berjualan untuk PKL belum dibuat. Juga spot khusus pengambilan gambar dan/atau vidio oleh YouTuber Sitinjau Lauik.
Cukuplah malu Kelok 9 saja yang kita idap. Jangan pula ditambah dengan malu Sitinjau Lauik.(*)
Editor : Heri Sugiarto