Rencana pemerintahan baru terkait penggabungan tiga BUMN maritim nasional, yaitu ASDP, Pelni, dan Pelindo sontak menjadi topik pembicaraan hangat komunitas maritim nasional di tengah isu pengembangan maritim di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Apa latar belakang sekaligus tujuan dari rencana merger tersebut? Apakah semacam usaha lanjutan scaling-down kuantitas BUMN kita, termasuk di klaster maritim? Atau, adakah usaha mendasar yang ingin dicapai, misalnya, memberikan manfaat yang lebih substansial seperti efisiensi biaya logistik bagi angkutan barang, penumpang, atau wisata?
Hal ini mungkin memang belum dipaparkan secara detail oleh pemerintah, baik oleh kementerian BUMN atau badan pengelola investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Penggabungan tiga BUMN pelayaran dan pelabuhan dengan potensi penggabungan aset sekitar Rp143 triliun (86 persen diperkirakan merupakan nilai aset Pelindo) mungkin merupakan integrasi vertikal jasa maritim terbesar nilainya di Indonesia. Bahkan, mungkin signifikan juga dalam skala bisnis maritim global.
Aset yang digabungkan cukup luar biasa. Yaitu, menggabungkan aset Pelindo berupa 94 unit pelabuhan kargo, 63 unit terminal penumpang penyeberangan, 61 unit kapal tunda, dan 29 unit kapal motor pandu dengan 226 kapal penyeberangan, 36 terminal penyeberangan, dan 307 lintasan ferry yang dikelola ASDP. Serta, 26 unit kapal penumpang dan 44 unit kapal perintis.
Bila jadi digabungkan, secara praktis bagi Pelindo, mungkin operasi pelayaran yang selama ini dilakukan ASDP dan Pelni akan dimasukan dalam kelompok jasa marine eksis. Termasuk terminal penyeberangan ASDP akan dikelola dalam kelompok usaha multi terminal selama ini.
Penggabungan ini, walau membutuhkan waktu serta usaha dalam mencapai kestabilan organisasi baru tiga BUMN, diharapkan dapat memperkuat sinergi operasional, efisiensi biaya, dan kualitas pelayanan logistik maritim secara terpadu.
Khususnya atas layanan pelayaran, khususnya angkutan penumpang, barang, kendaraan, dan penyeberangan, baik untuk jarak pendek maupun potensinya untuk jarak jauh. Serta, kinerja operasi penanganan barang, penumpang, serta ternak di pelabuhan serta wilayah asal-tujuan (hinterland) yang lebih baik.
Secara khusus, proses merger yang akan mengonsolidasi besaran skala pasar jangan sampai mematikan usaha eksis operator swasta atas aras jasa pelayaran dan penanganan barang, penumpang, serta ternak.
Harapan publik, dengan semakin besarnya kue pangsa pasar BUMN kepelabuhanan dan angkutan perairan ini mampu memberikan nilai tambah layanan publik yang semakin efisien, dan andal atas faktor keselamatan, keamanan serta proteksi terhadap lingkungan.
Khususnya dalam merasionalisasi ongkos logistik barang, penumpang, dan ternak. Termasuk memperkuat aksesibilitas angkutan penumpang guna mendukung geliat pariwisata nasional serta pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. (*)
Editor : Hendra Efison