PADEK.JAWAPOS.COM-KPU sudah menetapkan angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ini sebesar 77,5 persen. Angka ini sama dengan angka yang ditetapkan untuk Pemilu 2024 yang lalu. Sebuah angka yang moderat, namun tidak mudah untuk mencapainya.
Apalagi dengan Pilkada yang dipenuhi dengan calon yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Dalam Pilkada kali ini calon kepala daerah cenderung didominasi oleh koalisi KIM plus dan cenderung memberikan kursi mereka kepada satu pasangan calon saja.
Akibatnya tidak munculnya calon alternatif yang berdampak pada munculnya pasangan calon melawan kotak kosong.
Demokrasi prosedural terselamatkan dengan terbitnya keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan memunculkan pasangan calon baru untuk menghadapi KIM Plus yang cenderung menguat di awal pencalonan.
Skenario politik yang dilakukan KIM Plus ini jelas mengkhawatirkan karena mengancam proses demokrasi dalam memilih pemimpin di tingkat lokal.
Pentingnya Partisipasi
Dalam Pilkada, pemenangnya adalah yang memperoleh suara terbanyak. Oleh karena itu, jumlah pemilih menjadi syarat penentu kemenangan tersebut.
Semakin banyak pemilih, maka semakin besar peluang suara yang didapatkan dan semakin meningkatkan legitimasi sebagai pemenang.
Mekanisme pemilihan dengan suara terbanyak menempatkan kandidat yang memperoleh suara lebih dari 50 persen akan memenangkan pemilihan.
Apalagi kalau calonnya hanya dua pasangan calon atau satu pasangan calon dengan melawan kotak kosong. Walaupun kehadiran pemilih tidak mencapai 50 persen dari jumlah DPT, hasilnya tetap dianggap sah.
Namun, di sisi lain tentu memengaruhi kualitas demokrasi, terutama dari aspek partisipasi dan dampaknya pada legitimasi pemenang.
Pilihan bagi warga negara untuk tidak datang ke TPS di hari pencoblosan seperti pada Pilkada 27 November adalah hak yang diakui UU.
Namun, tentu ini akan merugikan proses demokrasi itu sendiri karena pembiayaan proses pemilihan ini sangatlah besar dan memasukan variabel jumlah pemilih yang terdaftar.
Oleh karena itu, mendorong pemilih hadir pada hari pemilihan menjadi kewajiban bagi semua pihak agar biaya yang dikeluarkan dalam Pilkada ini tidak sia-sia.
Ditambah lagi komitmen agenda reformasi untuk menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam memilih pemimpinnya harus diwujudkan.
Sayangnya bagaimana komitmen ini dipertahankan sudah mulai dilupakan masyarakat sehingga mereka menganggap tidak datang ke TPS di hari pencoblosan adalah hal biasa.
Memang mendorong masyarakat berpartisipasi tidaklah mudah. Hal ini menyangkut kepercayaan mereka pada sistem demokrasi itu sendiri. Apakah proses pemilihan ini sudah memberi manfaat kepada masyarakat?
Jawabannya tentu beragam. Namun, fakta menariknya tidak sedikit masyarakat mengeluhkan apa yang mereka dapatkan dari Pilkada yang mereka ikuti tersebut.
Dalam survei persepsi masyarakat yang dilakukan, selalu ditanyakan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat setelah mereka mendapatkan pemimpin mereka melalui Pilkada.
Rata-rata lebih dari 50% masyarakat menjawab kondisi ekonomi mereka sama saja atau tidak ada perubahan dengan terpilihnya pemimpin baru ini. Bahkan ada yang menjawab keadaan ekonomi mereka semakin memburuk setelah kepala daerah dilantik.
Demokrasi Substansial
Masyarakat juga diajarkan bahwa demokrasi prosedural seperti Pilkada ini membawa efek yang positif kepada kehidupan mereka. Namun, seringkali konsep yang disampaikan ini tidak sejalan dengan fakta yang ada.
Akibatnya kepercayaan masyarakat kepada sistem demokrasi ini terus menurun. Kondisi ini mestinya disadari oleh pemimpin-pemimpin yang terpilih melalui Pilkada ini untuk memegang teguh pada janji mereka mewujudkan janji politik yang mereka sampaikan selama kampanye Pilkada.
Mewujudkan janji kampanye untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan perwujudan demokrasi substansial yang menjadi sisi lain dari penerapan demokrasi prosedural yang sudah dilaksanakan.
Seringkali ini dilupakan oleh para kepala daerah terpilih dan menganggap hubungannya dengan pemilih sudah selesai setelah dilantik. Padahal inilah tahap awal bagaimana kepala daerah terpilih memperkuat demokrasi prosedural dengan kepercayaan yang dibangunnya dalam masyarakat.
Artinya, harapan masyarakat perlu dipenuhi dengan program pembangunan ekonomi dan kesejahteraan agar substansi demokrasi dapat terwujud. Hanya dengan cara ini kepercayaan masyarakat pada Pilkada akan menimngkat.
Tentu angka partisipasi yang tinggi ini juga perlu dicermati agar tidak terjebak dengan hanya sekedar meningkatkan jumlah pemilih pada hari pencoblosan.
Sebab peningkatan angka partisipasi ini harus bersifat otonom, yaitu kesadaran penuh dari masyarakat untuk datang ke TPS. Bukan kedatangan karena dimobilisasi dengan janji pemberian uang agar mau memilih pasangan calon kepala daerah.
Walaupun faktanya masalah politik uang ini masih menjadi persoalan besar dalam membangun Pilkada yang berkualitas dan berintegritas di banyak daerah. Memang masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh semua pihak agar Pilkada ini menjadi lebih baik.
Tidak cukup hanya sekedar meningkatkan angka partisipasi pemilih yang ditargetkan tinggi, tapi banyak hal yang mendasar yang perlu dibenahi, terutama bagaimana menyelaraskan hakikat demokrasi prosedural dengan demokrasi substansial agar Pilkada ini dipercaya oleh masyarakat.
Namun yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat jauh lebih urgen agar mereka memiliki kesadaran politik yang baik dalam memilih pemimpinnya. (Asrinaldi A, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas)
Editor : Novitri Selvia