Tahun 2024 segera berlalu. Dalam hitungan jam tahun 2025 segera datang. Banyak lika dan liku kehidupan yang terjadi sepanjang tahun 2024. Baik yang berhubungan erat dengan hajat orang banyak atau personal bagi para tokoh di ranah maupun di rantau.
Bagi yang beruntung, tahun 2024 adalah tahun kebangkitan untuk menapak masa depan yang lebih baik. Sebaliknya bagi yang kurang beruntung tahun 2024 menjadi tahun "turbulensi".
Letusan Marapi dan Wafatnya 23 Pendaki
Satu episentrum bencana yang terasa sangat mencolok di tahun 2024 adalah letusan Gunung Marapi. Gunung yang menurut legenda Minang merupakan awal peradaban Minangkabau. Gunung ini meletus 3 Desember 2023 dan berlanjut erupsinya secara berkepanjangan hingga mendekati akhir tahun 2024.
Letusan di akhir tahun 2023 membawa korban jiwa yang tak sedikit. Sebanyak 23 orang pendaki meregang nyawa akibat terpapar abu vulkanik. Butuh waktu seminggu lebih untuk mengevakuasi korban dari puncak Gunung Marapi.
Dalam catatan sejarah mungkin inilah korban terbanyak yang pernah terjadi di puncak gunung. Baik itu di ranah Minang maupun di Nusantara. Peristiwa kelam ini mestilah jadi pembelajaran. Perubahan pola pendakian untuk mencapai dan menikmati indahnya puncak Gunung Marapi mestilah dilakukan. Intinya, wisata minat khusus ini mestilah ditata dan dikelola ulang agar tidak terulang lagi di masa mendatang.
Banjir Lahar Dingin dan Kelok Hantu
Berselang beberapa bulan pasca erupsi berkepanjangan Gunung Marapi, bencana kembali bersumber dari Gunung Marapi. Jika di akhir tahun 2023 meletus kini dampak dari erupsinya melanda perkampungan warga.
Awal April 2024, banjir Lahar dingin menghantam Simpang Bukik, Kanagarian Bukik Batabuah, Kecamatan Ampek Angkek Canduang. Sore menjelang beduk Ramadhan, air bah datang bergelombang di Batang Kariang. Air disertai material kayu dan debu vulkanik menghantam jembatan dan meluber ke badan jalan hingga merendam beberapa rumah serta areal pertanian.
Mujur tak ada korban jiwa. Namun akses jalan alternatif Padangpanjang - Payakumbuh via Canduang terputus. Lebih sepekan jalan ini tak bisa di lalui. Di sisi lain, jadwal mudik lebaran tinggal hitungan hari. Pemkab Agam berjibaku melakukan pemulihan lokasi. Alhamdulillah, sehari jelang Ied Fitri akses jalan dapat dilalui kembali.
Sama halnya dengan jalan nasional di Koto Baru, Tanahdatar. Jembatan kelok hantu "tasakek". Tumpukkan material berserta kayu kayu besar hanyut bersama pasir vulkanik dari Gunung Marapi. Jembatan tua itu "tasakek". Air meluber ke badan jalan dan melimpah sampai ke Aia Badarun kala hujan datang. Butuh waktu berminggu-minggu untuk membuka sumbatan di jembatan kelok Hantu. Musibah ini akhirnya juga memakan korban. Satu orang operator alat berat hanyut terseret air bah saat melakukan pembersihan jalur sungai di kelok Hantu.
Galodo dan Banjir Bandang
11 Mei 2024 bencana kembali mendera Sumbar. Episentrum bencana kembali berasal dari Gunung Marapi dan iikuti oleh Gunung Singgalang. Gunung yang tegak tinggi menjulang ditapal batas Tanahdatar dan Agam ini memuntahkan bebatuan besar.
Diawali gempa vulkanik di areal puncak Gunung membawa dampak retakan badan gunung. Retakan ini berkelindan dengan curah hujan yang tinggi selama seminggu. Akibatnya, retakan di genangi air dan hanyut menyapu perkampungan di bawahnya.
Ada tiga daerah terparah yang terdampak dari golodo ini. Pertama, Simpang Bukik Batabuah, Ampek Angkek Canduang. Kedua, Sariak Sungai Pua. Ketiga, Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanahdatar. Sementara titik bencana dari Gunung Singgalang melanda Koto Tuo, Balingka, Kabupaten Agam.
Selain mendera kampung diatas, hujan dengan intensitas yang tinggi juga menimbulkan banjir bandang. Satu jembatan dan rumah hanyut di Padang Panjang. Seorang Gurun MTsN di Padang Panjang hanyut terserat air bah hingga jasad ditemukan di Pasir Jambak Kota Padang.
Jalur utama Padang Panjang - Padang terputus. Lembah Anai mengalami abrasi parah akibat banjir besar. Selain badan jalan yang terputus di beberapa titik, pusat wisata pemandian juga luluh lantak. seperti wisata pemandian Mega Mendung, Cafe Xakapa dan bangunan lain hanyut terseret air.
Bencana galodo dan banjir bah ini kembali memakan korban jiwa. Bahkan jasad korban hanyut jauh dari wilayah awal. Sebut saja korban galodo di Sungai Jambu dan Simpang Manunggal Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Beberapa jasad korban ditemukan di Sijunjung dan konon ada yang hanyut sampai ke Teluk Kuantan. Secara logika ini bisa diterima karena sungai di Manunggal memang alirannya ada juga yang bermuara ke Riau tersebut.
Data dari Pusdalop Sumbar, bencana Galodo dan banjir bandang ini menelan korban jiwa sebanyak 61 Orang. Puluhan korban itu tersebar di Kabupaten Agam, Lima Kaum Tanah Datar, Sungai Puar, Padang Panjang dan Kawasan Lembah Anai.
Dalam catatan sejarah, peristiwa galodo bukanlah pertama kali terjadi. Galodo yang bersumber dari Gunung Marapi dan banjir bandang yang melanda Lembah Anai adalah peristiwa berulang.
Galodo pernah menerjang Sungai Pua dan Canduang berulang kali. Mulai tahun 1830, 1979 2011, 2014, 2023 dan terbarunya di tahun 2024. Dari setiap tahun peristiwa ini lokasinya ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Artinya, daerah terpapar bencana memang sedari dahulunya daerah aliran bencana. Kita saja yang tak pernah arif dan bijak dengan periodenisasi bencana.
Sama halnya dengan Lembah Anai. Banjir bandang di bulan Mei 2024 adalah pengulangan sejarah. Tahun 1892 dan 1904 lembah yang terletak di kaki Gunung Tandikek ini juga pernah terjadi. Badan jalan terputus, rel kereta api tak dapat di fungsikan. Butuh waktu lama untuk menyambungkannya kembali kala itu.
Memang korban di masa lalu tidak sebanyak 2024. Itu terjadi karena tak ada aktivitas dan hunian di sepanjang aliran sungai di Lembah Anai.
Kondisi berbeda jauh dengan tahun 2024. Sejumlah titik di aliran sungai Lembah Anai ini telah berubah fungsi. Contoh pemandian sekitar Mega Mendung. Dimasa lalu itu adalah Delta sungai yang ditumbuhi kayu dan belukar. Kala hujan dan air besar maka air akan menggenangi dan melanda Delta. Kala air surut maka Delta akan kering. Dimasa lalu daerah itu sering dijadikan Camp Area bagi pecinta alam.
Memasuki tahun 2020-an Delta ini mulai bertahap beralih fungsi. Satu persatu kawasan Delta ini dikapling dan dijadi wisata pemandian. Begitu juga aliran sungainya. Pusat pusat kulinerpun muncul dan "merampas" badan sungai. Mereka mereka yang menginvansi sungai inilah yang menjadi korban banjir bandang 2024.
Recovery
Dampak banjir bandang yang mendera Ranah di pertengahan Mei 2024 butuh waktu lama untuk pemulihan. Jalan utama yang menghubung darek dengan rantau Minang (Pesisir pantai barat-red) terputus. Jalur Lembah Anai tak bisa dilewati untuk jangka waktu yang lama.
Bencana terjadi 11 Mei 2024 dan jalan Lembah Anai baru bisa di dilewati bulan Oktober 2024. Itupun dengan pola buka tutup. Banyak sekali pekerjaan kontruksi berat yang harus dilakukan. Mulai dari membuat badan jalan baru yang terputus hingga betonisasi pinggir jalan dan sungai
Selama pengerjaan, jalan Padang Panjang - Padang via Lembah Anai tutup total. Transportasi dialihkan ke Balingka sebagai jalan alternatif. Hampir enam bulan lamanya. Selain ke Balingka kendaraan dengan tonase berat dialihkan ka Sitinjau Lauik.
Pengalihan rute kendaraan menuju ibu kota Provinsi ini juga menimbulkan masalah baru. Padatnya kendaraan dan sempitnya ruas jalan Padang Lua-Simpang Balingka menimbulkan masalah baru. Badan jalan yang mulai rusak berubah menjadi bonyok. Dampaknya terjadi kemacetan panjang dan berjam jam.
Begitu juga di Sitinjau Lauik. Pengalihan kendaraan ke jalur ekstrim tersebut berdampak pada padatnya kendaraan. Selain itu jalur yang ekstrem sering memicu terjadinya truble kendaraan. Dampaknya terjadi kemacetan parah. Pemerintah sampai membuat aturan tentatif. Truck sembako jalan siang dan truck non sembako berjalan malam.
Dua jalur ini menjadi episentrum macet. Pengguna lalu lintas mamakiak dan "ba caruik caruik" di medsos sebagai canal pelepasan emosi. Apa boleh buat, mamakiak lah, menjeritlah. Tak dapat diakal lagi. Hanya itu jalan yang ada. Terima sajalah takdir dan ketidakmampuan pemerintah daerah kita dalam menyediakan infrastruktur transportasi darat.
Hari berganti, perbaikan Lembah Anai akhirnya selesai. Awal Oktober 2024 jalur ini mulai bisa dilalui dengan pola buka tutup. Macet masih saja terjadi tapi tak separah macet macet sebelumnya.
Tol Terlama, Terpendek dan Uji Coba
Sebagai sebuah projek merchusuar kehadiran Tol Padang - Pekan Baru sangatlah dinanti warga. Tol yang di ground breaking Februari 2018 oleh Presiden Jokowi baru mampu diituntaskan 36 Km ditahun 2024.
Pengerjaan tol terlama dengan jarak terpendek ini kembali jadi catatan kelam. Pembebasan lahan untuk pembangunan di Sumbar benar benar menjadi momok yang menakutkan. Baik untuk investor murni maupun pemerintah selaku penguasa. Disini kita kembali dipertontonkan bagaimana pemerintah (penguasa) tidak berdaya bila berhadapan dengan rakyatnya.
Dari lk 255 KM panjang tol yang akan dibangun untuk mengkoneksasikan Padang - Pekan Baru hanya 36,8 Km yang baru mampu diwujudkan. Itupun sudah memakan waktu hampir 7 tahun dan beberapa orang masuk "kandang situmbin". Kalau rata ratakan dalam setahun jalan tol hanya selesai 5,2 Km/tahun atau 14 Meter/hari.
Dari beberapa trase hingga ke XIII Koto Kampar baru satu trase yang mampu dibangun. Satu trase itu adalah trase "Pacin" (Padang - Sicincin). Tol terlama dan terpendek ini mulai di uji coba operasionalkan mulai 15 Desember 2024 dan kembali akan ditutup untuk finishing pekerjaan. Direncanakan Februari 2025 dibuka kembali.
Bagaimana dengan Sicincin ke Pekan Baru? Allahualam. Entah jadi entah tidak. Hutama Karya selaku kontaktor pelaksana pastilah berpikir beribu kali. Terlalu banyak korban dan kerugiannya. Mulai dari pengorbanan biaya pembangunan hingga ke pengorbanan waktu dalam bekerja.
Dalam dunia konstruksi keterlambatan adalah kerugian. Sehari saja keterlambatan otomatis menimbulkan kerugian. Bayangkan berapa lama pengerjaan dan berapa besar kerugian yang ddiderita Hutama Karya (HK).
Stigma tak ramah pembangunan dan investasi ini sudah lama sekali terbangunnya. Fakta dan realita di lapangan juga mendukung bahwa negeri ini tak ramah investasi. Lihatlah tolakan demi tolakan terhadap investasi dan pembangunan selalu terjadi. Inipulah yang membuat ranah ini tak bisa maju dan berkembang.
Pesta Demokrasi dan "Badai" Petahana
Selain bencana alam, tahun 2024 juga menjadi tahun bencana bagi partai politik dan politisi. Pesta demokrasi yang dilaksanakan tahun 2024 (Pilpres dan Pileg, PSU dan Pilkada) hasilnya diluar dugaan.
Untuk Pileg terjadi "jungkir balik" hasil. Partai pemenang pemilu 2019-2024 harus rela melepas posisi. "Kutukan tak ada juara beruntun" kembali terjadi. Sejarahpun tercatat, Sumbar satu satunya di Indonesia yang harus melaksanakan Pemilu DPD akibat kelalaian KPU-RI.
Dalam kontek Sumatera Barat banyak perubahan di legislatif. Sejumlah posisi Ketua Parlemen berubah milik. PKS sebagai partai runner up lima tahun lalu kini naik kelas menjadi pemuncak.
Kontestan personal juga begitu. Incumbent di DPR RI banyak bertumbangan. Dari 14 kursi DPR RI hanya 40 persen incumbent yang mampu bertahan. Sementara 60 persennya harus rela tumbang. Begitu juga dengan legislatif DPRD Sumbar serta DPRD Kabupaten/Kota. Bongkar pasang terjadi. Mayoritas incumbentnya tidak terpilih lagi.
Sama halnya dengan Pilkada serentak. Alek demokrasi yang digelar di penghujung tahun 2024 juga menjadi "badai" bagi petahana.
Pilkada serentak 20 Kabupaten, Kota dan Pilgub Sumbar menghadirkan banyak kejutan. Dari 19 Bupati/Wako incumbent bertarung hanya tiga petahana yang mampu bertahan. Diantaranya pertama, Benny Dwifa Yuswir di Kabupaten Sijunjung. Kedua, Eka Putra di Kabupaten Tanah Datar dan Ketiga, Khairunas di Kabupaten Solok Selatan.
Bagaimana sisanya? Tumbang. Ada yang tumbang oleh rival abadi (El Clasico) dan ada pula tumbang oleh penantang baru. Satu lagi, ada Pilkada kotak kosong juga terjadi di Dhamas Raya. Pilkada Kotak Kosong inipun mengikuti sejarah Pilkada Kotak Kosong tahun 2019 di Kabupaten Pasaman.
Kenapa Petahana bertumbangan? Banyak hal memicunya. Pertama publik ingin perubahan. Ini jamak terjadi. "Sakali aia gadang, sakali tapian barubah".
Pilkada adalah momentum " Penghakiman publik". Bila realita tak sesuai ekspektasi publik maka "palu" hukuman votter akan jatuh. Sebaliknya bila realita sesuai harapan maka Votter akan mengapresiasi dengan mendukung kembali.
Tidak sesuainya harapan votter dengan realita juga tak semata mata kesalahan petahana. Banyak hal yang menjadi penghalang sehingga janji politik tidak dapat ditunaikan.
Satu diantara hambatan itu adalah efisiensi anggaran. Perubahan nomenklatur APBD membuat Kepala Daerah benar benar "terkunci". Ingat, tahun 2020 negeri ini dilanda covid-19. Recofusing dan efisiensi anggaran terpaksa dilakukan. Dampakmya dana untuk pembangunan infrastruktur menjadi terkuras.
Inilah yang membuat minimnya pembangunan selama lima tahun belakangan. Jangankan untuk membangun infrastruktur baru. Untuk merawat infrastruktur lama saja negeri ini tak mampu. Lihatkan "jalan seribu lubang". Pemandangan ini terjadi hampir merata di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Mulai dari jalan Provinsi sampai ke jalan Kabupaten/Kota.
Salahkah Kepala Daerahnya? Tidak. Pitis itu betul yang tak ada dengan apa mau di bangun. 20 persen dari plaffon APBD sudah tersedot ke sektor Pendidikan. 20 persen lagi masuk ke sektor Kesehatan. Kini bertambah lagi 5 persen untuk makan siang gratis anak sekolah. Belum lagi "ledakan" pegawai P3K. Pitis mana lagi yang bisa dipakai untik pembangunan.
Sebenarnya petahana bertumbangan tidaklah semata mata kesalahan petahana. Kalaupun ada kesalahan dari petahana mungkin kontribusinya sangat kecil. Bisa dipastikan petahana tumbang karena momentum dan waktunya yang tidak menguntungkan. Tegasnya mereka memimpin negeri dalam kondisi keuangan daerah yang sulit. Dampaknya janji kampanye untuk merubah negeri tak bisa ditunaikan. Harapan yang tak sesuai kenyataan inilah membuat "palu" votter jatuh dan "menikam jantung" para petahana. Semoga saja dimasa mendatang petahana saat ini bisa mengambil pelajaran.
2025 Kian Lebih Berat
Bagaimana tahun 2025? Lebih berat lagi. Ini bukan bermaksud pesimis tapi apa yang penulis sampaikan ini beranjak dari sebuah analisis.
Ekonomi ranah dan nusantara tahun 2025 ini tidaklah akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan ekonomi masih akan mewarnai negeri ini selama tahun 2025. Wait end see pelaku ekonomi masih akan berlanjut. Ingat, ini baru tahun pertama transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Subianto.
Jamak di masa transisi para pelaku ekonomi akan menahan diri. Mereka akan wait end see dulu memantau situasi. Apakah memungkinkan untuk berinvestasi atau masih tetap menyimpan dana dilembaga keuangan. Setidaknya wait end see ini akan berlangsung sampai awal Sementer 2 tahun 2025.
Selain itu gonjang ganjing PPN 12 ini juga akan mewarnai dan mempengaruhi pelaku ekonomi. Apapun namanya pajak, muara akhirnya tetaplah pada harga. Intinya sederhana, pajak naik hargapun akan naik. Harga naik pastilah memukul daya dan kemampuan beli konsumen. Secara teori pastilah akan mendorong inflasi. Ini juga akan kembali menyandra ekonomi negeri di jangka pendek.
Sedikit harapan memang muncul dari "terobosan" dan optimisme Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ucapan dan lontaran katanya yang "berapi api" dalam membangkitkan semangat publik harus diakui sebagai sebuah langkah maju. Semoga saja niat baik, kerja keras dan keinginanan yang kuat dari Presiden terpilih mampu diterjemahkan dengan baik oleh pembantunya. Semoga saja target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan dapat diwujudkan.
Dalam kontek Sumatera Barat juga begitu. Aura tak ramah pembangunan dan well come terhadap investasi akan tetap berlanjut merudung negeri. Satu per satu fakta itu terkonfirmasi dengan adanya penolakan demi penolakan rencana pembangunan.
Penolakan ini dibungkus dengan kalimat demi kebersamaan dan kemaslahatan masyarakat. Apakah benar itu kesepakatan bersama entah tidak, penulispun masih mempertanyakan.
Dari sisi Anggaran, Pemprov Sumbar juga berada dalam posisi kurang beruntung. Beralihnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaaraan Bermotor (PBBKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke daerah menjadi dilema Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi.
Pemprov hanya kebagian 40 persen dari PKB ini secara keseluruhan. Artinya, peralihan dan perubahan "kue" PKB dan turunan porsi jelas berdampak pada APBD.
Di sisi lain ada yang mendapat "durian runtuh". Bagi Kabupaten/dan kota yang banyak kendaraannya seperti Kota Padang akan mengalami peningkatan PAD, begitu juga sebaliknya.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah Gubernur harus bekerja keras. Banyak pos pos biaya yang butuh alokasi dan berpeluang menurunnya PAD harus di akali dengan mencari sumber pendapatan baru, termasuk merebut dana pusat. Agar ini terlaksana diperlukan kolaborasi vertikal dan horizontal. Manfaatkan Wagub terpilih sebagai politisi yang linier dengan presiden terpilih. Semoga "nyanyian" Pilgub/Pilwagub ini benar benar bisa direalisasikan. (***)
Editor : Hendra Efison