Revisi Tata Tertib dan Alat Pukul DPR

Novitri Selvia • Dipublikasikan Kamis, 27 Februari 2025 | 12:00 WIB

Zennis Helen, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti. (Dok.Pribadi)
Zennis Helen, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti. (Dok.Pribadi)

PADEK.JAWOS.COM-DEWAN Perwakilan Rakyat tak henti-hentinya membuat kegaduhan ketatanegaraan. Setelah merevisi beberapa rancangan undang-undang (RUU), yakni revisi UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), revisi UU Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang minim partisipasi bermakna dari publik.

Kali ini, yang lagi kontroversial, wakil rakyat yang berada di Senayan itu merevisi Peraturan DPR Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib DPR.

Tak tanggung-tanggung, revisi Peraturan DPR Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib DPR kali ini. Agak lain dari revisi peraturan internal pada umumnya.

Dalam revisi saat ini, tata tertib DPR tidak hanya memiliki kekuatan mengikat ke dalam (internal DPR) akan tetapi mempunyai kekuatan mengikat ke luar.

Tatib DPR dapat menyasar lembaga-lembaga negara seperti hakim konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan semua lembaga negara yang ada kaitannya dengan DPR.

Lembaga negara tersebut, anggotanya terpilih setelah melewati mekanisme tes kepantasan dan kepatutan (fit and profer test) di DPR. DPR membuat cara agar lembaga negara tersebut bisa diberhentikan jika tidak sesuai dengan kepentingan dan kehendak DPR.

Padahal, setelah pimpinan lembaga negara terpilih seyogianya tidak lagi memiliki keterkaitan dengan DPR. Dengan tatib ini, lembaga perwakilan rakyat sewaktu-waktu dapat memberikan rekomendasi pemberhentian pimpinan lembaga negara, termasuk lembaga kekuasaaan kehakiman dan rekomendasi itu bersifat mengikat.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 228A ayat (1) dan Ayat (2) yang pada pokoknya DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh DPR tersebut bersifat mengikat.

Keberlakuan pasal 228A Ayat (1) dan Ayat (2), DPR memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi yang berujung pada pemberhentian terhadap lembaga negara kekuasaan kehakiman, lembaga negara pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lemnaga negara independent seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tulisan ini hendak menyigi dua pertanyaan penting. Pertama, apa sesungguhnya yang diinginkan DPR dibalik revisi Peraturan DPR Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib DPR ini? Kedua, bagaimana dampak ketatanegaraannya dengan keberlakuan Peraturan DPR Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib DPR ini?

Alat Pukul DPR

Revisi Peraturan DPR Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib DPR, kali ini, nampaknya bukan lagi dalam kerangka untuk mengefektifkan fungsi pengawasan.

Sebagaimana fungsi DPR dalam UUD 1945, DPR melakukan pengawasan yang tidak hanya terhadap kinerja lembaga negara melainkan juga terhadap penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBN) di lembaga tersebut.

Baca Juga: DPW IKM Jakarta Siap Sukseskan Andre Rosiade Caketum Tunggal DPP IKM

Kerap DPR memanggil pimpinan lembaga negara dalam forum-forum rapat DPR ketika ada penyimpangan di dalam lembaga tersebut dan memberikan catatan rekomendasi untuk perbaikan. Ketika tidak ada perbaikan, DPR tidak berwenang pula memberhentikan pejabat tersebut.

Cara-cara konvensional ini nampaknya akan diubah oleh DPR. Tak cukup lagi dengan cara itu. DPR memperbesar kekuasaannya dengan merevisi Peraturan DPR Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib DPR. DPR kelihatannya ingin menggunakan kekuasaannya untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga negara yang tidak sejalan atau tidak sehaluan dengan DPR.

Ketakutan kita adalah dengan revisi Peraturan DPR Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib DPR dijadikan sebagai alat pukul bagi lembaga itu terhadap pimpinan lembaga negara yang tidak memperjuangkan kepentingan DPR. Pendek kata, pimpinan lembaga negara yang membangkang akan dilibas oleh DPR.

Dikatakan Peraturan DPR Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib DPR sebagai alat pukul DPR bagi pimpinan lembaga negara yang membandel sudah ada contohnya.

Belum lekang dari ingatan kita bagaimana hakim konstitusi Aswanto, tidak ada angin dan tidak ada hujan, diberhentikan menjadi hakim konstitusi.

Pemberhentian Aswanto memang tidak masuk diakal karena tidak ada pelanggaran etik yang ia lakukan, tiba-tiba diberhentikan dan DPR menunjuk Guntur Hamzah yang kala itu sebagai sekretaris jenderal MK sebagai penggantinya.

Alasan pemberhentiannya pun di luar akal sehat karena ia kerap membatalkan produk UU yang dibuat oleh DPR. Bukankah tugas hakim MK salah satunya adalah membatalkan materi muatan UU ketika bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. DPR tidak setuju itu.

DPR berpikiran lain, karena ia yang mengusulkan maka ia pun berhak pula memberhentikan. Padahal, mekanisme pemberhentian hakim MK, bukan lagi kewenangan DPR.

DPR hanya sebagai pintu masuk untuk menjadi hakim MK sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Jika revisi Peraturan DPR Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib DPR diterapkan dalam praktik maka akan merusak independen dan imparsial lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Dampak Ketatanegaraan

Revisi Peraturan DPR Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib DPR, dalam sistem hierarki norma seharusnya tidak bisa berlaku ke luar. Ia hanya berlaku ke dalam dan mengikat orang yang ada dalam lembaga tersebut. Tidak bisa mengikat ke luar.

Ini menjadi lain Peraturan DPR Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib DPR mengikat semua lembaga negara yang sama derajatnya dengan DPR. Saya berpandangan revisi tatib ini akan menyebabkan.

Pertama, kerusakan sistem peraturan perundang-undangan. Yang mengikat ke dalam dan ke luar itu jamak diketahui adalah produk hukum berupa UU sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketika peraturan internal dapat mengikat ke luar ini sudah merusak sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kedua, ini dapat merusak negara hukum kita. Dalam bernegara harus ada aturan yang tidak saja harus tertib secara substansi tapi juga tertib secara prosedural. Lembaga negara tidak dibenarkan menambah kewenangannya secara serampangan tanpa ada paying hukumnya.

Ketiga, revisi tatib ini akan menyebabkan ketakutan ketatanegaaran yang luar biasa kepada lembaga negara. Akibatnya, kerja tidak lagi maksimal karena selalu dibayangi-bayangi oleh rekomendasi yang berujung pemberhentian dari DPR.

Akhirnya, ketika DPR mau membuat aturan yang dapat mengikat semua lembaga negara, tidak cukup dengan dasar hukum berupa Peraturan DPR Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib DPR. Harus berupa UU dengan melibatkan pemerintah dalam pembentukannya. Semoga. (Zennis Helen, Direktur Eksekutif Pondok Pemilu dan Konstitusi)

Editor : Novitri Selvia
Zennis Helen Revisi Tata Tertib Alat Pukul DPR