Di era digital ini, informasi bergerak begitu cepat dan dinamis. Oleh karena itu, penyampaian program strategis pemerintah secara tepat dan efektif sangat dibutuhkan.
Terlebih ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menetapkan arah pembangunan nasional lewat delapan program prioritas Asta Cita.
Maka yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang substansial, tetapi juga komunikasi yang strategis, konsisten, dan responsif serta mudah dipahami masyarakat.
Di sini seharusnya Kantor Komunikasi Presiden memainkan peran sentral untuk mengorganisir dan menyelaraskan komunikasi program strategis Asta Cita di kementerian dan lembaga yang ada kepada publik.
Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan tersosialisasi dengan baik melalui semua saluran media sehingga dapat menghindari distorsi informasi yang tidak diinginkan.
Informasi program strategis Asta Cita harus diinformasikan secara jelas dan transparan termasuk bagaimana dan kapan implementasi serta dampaknya bagi masyarakat. Selain itu, meski merespons isu di publik secara cepat dan tepat.
Orang-orang yang ada di lembaga tersebut juga harus memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik dalam menjelaskan tujuan, dampak, dan manfaatnya kepada rakyat
Hal itu diperlukan karena dalam praktiknya, yang kerap muncul di ruang publik justru bukan pemahaman, melainkan kontroversi.
Alih-alih satu suara, berbagai kementerian dan lembaga sering kali tampil dengan pesan yang saling tumpang-tindih, bahkan kontradiktif.
Dampaknya, banyak program pemerintah yang bagus-bagus dan prorakyat di kementerian dan lembaga tidak terinformasikan dan tidak dipahami detail implementasinya oleh masyarakat.
Hal ini mengindikasikan setidaknya tiga tantangan utama: lemahnya koordinasi antar lembaga komunikasi pemerintah, dominannya respons reaktif ketimbang proaktif, dan strategi komunikasi yang kurang berbasis pada persepsi publik.
Beberapa kali juga terlihat bahwa komunikasi pemerintah baru terjalin jika ada hal yang sudah viral di masyarakat. Sehingga tagline “viral dulu baru diproses” menyeruak di tengah masyarakat.
Seharusnya, Kantor Komunikasi Presiden yang telah dibentuk dapat mendahului opini publik dan menyampaikannya dengan narasi yang sebenarnya, terstruktur dan terencana dengan baik.
Hal lain yang kerap terjadi adalah pemilihan saluran komunikasi yang salah. Tak jarang, pesan pemerintah justru tersesat di tengah derasnya informasi dari media sosial yang lebih cepat, lebih emosional, dan lebih dipercaya oleh publik.
Dalam konteks ini, memperkuat peran KKP menjadi keniscayaan. Pemerintah perlu membentuk pusat komando informasi sebagai ruang orkestrasi narasi lintas sektor.
Koordinasi antar kementerian dan lembaga harus diarahkan agar semua juru bicara dan saluran resmi pemerintah menyampaikan pesan yang sama, dengan nada yang seragam, dan waktu yang terencana.
Tantangan lain adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang terus tergerus sehingga apapun pesan yang keluar dari pemerintah mudah ditanggapi dengan kecurigaan atau sinisme.
Kredibilitas pemerintah sangat bergantung pada kemampuannya menjaga konsistensi pesan. Bila publik menerima informasi yang saling bertentangan dari aktor pemerintah sendiri, maka kepercayaan akan goyah, dan ruang untuk misinformasi pun terbuka lebar.
Strategi lainnya adalah penguatan kapasitas juru bicara pemerintah. Mereka bukan hanya penyampai pesan, tetapi public face dari kebijakan yang sedang berjalan.
Oleh karena itu, pelatihan komunikasi media, pemahaman terhadap dinamika opini publik, serta kecakapan menjawab kritik harus menjadi bagian dari sistem manajemen komunikasi nasional.
Tak kalah penting, pemerintah harus bersikap terbuka dan kolaboratif terhadap media massa dan pegiat media sosial.
Alih-alih bersikap instruktif, pendekatan kemitraan akan jauh lebih efektif. Media bukan musuh, tetapi mitra dalam menyampaikan informasi kepada publik secara luas dan kredibel.
Pemerintah perlu juga meningkatkan kerja sama kemitraan dengan media massa di daerah-daerah yang sangat dekat dan jadi sumber informasi masyarakat.
Pada akhirnya, sosialisasi program strategis Asta Cita tidak hanya soal menyampaikan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga tentang mengapa publik perlu peduli dan terlibat.
Komunikasi pemerintah bukan sekadar fungsi penyiaran dan penyebaran informasi, tetapi proses membangun kepercayaan dan partisipasi.
Jika Kantor Komunikasi Presiden mampu memainkan perannya dengan tepat sebagai pemimpin orkestra dalam simfoni komunikasi nasional, maka tantangan fragmentasi informasi bisa diubah menjadi peluang untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat.
Di tengah derasnya arus informasi digital, hanya narasi yang terkoordinasi, terukur, dan dipercaya yang akan bertahan.(*)
Editor : Heri Sugiarto