Sabtu 9/8/25 Saya menulis sebuah artikel. Judul artikel itu "Sumbar = Papua kurang dari 4 persen. Dalam tulisan itu saya menyampaikan kepedulian dan rasa marah karena Sumbar ternyata kemampuannya sama dengan Papua.
Kritik saya ternyata mendapat respons dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Senang sekali saya atas respons itu. Ada dialetika dan respons positif atas apa yang saya sampaikan. Hal-hal seperti penting agar gayung bersambut dan kita bisa saling mencerahkan termasuk memberikan pencerahan untuk publik.
Dalam tulisannya Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi memberi judul "Melangkah dengan Semangat Optimisme". Menarik sekali bahasannya dan alibi-alibi yang disampaikannya. Satu hal yang pasti beliau tidak menyangkal bahwa Sumbar memang setara dengan Papua dalam pertumbuhan ekonomi. Beliau juga legowo mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di titik terendah dan masuk 10 provinsi yang terendah di Indonesia. Artinya apa? Data yang saya ungkap benar dan dalam tulisan itu beliau juga meyakinkan bahwa Sumbar sedang baik-baik saja.
Pak Medi justru melihat sebaliknya. Kinerja ekonomi Sumbar saat ini sedang bagus bagusnya dan banyak torehan hebat yang mampu dicatatkan Sumbar di tengah kondisi sulit.
Dalam point pertamanya beliau mengatakan untuk menilai kinerja ekonomi sebuah daerah tak mutlak hanya pertumbuhan ekonomi. Beliau menyampaikan ada indikator lain yang jauh lebih penting dan jelas bersentuhan dengan orang banyak. Sumbar telah mencatatkan prestasi dengan mampu melepaskan lebih dari 33 ribu warga miskin menjadi tidak miskin lagi. Ini juga merupakan indikator penting bahwa ekonomi Sumbar bergerak bagus dan sudah on the track.
Terus terang saya bingung dengan alibi ini. Saya tak mau berdebat angka. Logika sederhananya kalau warga miskin berkurang pastilah berdampak pada pendapatan. Peningkatan pendapatan (karena warga miskin sudah jauh berkurang-red) tentu pula bermuara pada daya beli. Kalau daya beli bagus tentulah berimbas positif pada sektor konsumsi. Kalau konsumsi meningkat tentu berdampak pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
Untuk melihat seperti riil di lapangan saya menyarankan datang dan tanyailah para pedagang. Ndak usah pedagang besar, para pedagang di pasar raya saja coba tanyai. Bagaimana jual beli mereka. Apakah meningkat, stagnan atau jangan-jangan sudah sangat sulit?
Maaf, saya menjadi tergelitik apakah memang jumlah penduduk miskin ini berkurang atau standar ukur untuk menyatakan seseorang masuk kategori miskinnya yang diturunkan?
Di lapangan kita dengan sangat mudah mengkonfirmasikannya. Hampir seluruh sektor usaha merasa kondisi sulit. Daya beli menukik tajam, jual beli sepi, hidup kian sulit. Baik untuk pelaku usaha maupun masyarakat sebagai pasar utamanya.
Selain menyampaikan keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan Kepala Bappeda juga mengungkap sektor kredit konsumtif tetap bertumbuh. Ini menandakan putaran ekonomi masih berjalan baik. Pertanyaan saya, kredit konsumtif yang mana. Apakah pinjaman PNS di beberapa bank umum atau seperti apa. Begitu juga dengan tabungan.
Dari diskusi saya dengan beberapa pimpinan bank, yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Sumbar sedari dahulunya selalu kering likuiditas. Itu pulalah dasarnya kenapa hampir seluruh bank mencari dana keluar Sumbar. Sumbar ini sulit likuiditas. Itu pula yang mendorong intermediasi bank di Sumbar selalu berada di atas 90 persen.
Dana Pihak Ketiga juga terus menurun terutama berupa giro dan tabungan. Realita yang terjadi saat ini adalah mayoritas nasabah bank terpaksa "mantap" alias makan tabungan untuk bertahan hidup.
Saya setuju kita harus melangkah optimistis. Hanya dengan spirit optimistis kita bisa keluar dari jurang ketertinggalan. Meskipun begitu, optimistis tanpa disandarkan pada realita di lapangan sama saja dengan pembelaan tanpa alasan.
Sebenarnya terjun bebasnya pertumbuhan ekonomi Sumbar bukanlah sesuatu yang baru. Jauh sebelum Covid 19 mendera tanda-tanda itu sudah ada. Jika sebelumnya pertumbuhan ekonomi Sumbar selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional, namun semenjak tujuh tahun terakhir sudah berbalik.
Semenjak Covid 19 kita tak pernah lagi menyentuh angka di atas 5 persen pertumbuhan ekonominya. Sumbar selalu saja terkurung dalam labirin 3,5 persen - 4,5 persen.
Artinya apa? Ada permasalahan mendasar yang tak pernah mampu dipecahkan selama bertahun-tahun. Kebijakan dan arah pembangunan ekonomi Sumbar perlu dievaluasi ulang. Kemana ekonomi Sumbar ini diarahkan, sektor apa yang musti dioptimalkan agar kita tak abadi sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah nasional.
Bangkit dan berbenahlah, rumuskanlah langkah-langkah kongkret untuk itu. Ingat, publik sangat mengharapkan pemerintah hadir untuk memperbaiki ekonomi dan memperbaiki kehidupannya. Berbenahlah. (***)
Editor : Hendra Efison