Menarik sekali mendalami dialetika publiknya di tampilkan oleh pak Prof Syafrudin Karimi (9/8/2025 dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Kenapa Makin Rendah", dan “Prospek Ekonomi Sumbar Butuh Optimisme Realistis” (11/8/2025), bung Two Efly (“Sumbar = Papua kurang dari 4 persen” 9/8/2025, dan “Berkilah” 11/8/2025) serta artikel dari pak Medi Iswandi (Ka Bappeda Sumbar berjudul "Melangkah dengan Semangat Optimisme").
Sebagai mantan Penulis (Pegawai Deppen-red) saya terpancing dengan dialetika ini. Dalam dialek dua tokoh (pak Prof Syafrudin Karimi dan bung Two Efly) kita benar-benar tercerahkan. Pak Prof Syafrudin Karimi dan bung Two Efly memberikan kritikan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap ranah. Di sisi lain Kepala Bappeda "manggelek" dan memaparkan bahwa Sumbar baik-baik saja dan berada dalam momentum yang tepat untuk melompat tinggi.
Sebagai wakil rakyat, terus terang saya memberi atensi khusus untuk Pak Prof Syafrudin Karimi dan bung Two Efly. Dua tokoh ini mau berteriak kritis di tengah "eforia buta". Dua tokoh ini dengan gamblang mengurai data. Bung Two Efly memaparkan data yang mengagetkan kita bahwa Sumbar adalah salah satu provinsi dengan pertumbuhan terendah di Indonesia. Two Efly juga menyuguhkan data komparasi bahwa Sumbar Pertumbuhan Ekonominya sama dengan Papua.
Begitu juga pak Prof Syafrudin Karimi. Berbekal ilmu akademik dan kepakarannya, beliau membedah data BPS dengan gamblang. Benar-benar tercerahkan kita dengan dialetika ini.
Secara pribadi dan sikap partai kami dari Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP DPRD Sumbar), kami menjadikan tema dialetika ini sebagai pikiran utama pandangan fraksi Senin (11/08/2025).
Sebelum memulai pemaparan sikap F-PPP atas Ranperda Perubahan APBD 2025 dan Ranperda Penyertaan Modal pada PT Jamkrida, Saya mengurai sikap dan pandangan kami sebagai wakil rakyat. Di mata kami, masuknya Sumbar sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah pada Q2/2025 di Indonesia adalah tamparan telak dan memalukan bagi kita semua.
Ini jelas menyakitkan dan sekaligus menyedihkan. Kita bukannya tidak mau berdiri sejajar dengan Papua. Maaf, pandangan ini bukan dalam artian rasis. Pandangan ini semata-mata berpijak pada realitas dan kita Sumbar tidaklah daerah yang baru dimekarkan seperti banyak provinsi di Papua sana.
Di mata saya Sumbar jauh lebih hebat dan lengkap dari Papua. Mau diukur dari sudut mana saja. Baik infrastruktur ataupun perangkat daerah lainnya. Sumbar sudah lengkap sedangkan Papua masih jauh dari itu. Mana mungkin kinerja ekonomi kita sama.
Sebagai anak negeri saya juga merasa malu. Sebagai wakil rakyat saya juga merasa "tertampar" dengan artikel pak Prof Syafrudin Karimi dan bung Two Efly. Saya meminta apa yang mereka tulis itu jadi perhatian serius kita bersama. Itulah tugas kita bersama (eksekutif/legislatif) sesuai dengan amanah yang diberikan publik dan konstitusi.
Bukan bermaksud "mambalah batuang". Apa yang diuraikan Kepala Bappeda Sumbar dalam tulisan berjudul " Melangkah dengan Semangat Optimisme" tak ubahnya "Menapuak Aia di Dulang". Hantaran, jabaran dan alibi dalam artikelnya adalah sesuatu yang dipaksakan. Bisa jadi dipaksakan agar terlihat bahwa OPD sudah bekerja atau bisa pula beliau menyediakan diri jadi "bumper" atas kegagalan Kepala Daerah. Sehingga, sejumlah data dan capaian dipaparkan dalam artikel itu.
Sama dengan bung Two Efly, saya tak mau juga berdebat data dalam ruang publik. Pak Medi punya data dan saya juga punya data. Kalau berdebat data nanti ada ruang khususnya. Biar itu jadi bahasan dalam "ratas" kita (eksekutif dan legislatif-red).
Baca Juga: Melangkah dengan Semangat Optimisme
Dalam tulisan ini saya lebih bicara globalnya saja. Kalaulah memang ekspose ekspose yang dilakukan Pemprov di penghujung tahun benar dan sederetan penghargaan selama ini benar maka kinerja ekonomi Sumbar tidak seperti ini. Kalaulah ekonomi Sumbar baik baik saja dan berada dalam momentum bagus tentulah kita tak terjerumus di papan bawah. Maaf, jangan-jangan capaian dan penghargaan demi penghargaan itu hanyalah kamuflase untuk menutupi buruknya kinerja?
Saya kutip juga bahwa Sumbar sudah berhasil membebaskan sebanyak 33 ribu KK dari miskin dan sudah tidak miskin lagi. Pertanyaannya warga mana dan di wilayah mana. Apa programnya yang dapat membebaskan warga itu dari kemiskinan. Benar kata bung Two Efly, kalau berhasil membebaskan warga dari kemiskinan tentulah muara akhirnya juga pada daya ungkit ekonomi. Kenapa kita masih terpuruk di papan bawah?
Betul, kalau kita mengacu pada data BPS Sumbar berhasil menurunkan kemiskinan. Tahun 2024 angka kemiskinan tercatat 5,97 persen. Pada bulan Maret 2025 turun jadi 5,35 persen atau turun 0,62 persen. Namun Kepala Bappeda jangan bangga dulu dengan capaian itu. Sumatera Barat masih kalah jauh dari provinsi lain yang hampir setara seperti Provinsi Bali, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau dan daerah lainnya yang penurunannya di atas 1%. Namun kita juga lupa, bahwa jumlah penduduk ekstrem khususnya di perkotaan di Sumatera Barat justru terjadi peningkatan.
Saya kutip juga tulisannya pak Medi bahwa sektor konsumsi terjaga. Di atas kertas itu bisa saja namun selamilah ke bawah. Turunlah ke lapangan. Jangan hanya membaca data dari belakang meja. Yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Daya beli masyarakat jauh turun dari tahun-tahun sebelumnya. Turunnya daya beli ini juga dikontribusi oleh menurunnya belanja modal/belanja produktif. Sejumlah kewajiban pada negara dan daerah terpaksa tidak dibayarkan oleh masyarakat (pajak daerah dan pajak pertambahan nilai, pajak pendapatan). Begitu juga sektor otomotif yang selama ini menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah juga sedang "lesu darah" penjualannya.
Kalau bicara tabungan dan kredit yang menjadi indikator maka saya lebih paham. Kebetulan saya di Komisi III DPRD Sumbar yang membidangi ekonomi dan keuangan. Fakta yang terjadi, Sumbar ini kesulitan likuiditas. Itu pulalah dasarnya Bank Nagari "panja panjai" mencari dana keluar Sumbar. Kalau kredit dibilang masih bertumbuh maka saya juga heran. Kenapa? Data perbankan tidak menunjukkan seperti itu.
Kalau alasan pertumbunan ekonomi kita berkualitas (indikator gini ratio-red) Sumbar lebih baik dibanding tetangga menurut saya juga tidak tepat. Sumbar bukanlah daerah industri. Di Sumbar juga tidaklah terlalu banyak orang kaya dengan aset bejibun. Gap antara warga kaya dan miskin di Sumbar tidaklah setajam Jakarta, Riau atau kota kota besar di Nusantara. Artinya, Gini Ratio yang kecil tidaklah sebuah prestasi yang patut pula dibangga-banggakan. Justru kalau gap Gini Ratio yang timpang itu baru jadi masalah.
Saya ingin menyarankan pada saudara Medi, alangkah lebih baik bapak ikut dan terlibat aktif dalam setiap rapat konsultasi TAPD membahas anggaran. Bicaralah di forum itu dengan aktif. Saya juga menyarankan ada baiknya bapak melibatkan banyak pihak dengan menggelar forum diskusi. Libatkanlah para tokoh dan akademisi dalam membedah nasib daerah ini. Satu lagi, saya juga mencatat keterlibatan bapak saat konsultasi bersama Legislatif ke Mendagri juga relatif jarang. Bapak lebih banyak mewakilkan itu pada staf dan atau orang yang bapak tunjuk. Akibatnya bapak bisa saja bias (meleset-red) dalam mengalisa dan memaparkan data.
Saya juga melihat Gubernur/Wakil Gubernur belum terlihat inovasinya dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Beda jauh dengan Gubernur/Wagub di provinsi lain yang langsung gercep (gerak cepat-red) mengakali pemangkasan anggaran dari pusat. Akibat minimnya inovasi ini berdampak pada penurunan pendapatan. Muaranya bisa saja APBD menjadi turun. Ini tentu merugikan masyarakat.
Di ujung tulisan ini saya berpesan. Sebagai wakil rakyat saya juga merasa "tertampar" oleh tulisan Pak Prof Syafrudin Karimi dan bung Two Efly. Ambil hikmah dari pemikiran dua tokoh itu. Beruntung kita masih ada tokoh yang mau berteriak keras untuk mengingatkan kita bersama. (***)
Editor : Hendra Efison