Pasca dilantik menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani, Menteri Keuangan Purbaya langsung mengusung semangat optimistis. Tegas dan jelas ia mengatakan tidak puas dengan pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Tanpa ragu, ia pun menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Secara angka dan data, sulit rasanya target itu bisa tercapai. Kondisi ekonomi dan garis start untuk menuju 8 persen terpaut jauh. Hingga kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi masih tertahan di angka 5 persen. Setiap ekonom sepakat bahwa angka 8 persen adalah mission impossible. Data menunjukkan, dalam 20 tahun terakhir kita tidak pernah menyentuh angka tersebut.
Satu hal yang pasti, sebuah keinginan tidak akan pernah tercapai bila tidak diikuti usaha. Optimisme yang diusung Menkeu Purbaya adalah salah satu upaya untuk menghidupkan kembali mesin ekonomi yang tersendat-sendat selama 10 tahun terakhir. Artinya, keinginan dan usaha Menkeu Purbaya untuk bangkit dan memulihkan ekonomi patut diapresiasi.
"Joke dan Kartu As"
Sehari pasca dilantik Presiden Prabowo, Menkeu Purbaya langsung bergerak. Gaya bicaranya yang agak “koboi” kadang membuat sejumlah telinga memerah. Di hadapan DPR RI, ketika ditanya soal kemampuan pemerintah membayar utang negara, Purbaya menjawab dengan sebuah “joke”.
“Korupsi Rp300 triliun anak bangsa ini bisa, apalagi melunasi utang jatuh tempo. He he he.”
Hanya Purbaya yang tahu arah sentilan itu. Setidaknya, ia menunjukkan sikap berpikir merdeka. Sebagai “kasir” negara, Menkeu Purbaya paham arti penting independensi dalam bersikap dan bertindak. Prinsip ini diharapkan dapat membawa ekonomi berputar lebih kencang.
Meski baru beberapa hari menjabat, Menkeu Purbaya mulai mengeluarkan “kartu as”-nya. Dana mengendap di sejumlah lembaga “ditampar”. Dana itu dipaksa bekerja melalui redistribusi. Purbaya pun tidak segan mengungkap di mana dana mengendap, termasuk di Badan Gizi Nasional (BGN) yang masih banyak menyimpan dana tidur sehingga kontribusinya terhadap roda ekonomi tidak terasa.
Keberanian Menkeu Purbaya menyentil BGN juga patut diapresiasi. BGN merupakan program unggulan Prabowo-Gibran, yaitu Makan Bergizi Gratis yang menyedot anggaran ratusan triliun namun berjalan senyap. “Kalau ingin dapat cerita bagus jangan tanya ke saya, kalau ingin data yang sebenarnya sekalipun pahit akan saya sampaikan,” begitu kutipan Purbaya yang tersebar di berbagai kanal media sosial.
Sebagai orang keuangan, Menkeu Purbaya melihat banyak langkah untuk mengungkit ekonomi dan menaikkan pendapatan. Analogi “ayam dan telur” coba ia terjemahkan menjadi kebijakan. Purbaya ingin mendapatkan banyak telur untuk mengoperasionalkan ekonomi dengan cara berbeda dari Menkeu sebelumnya. Hingga saat ini, belum ada rencana melahirkan pajak baru atau menaikkan tarif pajak.
Purbaya memilih memaksimalkan potensi pendapatan negara dari sumber lain. Ia tampaknya sadar kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Melahirkan pajak baru atau menaikkan tarif pajak sama artinya memaksa ayam bertelur banyak sementara makanannya terbatas. Jika terus dipaksa, ayam bisa mati atau stres sehingga tak lagi menghasilkan telur.
Dari mana pendapatan bisa bertambah? Dengan memaksimalkan potensi. Pajak memang tonggak utama, namun masih banyak sumber lain. Indonesia dengan jumlah penduduk besar dan perokok terbanyak tentu menyisakan celah. Apakah cukai tembakau sudah termaksimalkan? Menkeu Purbaya menilai masih banyak “rokok gaib” yang lolos dari pungutan cukai, begitu juga dari cukai lain.
Pengalamannya di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi bekal Purbaya dalam membaca kondisi riil likuiditas. Relatif sulitnya likuiditas di pasar keuangan ikut menekan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit. Kenaikan bertahap suku bunga (BI Rate) dalam 10 tahun terakhir jelas pertanda likuiditas mahal sehingga kredit lebih selektif dan kurang kompetitif.
Purbaya melihat anomali: likuiditas sulit di pasar, namun mengendap di Bank Indonesia. Ada tumpukan dana ratusan triliun dari Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan. Dana ini memang wajib ditempatkan sebagai cadangan darurat. Namun, Purbaya menghitung kembali berapa yang harus disiagakan dan berapa yang bisa diputar. Hasilnya, ia menggelontorkan Rp200 triliun ke empat Bank Himbara dalam bentuk Dana Pihak Ketiga.
Bagi bank, dana segar ini bisa jadi “durian runtuh” sekaligus tantangan. Kehadiran dana besar berdampak pada aset, intermediasi, hingga tingkat kesehatan bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun harus bekerja keras sebagai “wasit” agar bank tidak melanggar rambu regulasi.
Guyuran likuiditas memaksa bank Himbara keluar dari zona nyaman. Direksi dan tim operasional harus memutar dana besar agar kualitas aset tetap terjaga. Tantangannya berat, namun benefitnya besar. Bank tidak lagi pusing soal pendanaan karena biaya dana (cost of fund) bisa ditekan. Dengan bunga rendah, kredit lebih kompetitif. Jika bunga kredit benar-benar bisa “single digit”, perputaran ekonomi akan lebih cepat. Target pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen diyakini bisa tercapai.
Muara akhir inilah yang ingin dikejar Menkeu Purbaya. Kebijakan “memaksa dan melibatkan” pelaku ekonomi adalah keputusan tepat. Negara wajib menggerakkan roda ekonomi, tetapi warga negara dan pelaku usaha juga punya kewajiban sama.
Kini, Menkeu Purbaya sudah memberikan pancing dan umpan bagi perbankan serta pelaku usaha. Iklim bisnis juga tidak diganggu dengan pajak baru. Analogi “ayam dan telur” sudah diwujudkan lewat aksi nyata. Likuiditas diguyur, kebijakan fiskal dilonggarkan, baik untuk APBN maupun APBD. Semoga kehadiran Menkeu dengan semangat optimisme baru membawa harapan. Semoga Purbaya benar-benar menjadi “Menkeu Baru dengan Harapan Baru.” (***)
Editor : Hendra Efison