Di tengah derasnya kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada hal yang sering luput dalam perdebatan publik: esensi moral dan rasionalitas sosial di balik kebijakan ini.
Bangsa yang besar bukan hanya membangun jalan dan jembatan, tetapi juga membangun manusia. Infrastruktur fisik bisa rampung dalam lima tahun, namun membangun generasi sehat, cerdas, dan berkarakter membutuhkan waktu puluhan tahun.
MBG, dengan segala kekurangannya, merupakan bentuk keberanian negara menanam investasi jangka panjang pada fondasi paling mendasar: tubuh dan pikiran anak-anak bangsa.
Kebijakan yang Menyentuh Fondasi Peradaban
Kita kerap menilai kebijakan dari kegaduhan sesaat—dari headline, bukan dari horizon. Padahal, kebijakan publik bukan sekadar urusan anggaran atau prosedur, melainkan cermin arah peradaban.
Dalam konteks itu, MBG tidak bisa disederhanakan menjadi sekadar isu teknis seperti keterlambatan distribusi atau dugaan penyimpangan.
Ya, memang ada masalah dalam pelaksanaannya. Namun, seperti vaksin yang sempat diragukan di awal pandemi, manfaatnya baru terasa ketika sistem pendukungnya matang. MBG adalah “vaksin sosial” bagi generasi mendatang.
Teori pembangunan manusia dari Theodore W. Schultz (1961) menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama—keduanya membentuk human capability. Tidak ada pendidikan bermutu tanpa tubuh sehat, dan tak ada produktivitas ekonomi tanpa gizi baik.
MBG bekerja di jantung hubungan itu: mengokohkan simpul antara hak belajar dan hak hidup sehat. Ketika negara memberi makanan bergizi di sekolah, itu bukan pemberian, melainkan pengakuan atas hak dasar manusia untuk berkembang secara utuh.
Investasi Pencegahan, Bukan Pengeluaran
Dari perspektif kebijakan publik, MBG mencerminkan konsep preventive policy—intervensi di akar masalah sebelum menimbulkan beban sosial yang lebih besar. Biaya kesehatan akibat gizi buruk dan stunting jauh lebih mahal dibandingkan biaya pencegahannya.
Baca Juga: Bank Nagari dan PT Semen Padang Serahkan Mesin Pencacah Sampah kepada DLH Padang
Bank Dunia mencatat bahwa negara yang gagal mengatasi stunting dapat kehilangan hingga 11 persen potensi Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Artinya, MBG bukan pengeluaran, tetapi penghematan masa depan. Ia mencegah biaya sosial, medis, dan ekonomi yang lebih besar bila generasi muda dibiarkan tumbuh tanpa gizi cukup.
Namun, nilai strategis MBG tidak berhenti pada aspek ekonomi. Ia juga menyentuh kontrak sosial antara negara dan rakyatnya. Jean-Jacques Rousseau (1762) dalam The Social Contract menulis bahwa negara ada karena rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk dijamin kesejahteraannya. Maka, ketika negara memberi makan anak-anak warganya, itu bukan belas kasihan, melainkan pemenuhan mandat etis dari kontrak sosial itu sendiri.
MBG adalah perwujudan negara yang hadir dalam arti paling sederhana dan paling bermakna: memastikan tak ada anak Indonesia yang belajar dengan perut kosong.
Antara Tata Kelola dan Nilai Kebijakan
Kritik terhadap tata kelola, dugaan korupsi, atau keterlambatan pembayaran memang valid. Namun, publik perlu membedakan antara masalah mekanisme dan nilai kebijakan. Yang rusak bukan idenya, tapi sistemnya. Yang perlu diperbaiki bukan semangatnya, tapi tata kelolanya.
Ini seperti mesin mobil: jika oli bocor, kita perbaiki—bukan mengganti seluruh mobil. Justru karena program ini menyentuh urat nadi sosial, maka tanggung jawab publik adalah memperbaikinya, bukan menghentikannya.
Dari sisi pemerataan, MBG juga menegakkan prinsip kesetaraan kesempatan sebagaimana dikemukakan oleh John Stuart Mill (1863) dalam Utilitarianism, bahwa kebahagiaan kolektif tertinggi muncul ketika setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Makanan bergizi di sekolah bukan hanya soal nutrisi, tetapi juga soal demokrasi sosial. Di meja makan MBG, tidak ada kasta ekonomi: anak pejabat dan anak buruh duduk sejajar, menyantap gizi yang sama. Di situlah nilai demokrasi substantif bekerja—bukan di ruang sidang, melainkan di ruang makan bersama.
Membangun Kohesi Sosial dari Dapur
Dari sisi sosial, MBG memperkuat kohesi nasional. Dalam teori social capital dari Robert Putnam (1993), kepercayaan sosial tumbuh dari interaksi yang berulang dan saling menguntungkan di tingkat komunitas.
Dapur-dapur MBG menjadi laboratorium kecil solidaritas itu: petani menanam sayur, ibu rumah tangga memasak, guru mengawasi, siswa menikmati. Rantai nilai ini menciptakan ekosistem kebersamaan baru di tingkat akar rumput. Bangsa yang makan bersama, belajar bersama, akan tumbuh bersama.
Negara lain pun pernah gagal sebelum berhasil. Jepang, misalnya, mengalami kasus keracunan massal pada awal 1950-an saat memulai program makan sekolah. Kini, 100 persen sekolah di Jepang memiliki program makan bergizi yang menjadi tulang punggung pendidikan karakter dan kesehatan anak-anaknya. Indonesia pun bisa, asal ada kemauan politik dan perbaikan sistem.
Penutup: Ikhtiar Kemanusiaan, Bukan Proyek Politik
Maka, di tengah riuh kritik, kita perlu kembali ke pertanyaan mendasar: apa yang sebenarnya sedang kita bangun? Jika jawabannya adalah manusia, maka MBG adalah fondasi yang tidak boleh goyah.
Sebab masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang kita punya, tetapi oleh seberapa bergizi generasi yang akan menggunakannya. Ketika seorang anak dari keluarga miskin bisa belajar dengan perut kenyang dan pikiran jernih, itulah bukti paling nyata bahwa kebijakan publik sedang bekerja sebagaimana mestinya—bukan untuk elite, melainkan untuk kehidupan.
Di sanalah letak moral dan rasionalitas MBG: bukan proyek politik, melainkan ikhtiar kemanusiaan. Ia mungkin belum sempurna, tapi ia benar. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang berani memperbaiki yang benar—bukan menghentikan yang belum sempurna.(***)
Editor : Hendra Efison