Menarik sekali melihat talk show antara Irman Gusman dengan Rosiana Silalahi di Kompas TV. Dalam dialog tersebut Irman seperti keluar dari pakemnya. Narasi dan diksi yang keluar dari lisannya agak berbeda dengan karakter yang melekat selama ini. Santun dan tenang dalam berbicara tak terlihat utuh dalam diskusi itu.
Kenapa? "Ini soal kemanusiaan dan bencana ini telah melukai lintas wilayah. Mulai dari Aceh Sumut hingga ke Sumatera Barat. Ini tidak sikap personal apalagi dibungkus politik. Keinginan untuk menetapkan status bencana Hidrometrologi ini menjadi Bencana Nasional semata mata demi menyelamatkan daerah dan masyarakat yang terdampak bencana dimasa depan. Intinya, semua daya upaya adalah untuk menyelamatkan daerah. Mulai dari Aceh sampai ke Sumatera Barat", ucap Irman saat diskusi di PWI Sumbar Sabtu 6/12 kemarin.
Berterus Terang sajalah
Dalam kontek masa depan apa yang diperjuangkan Irman Gusman sangat tepat dan strategis. Berkaca pada kemampuan nyata kita di Sumatera Barat maka memulihkan dampak bencana tidaklah akan mampu kita lakukan dalam waktu singkat.
46 jembatan yang rusak dan terputus. 16 Jalur dan titik jalan terban dan terputus. Ingat itu lokasi ya !! Bukan titik bencananya dan panjang jalan yang rusak. Puluhan gedung dan sekolah yang rusak. Ratusan hektar sumber ekonomi warga yang porak poranda. Mulai persawahan, peladangan dan kolam budi daya ikan. Satu lagi ribuan rumah warga yang hanyut, tertimbun tanah.
Kita ini sebenarnya, sudahlah jatuh ditimpa tangga pula. Pemangkasan TKD membuat pemerintah kelabakan dalam membangun daerah seiring menyempitnya ruang fiskal. Bencana Mei 2024 yang lalu saja belum tertangani sampai sekarang dan kini sudah datang lagi bencana baru.
Diluar dampak bencana, Jalan jalan yang ditahun lalu rusak dan berlobang belum diperbaiki, sekarang sudah muncul lagi jalan dan jebnatan yang hancur oleh bencana hidrometrologi. Maaf, sempitnya fiskal pasca pemangkasan TKD sudah dapat dipastikan kita "puasa" pembangunan fisik ditahun 2026 nanti.
Sudahlah. Berterus terang sajalah. Untuk apa kita malu dan enggan berkata jujur. Penulis Haquul Yakin, besarnya dampak bencana dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk merevitalisasi bekas bencana, daerah ini tak akan mampu. Kalaupun ada yang berkata mampu maka itu tidaklah ungkapan nurani. Berkaca dan renungkan betullah kemampuan kita.
Sepakatlah
Bukan mengajarkan untuk menyerah namun apa yang saya sampaikan ini semata mata untuk keselamatan kita bersama. 16 Daerah yang terdampak bencana tidak akan mampu dalam satu atau dua tahun ke depan memulihkan kondisi seperti sedia kala.
Itu baru mengembalikan. Kita belum membicarakan akar dan pemicu bencana. Masih banyak endemy bencana yang bersarang ranum di Gunung Marapi (gunung awal peradapan Minang Kabau). Semenjak Presiden Jokowi datang hingga saat ini rencana membangun Sabo Dam masih sebatas wacana. Faktanya sampai detik ini belum ada tu Sabo Dam yang dibangun.
Sudahlah, tekanlah egomu wahai Kepala Daerah. Tak selamanya sikap "ma angkek bendera putih" itu adalah sikap yang lemah. Justru terkadang cara seperti itu adalah langkah jitu mengatasi masalah tanpa menghasilkan masalah. Hak rakyat untuk mendapatkan keselatan jiwa dan raganya terpenuhi dan Kepala Daerah juga bisa mengorkestrakan pembangunan di daerah dengan tepat sasaran.
Berterus teranglah!!! Jutaan masayarakat diranah dan di rantau mengharapkan kejujuran itu dari Kepala Daerah selaku otoritas yang tertinggi di daerah.
Belajar dari Tsunami Aceh
Ada postcas monolog yang menarik dari seorang Dino Pati Jalal. Sari pati pengalaman beliau mendampingi pak Soesilo Bambang Yudhoyono saat menghadapi Tsunami Aceh dan Gempa Jogja dapat jadi guiden bagi kita bersama.
Apa itu? Pertama. Leadhership. Dalam menangani dampak bencana dibutuhkan leadhersip. Bencana Hidrometrologi tidaklah melanda Sumbat saja, Aceh dan Sumut juga lebih parah dari kita. Dalam bingkai NKRI tak mungkin bencana lintas Provinsi di komandoi tiga Kepala Daerah (Gubernur). Demi efektivitas penangangan mustilah di tunjuk satu komando. Bisa saja Menko atau Presiden sekaligus ambil kendali operasional.
Kenapa perlu Komando yang lebih tinggi? Karena publik panik dan rakyat terdampak banyak yang putus asa karena psikologinya terguncang. Kepala Daerah pastilah kewalahan dengan banyak masalah di daerah dan terbatasnya akses serta sumber daya. Keterbatasan ini bisa memicu instansi di daeerah simpang siur dalam bekerja. Untuk eliminasi ini dibutuhkan seorang komando atau pemegang otoritas tertinggi.
Kedua, jangan terlalu cepat mengestimasi dampak bencana. Baik untuk korban jiwa ataupun materi. Belajar dari Tsunami Aceh diestimasi awal korban hanya lima puluh orang namun seiring berjalan waktu berkembang hingga menjadi 250 ribu orang.
Kita di Sumbar saat awal bencana mengabarkan korban jiwa belasan orang. Namun seiring berjalan waktu satu persatu titik bencana membawa kabar duka. Sampai saat ini saja korban jiwa sudah mendekati 300 orang dan lebih kurang 200 orang hilang. Angka ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu tanggap darurat.
Begitu juga korban materi. Data terakhir jumlah kerugian mencapai Rp 1,7 Triliuan. Namun, melihat luasnya wilayah yang terdampak, lumpuhnya sendi sendi ekonomi warga rasanya total kerugian bisa bekali kali lipat dari itu. Penulis pastikan APBD se Sumatera Barat tak akan mampu merehabilitasi itu dalam satu atau dua tahun ke depan. Kalau dengan kemampuan sendiri setidaknya dibutuhkan 5 sampai 10 tahun untuk merehabilitasi sarana dan prasarana. Intinya, APBD kita tak akan sanggup. Ajukanlah status bencana ini menjadi. Bencana Nasional.
Ketiga, bencana Hidrometrologi memang terjadi sehari atau dua hari. Namun yakinlah masalah yang lebih besar akan mumcul selama satu bulan dan beberapa tahun ke depan. Satu persatu masalah non bencana akan muncul dan itu butuh penaganan cepat dan berkala.
Kita Sumbar sudah mulai merasakan itu. Akses dan koneksasi yang terputus telah memicu dampak ekonomi. Sembako melambung tinggi. Ancaman penyakit mulai mengintai warga yang terdampak bencana. Baik yang di camp pengungsian ataupun warga sekitarnya. Diperlukan langkah antisipasi yang terintgrasi dan evaluasi secara berkala.
Keempat, bencana Hidrometrologi melanda tiga provinsi. Ini lintas wilayah dan daerah yang dampak lebih luas dari negara singapure atau DKI Jakarta. Sangat dibutuhkan sekali seorang komando lapangan. Apakah presiden atau Menko atau Pangdam. Tujuannya adalah untuk desicion maker di lapangan tehadap hal hal teknis yang perlu dengan cepat diputuskan.
Tanpa dipegang oleh satu komando maka benturan, persaingan institusi dan mis komunikasi antar instansi sangat mungkin terjadi. Ini akan menjadi masalah baru serta penghalang dalam tanggap darurat. Akibatnya, masalah utama lambat teratasi, korban dimasyarakat kian menderita.
Kelima, bencana Hidrometrologi yang mendera Aceh, Sumut dan Sumbar sudah harus dan mutlak menjadi Bencana Nasional. Penanganan bencana tidaklah tanggap darurat saja. Pemulihan ekonomi dan merevitalisasi dampak bencana adalah pekerjaan berat dan membutuhkan biaya mahal. Apalagi bencana ini terjadi lintas provinsi. Butuh upaya terencana dan berkala untuk memulihkannya. Tanpa ditetapkannya status bencana Hidrometrologi ini sebagai Bencana Basional maka revitalisasi adalah imposible itu bisa dicapai dalam waktu dekat.
Keenam, informasi yang terukur dan terencana. Jamak kita tau ketika bencana informasi menyebar dengan cepat. Kemajuam informasi dan teknologi terkadang sangat mudah out of control. Antara tayangan animasi dengan tayangan nyata lapangan seperti tak ada bendanya. Bagi publik yang awam dan tak mau mencerna seolah olah itu nyata.
Agar publik bisa ditenangkan dan kepercayaan publik yang dirantau dapat terjaga diperlukan informasi centre. Kalau perlu tunjuk jubir yang bisa merlis informasi secara berkala.
Ketujuh, jangan terlalu terburu buru mengakhiri tanggap darurat. Ini juga sangat penting. Kenapa? Dampak dari bencana tidaklah bisa diatasi seperti membalik telapak tangan. Sebaran lokasi bencana sangat lah luas. Perlu langkah hati hati dan mendekati sempurna kalau ingin mengakhir tanggap darurat.
Penulis melihat peluang mengakhir tanggap daruat ini sesuai jadwal sangat terbuka. Terbatasnya anggaran daerah dan negara menjadi alasan utama untuk mengakhiri masa tanggal darurat. Sementara fakta dan realita dilapangan masih membutuhkan tanggap darutat. Kalau memang masih dibutuhkan maka perpanjamg tanggap darurat. Pengalaman Tsunami aceh menjadi bukti nyata.
Kedelapan, melihat relatif terbatasnya kemampuan daerah dan tidaklah sebesar bencana tsunami funding dan bantuan internasional yang masuk maka perlu dukungan APBN untuk merevitalisasi dampak bencana di tiga provinsi ini. Recofusinglah APBN. Untuk membuka pandoran itu diperlukan kesepakatan bersama seluruh Kepala Daerah yang terdampak bencana untuk memintak status bencana hidrometrologi menjadi Bencana Nasional. (***)
Editor : Hendra Efison