PADEK.JAWAPOS.COM-Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 26 November 2025 menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan korban jiwa di banyak wilayah, termasuk Tamiang (Aceh), Tapanuli (Sumut), serta Salareh Aie, Malalak, Matua, Maninjau, Lembah Anai, Malalo, Batu Busuak, Lubuk Minturun, Gunung Nago, dan Guo (Sumbar). Sungai yang meluap membawa lumpur dan gelondongan kayu, menimbulkan kerusakan pada rumah, fasilitas publik, dan lahan pertanian.
Hingga 23 hari pascabanjir, penanganan bencana terus berlangsung. Solidaritas masyarakat muncul melalui gerakan “rakyat tolong rakyat” dan dukungan wakil rakyat dari daerah terdampak. Presiden RI Prabowo Subianto memimpin koordinasi nasional, termasuk mengunjungi lokasi bencana beberapa kali untuk memastikan bantuan tersalurkan dan korban memperoleh pelayanan darurat.
Berbagai pihak terlibat dalam tanggap darurat, antara lain TNI, Polri, BUMN, relawan, BNPB, SAR, dan BPBD. Mereka membuka akses ke kampung-kampung terisolir dan menyalurkan bantuan logistik. Kerja sama ini menjadi kunci dalam menekan risiko korban lebih lanjut dan mempercepat bantuan bagi masyarakat terdampak.
Dukungan finansial pemerintah dialokasikan melalui APBN. Provinsi terdampak menerima sekitar Rp20 miliar, sementara kabupaten dan kota terdampak memperoleh Rp4 miliar. Dana ini digunakan untuk kebutuhan darurat dan tahap awal rehabilitasi serta rekonstruksi (rehab rekon). Pemerintah dan masyarakat diingatkan untuk memastikan dana disalurkan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Pekan depan tahap tanggap darurat mulai berakhir, dan daerah terdampak memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses ini memerlukan pengawasan ketat agar dana bantuan tidak menjadi potensi korupsi. Aparat penegak hukum dijamin akan bertindak tegas jika terjadi pelanggaran pengelolaan dana bencana.
Dalam proses rehab dan rekon, prioritas utama adalah membangun kembali hunian dan infrastruktur publik dengan standar bangunan dan lokasi aman bencana, termasuk fasilitas kesehatan yang mudah diakses. Pembangunan tanggul, banjir kanal, normalisasi sungai, dan sistem peringatan dini juga menjadi fokus untuk meminimalkan risiko di masa depan.
Selain itu, program relokasi strategis bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir dan tanah longsor, serta penguatan kapasitas BPBD dan aparat lokal, akan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
Edukasi mitigasi bencana juga menjadi bagian penting agar komunitas lebih tangguh menghadapi bencana di masa mendatang. Begitu juga dengan pengelolaan tata ruang yang lebih ketat agar ke depan semua warga aman dari bencana.
Gerakan “Bangkit Basamo” harus terus menjadi simbol pemulihan Sumatera pascabanjir. Solidaritas nasional, koordinasi pemerintah, dukungan BUMN, dan partisipasi relawan akan mempercepat pemulihan masyarakat dan infrastruktur terdampak.
Wakil rakyat dan masyarakat juga diharapkan aktif mengawasi proses distribusi bantuan dan pembangunan kembali wilayah terdampak.
Dengan koordinasi nasional dan komando langsung Presiden, Sumatera yang terdampak banjir bandang dapat pulih lebih cepat. Semua pihak, dari pemerintah pusat hingga masyarakat lokal, diharapkan terus bekerja sama agar wilayah terdampak kembali normal dan ketahanan daerah terhadap bencana meningkat, sekaligus memberikan harapan nyata bagi masyarakat terdampak.(*)
Editor : Heri Sugiarto